KAMPUNGBERITA.ID-Finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang berlangsung tertutup di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (4/8/2022) sore, ternyata target pendapatan hanya Rp 10,6 triliun. Ini menurun jika dibanding tahun sebelumnya (2023) yang mencapai Rp 11, 3 triliun.
“Ya, kita marathon rapat-rapat tentang APBD 2024. Ini masih
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ” ujar salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud usai rapat dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya.
Dia mengatakan, pada hari pertama pembahasan APBD 2024, Pemkot Surabaya menulis target pendapatan Rp 10,4 triliun. Setelah dibahas bersama di hari kedua, target pendapatan diubah, dinormalisasi, dan potensi-potensinya dikembalikan sehingga menjadi Rp 10,7 triliun.
Pada hari ketiga, atau finalisasi pembahasan APBD 2024, ternyata target pendapatan yang justru mengalami penurunan menjadi Rp10, 6 triliun. Meskipun di sini ada revisi-revisi, tapi tetap turun. “Inti dari akumulasi APBD 2024 hanya Rp 10,6 triliun, tak bisa dinaikkan lagi,” ungkap dia.
Apa alasan Pemkot Surabaya tak bisa menaikkan target pendapatan 2024? Machmud menuturkan, jika Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang diketuai Ikhsan yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) telah melakukan rapat koordinasi (rakor) terbatas dengan Wali Kota Eri Cahyadi. Intinya, Wali Kota tidak sanggup untuk menaikkan target pendapatan 2024. Jadi kemampuan pemkot mentok Rp 10,6 triliun.
“Tadi Pak Ikhsan menyampaikan di forum setelah kemarin Tim Anggaran Pemkot Surabaya rapat dengan Wali Kota, bahwa kemampuan Pemkot Surabaya hanya segitu (Rp 10,6 triliun). Pak Wali kota sudah tidak sanggup lagi menaikkan. Ya begitu saja, tak ada argumen-argumen lain karena Wali Kota tidak langsung menyampaikan sendiri. Ya, jadinya seperti ini, malah turun lagi,” ungkap Machmud.
Lebih jauh, dia menilai target pendapatan 2024 sebesar Rp 10,6 triliun tidak realistis. Ini jauh di bawah potensi yang dimiliki Kota Surabaya. “Kalau menurut saya potensinya itu Rp 11,5 triliun. Jadi, ini memang harus digenjot oleh pemkot. Kalau target Rp 10,6 triliun itu auto pilot saja, tidak usah Wali Kota, tetap akan dapat (tercapai). Wong ini di bawah potensi Kota Surabaya seperti ini, ” tandas dia.
Mantan jurnalis ini mengaku sangat prihatin dengan kondisi pemkot yang sedang tidak baik-baik saja ini. Karena data-data yang disampaikan bagus dan menarik dalam tulisan-tulisan, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. “Saya menemui banyak kendala, banyak masalah yang tidak seperti diceritakan di sini (uraian data-data), ” jelas dia.
Misalnya, Dinas Pendidikan anggarannya ditambah, ditambah. Untuk belanjanya ada tambahan Rp 442 miliar. Sehingga total belanja itu Rp 10,8 triliun. Sedangkan pendapatan Rp 10,6 triliun. Karena itu, ada kemungkinan defisit anggaran dalam perjalanannya nanti.
Di sini ada belanja Dinas Pendidikan untuk membeli seragam. Padahal, menurut Machmud, di lapangan banyak siswa yang tidak dapat seragam gratis. “Saya saksinya. Saya ikut membayari sekolah anak- anak yang sudah masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keluarga miskin (gamis) itu, tapi di lapangan tidak dapat seragam. Saya yang ke sekolah membelikan seragam. Ini ada fotonya, tanggal, dan sekolahnya. Ini SMP negeri juga tak dapat, ” ungkap dia.
