KAMPUNGBERITA.ID – Pemerintah Kota Surabaya dinilai pihak Kementerian Keuangan, dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntable. Karenanya, Pemkot Surabaya menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Republik Indonesia terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2016.
Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana usai menerima penghargaan mengatakan, penghargaan yang diraih Kota Surabaya ini dilandasi kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen atau stakeholder pemkot dalam meningkatkan serta mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini adalah penghargaan kali ke 7 yang diterima surabaya dari BPK sejak tahun 2011,” kata Wisnu seusai acara di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/11).
Disampaikan Wisnu, di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pemkot selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mana opini tersebut merupakan penilaian tertinggi dari BPK untuk melihat bagaimana laporan keuangan dari masing-masing pemda. “Pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Surabaya dari tahun ke tahun sudah pada track yang benar dengan capaian standart tertinggi,” ujar Wisnu.
Selain Kota Surabaya, ada 30 kota dan kabupaten se-Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan opini WTP hasil dari LKPD tahun 2016 antara lain, Gresik, Blitar, Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Pacitan, Situbondo, Tuban, Kediri, Mojokerto, Banyuwangi, Bojonegoro, Magetan, Ngawi dan Trenggalek.
Sementara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas capaian standar tertinggi atau wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim R Wiwin Istanti pada acara Penghargaan Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11).
Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Pemprov Jatim telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, untuk keenam kalinya Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI.KBID-NAK