KAMPUNGBERITA.ID-Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan penghapusan kolektibilitas kredit dibawah Rp 5 juta. Hal agar ekonomi di kota Surabaya kembali bergulir.
Seperti diketahui, sebagian masyarakat Surabaya tidak bisa mengakses kredit perbankan, lantaran dimasa lalu terjerat utang pinjaman online yang bisa didapat dengan mudah selama masa pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menghambat warga untuk mendapatkan akses perbankan.
“Ada warga yang dulu mengalami kesulitan ekonomi lalu melakukan pinjaman online, tersisa utang Rp 300 ribu. Begitu ekonomi sudah membaik mau melakukan pelunasan lalu lembaga pinjaman onlinenya sudah tutup. Jadi tidak tahu cara melakukan pelunasan. Namun di SLIK OJK tercatat kolektibilitas 5 (Kol 5) sehingga tidak bisa mendapatkan akses kredit perbankan untuk mencicil rumah,”ujar dia, Sabtu (21/12/2024).
Selain itu, jelas Toni, panggilan Arif Fathoni, ada juga warga yang terjerat pinjaman online ketika mau melakukan pelunasan ternyata kewajiban yang harus dibayarkan tidak manusiawi, sehingga debitur mengalami kesulitan. Sementara krediturnya tidak memiliki kantor di kota Surabaya, sehingga tidak ada jalan musyawarah yang bisa ditempuh dan akhirnya mengalami kolektibilitas 5.
“Ketika dibiarkan ternyata bunga berbunga. Hal ini membuat tagihannya menyentuh angka Rp 30 juta, padahal pinjam awalnya hanya RP 3 juta. Ini problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Surabaya yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi,”ungkap dia.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengharapkan agar ekonomi di “Kota Pahlawan” bisa bergairah lagi. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) Perwakilan Surabaya bisa melakukan kajian dan dispensasi untuk menghapus kolektibilitas 5 dalam SLIK OJK terhadap debitur yang hanya meminjam pinjaman dibawah Rp 5 juta, karena kebijakan kolektibilitas tersebut menghambat warga yang mau melakukan kredit pembelian rumah (KPR) di bank lain, maupun kredit modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah di kota Surabaya.
“Itulah salah satu kenapa usaha property agak lesu, karena warga mau mengakses KPR terkendala SLIK OJK kolektibilitas 5, sehingga Pemkot Surabaya tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” tegas dia.
Kebijakan penghapusan kolektibilitas 5 terhadap pinjaman dibawah Rp 5 juta, tandas Toni, juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan hapus buku terhadap pelaku UMKM di Indonesia, agar ekonomi di Indonesia bisa kembali bergairah dan tidak terhambat aturan yang membuat ekonomi menjadi terhambat.
“Harus kita akui, munculnya pinjaman online itu menjadi faktor penghambat geliat ekonomi di tengah edukasi terhadap masyarakat tentang kebijakan perbankan lemah. Ini tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil peran, tidak bisa hanya mengambil kebijakan dari belakang meja tanpa melihat denyut nadi ekonomi masyarakat,”tegas Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa aspirasi masyarakat ini dengan melakukan silaturrahmi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) Perwakilan Jawa Timur. Selain itu, OJK adalah Lembaga Negara yang mitranya dengan DPR RI, maka pihaknya akan menyalurkan aspirasi ini ke Fraksi Partai Golkar DPR RI.
“Kebetulan Ketua Komisi XI adalah kader Golkar, maka kami akan bawa aspirasi ini ke Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kanda Sarmuji dan Wakil Ketua DPR RI bidang Keuangan Kanda Adies Kadir agar dapat diperjuangkan. Sehingga ekonomi di Surabaya dan Jawa Timur bisa bergairah kembali, karena kesejahteraan rakyat adalah nafas perjuangan Partai Golkar, ” pungkas dia. KBID-BE