Kemudian ada kesehatan. Anggaran untuk kesehatan ini banyak yang ditambah. Tapi, menurut Machmud, mana anggaran yang digunakan untuk orang sakit. Mereka pergi ke rumah sakit tetap harus bayar dan antre. Mana perubahan dari penambahan anggaran? “Pelayanan di lapangan tidak ada perubahan. Orang miskin ya tetap saja susah,”tandas dia.
Ditanya bagaimana jika target Rp 10,6 triliun tak tercapai, apa dampaknya bagi warga Surabaya? Legislator Partai Demokrat ini menandaskan, jika target Rp10,6 triliun tak tercapai, maka dampaknya adalah pembangunan berkurang. Lantaran pembangunan dan peningkatan pelayanan ke masyarakat ini bersumber dari Rp 10,6 triliun. Itupun ada belanja pegawai sekitar Rp 3 triliun, dan itu pasti terserap.
“Kalau target Rp 10,6 tak tercapai, ya harus ditelusuri ada yang salah di dalam Pemkot Surabaya, itu akan terbukti. Apa yang salah, ya manajemennya ada yang salah,”tegas dia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apa bisa turun? Machmud menegaskan, dirinya tidak mengarahkan ke situ. Tapi kalau ada yang salah, kemudian (KPK) mau turun ya enggak apa-apa diperiksa. “Ada apa targetnya kok enggak bisa tercapai, kemana uangnya. Potensi tinggi tapi pendapatan rendah, “jelas dia.
Hal senada diungkap anggota Banggar lainnya, Imam Syafi’i. Dia mengibaratkan orang tua punya pendapatan Rp 5 juta, tapi belanja anaknya menghabiskan Rp 6 juta. Jadi target APBD Surabaya 2024 adalah Rp 10,6 triliun, sedangkan belanjanya Rp 10,8 triliun.
“Ini minta enaknya. Kalau mau belanjanya Rp 10,8 triliun seharusnya pendapatannya minimal sama. Mestinya lebih Rp 11 triliun karena 2023 kan Rp 11,3 triliun. Itu maksud saya, ” jelas dia.
Imam mengatakan, kalau bicara praktik-praktik yang diduga korupsi ini biasanya lebih banyak memelototi belanja, ada e- budgeting dan ada macam-macam. Sehingga ketika kemudian terdeteksi sampai ada pengadaan jasa dengan bentuk online, maka sekarang yang harus dipelototi karena potensi korupsi itu tidak hanya di belanja, tapi juga di pendapatan.
“Kalau potensinya sekian tapi kemudian pendapatan diturunkan, itu kan ada kerugian juga, ” imbuh dia.
“Sebenarnya bisa dapat uang Rp 11 triliun, tapi yang dipatok pendapatannya Rp 10,6 triliun. Ini kan ada potensi juga, ” ungkap politisi Partai NasDem ini.
Dia menegaskan, jangan sampai dirinya mengingatkan, pendapatan tak tercapai tapi kemudian orang-orang di Pemkot hidupnya mewah. Misalnya, Imam dulu pernah melihat ada BUMN bangkrut, pendapatannya terus merosot tapi orang-orangnya, direksinya pakai jam tangan Rolex semua. “Ini potensi-potensi korupsi dalam aspek pendapatan, ” beber Imam.
Penurunan target pendapatan 2024, apa karena tahun politik? Imam mengaku terus terang tidak tahu. Ya, mudah-mudahan enggak. Seharusnya digenjot saja pendapatannya, sehingga belanjanya lebih banyak.
” Kalau tahun politik, itu biasanya belanja yang diperbesar agar semua orang jadi simpati. Tapi dengan pendapatan kecil itu, kemungkinan malah disayangkan. Malah jadi pertanyaan, masak tahun politik pendapatannya malah diperkecil, ” ujar dia.
Padahal Imam meyakini pada tahun politik nantinya pertumbuhan ekonomi meningkat dadakan. Karena banyak uang yang beredar di masyarakat.
” Ya biasalah pesta demokrasi seperti itu, seharusnya potensinya lebih besar,” pungkas dia. KBID-BE