KAMPUNGBERITA.ID
Pengembangan transportasi publik di Kota Surabaya kembali jadi sorotan dalam hearing pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bersama Dinas Perhubungan (Dishub) di Komisi C, Kamis (22/10/2026)
Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari minimnya fasilitas halte, lambatnya penambahan rute, hingga alokasi anggaran yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut disampaikan sejumlah catatan kritis terhadap penyelenggaraan transportasi publik. Komisi C DPRD Kota Surabaya mempertanyakan keseriusan Pemkot dalam meningkatkan kualitas layanan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Julia Eva Wati, menyoroti keberadaan rambu bus stop yang tidak disertai fasilitas memadai bagi penumpang. Menurut dia, masyarakat masih harus menunggu kendaraan di lokasi tanpa tempat duduk maupun pelindung dari panas dan hujan.
“Jangan memasang bus stop kalau memang belum ada sarana daprasarananya. Minimal ada tempat duduk dan perlindungan dari sengatan matahari,” tegas dia.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai kondisi tersebut tidak mencerminkan pelayanan publik yang layak, terlebih bagi kelompok lanjut usia yang membutuhkan fasilitas lebih nyaman ketika menunggu angkutan umum.
Meski demikian, Jeje, sapaan akrab Julia Eva Wati tetap mengapresiasi perkembangan transportasi publik Surabaya yang dinilainya semakin diminati masyarakat. Namun, menurut dia, peningkatan jumlah pengguna harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung yang manusiawi.
“Kalau sudah ada tanda bus stop, tetapi masyarakat disuruh menunggu di pinggir jalan tanpa fasilitas, kan kurang elok dan kurang layak,”ungkap dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti lambatnya realisasi pengembangan jaringan transportasi publik. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam rapat, target pengembangan mencakup 11 rute, sedangkan rute yang telah beroperasi baru empat.
Aning mempertanyakan ketimpangan antara peningkatan pendapatan dan ketercukupan anggaran transportasi publik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pendapatan mengalami kenaikan signifikan, bahkan mencapai 200 hingga 300 persen, tetapi perkembangan layanan dinilai belum sebanding.
Dari sisi anggaran, Aning menghitung alokasi transportasi publik baru sekitar 2,37 persen dari APBD Surabaya. Untuk itu, dia meminta Pemkot mengevaluasi besaran tersebut dan mengusulkan peningkatan hingga minimal 3,5 persen. “Kalau saya rasa, anggarannya jangan 2,37 persen. Naikkan minimal 3,5 persen,”tegas dia.
Dia juga meminta kejelasan target pengadaan armada 210 unit, sementara jumlah armada eksisting berdasarkan data yang diterimanya mencapai 144 unit. Menurut Aning, target tersebut harus disertai perencanaan anggaran yang jelas, bukan sekadar angka dalam dokumen.
Selain itu, Aning juga mempertanyakan besarnya anggaran pengelolaan terminal yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pemanfaatan kembali terminal yang tidak berfungsi optimal.
Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo menjelaskan, bahwa pemasangan rambu pemberhentian merupakan bagian dari penetapan titik berhenti resmi angkutan umum. Tanpa rambu tersebut, kendaraan berpotensi berhenti sembarangan dan mengganggu ketertiban layanan.
Dia mengaku, idealnya titik pemberhentian dilengkapi halte. Namun, di sejumlah kawasan pinggiran, fasilitas yang tersedia sementara ini masih berupa rambu pemberhentian.
Menanggapi sorotan DPRD, Trio menyatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali kebutuhan pengembangan rute dan armada untuk 2027. “Kami akan menyusun ulang dan melihat kebutuhan penambahan rute. Untuk 2027, nanti kami susun dan laporkan kembali,” ungkap dia. KBID-BE