KAMPUNGBERITA.ID-Komisi D DPRD Kota Surabaya rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Pendidikan (Dinkes) Kota Surabaya guna mengevaluasi laporan pertanggungjawaban anggaran semester I Tahun Anggaran (TA) 2025, dan juga membahas APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di ruang Komisi D, Selasa (19/8/2025).
Dalam rapat tersebut, ada sejumlah catatan dan kritikan yang disampaikan anggota Komisi D. Seperti dr Michael Leksodimulyo misalnya. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengkritisi rendahnya realisasi pengadaan perlengkapan sekolah yang baru mencapai 1,73 persen. Bahkan, dia mempertanyakan apakah dalam tiga bulan ke depan target realisasi bisa mencapai minimal 80 persen.
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan ketidakseimbangan alokasi anggaran antara pengembangan karier pendidik jenjang SD dan PAUD. “Ada yang kekurangan sekitar Rp1,5 miliar, di sisi lain justru ada sisa anggaran Rp 2,3 hingga Rp 3,5 miliar. Untuk itu, saya perlu pencerahan kenapa bisa timpang seperti ini. Apakah bisa dievaluasi di tahun-tahun mendatang?”ungkap Michael Leksodimulyo
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, bahwa perbedaan alokasi dana pengembangan karier pendidik antara SD dan PAUD terjadi karena kebutuhan serta kondisi di lapangan berbeda. Menurut dia, mayoritas guru SD dan SMP di Surabaya sudah berpendidikan S1(Sarjana), sementara di jenjang PAUD masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut. Karena itu, dana pengembangan untuk PAUD lebih besar.
Dia menambahkan, program peningkatan kompetensi dilakukan dengan berbagai pola, baik tatap muka, mentoring, maupun sistem berbasis wilayah agar lebih efektif.
Terkait pembangunan sekolah, Yusuf mengatakan, beberapa proyek dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan. Tiga SMP baru yang akan dibangun di Tambak Wedi, Waru Gunung, dan Medokan Ayu saat ini masih dalam proses pembangunan. Namun, penyelesaiannya tidak bisa sekaligus karena mempertimbangkan grand design yang mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas olahraga dan ibadah.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir menegaskan, DPRD Kota Surabaya memberi perhatian serius terhadap pengurangan anggaran pendidikan yang sebelumnya dianggarkan Rp 2,35 triliun, namun berkurang Rp 37,9 miliar dalam APBD-P. Meski demikian, dia memastikan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengganggu program prioritas, termasuk pembangunan sekolah baru, rehabilitasi gedung, maupun pembayaran gaji guru.
Yang menggembirakan, kata Akma yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, adalah adanya program peningkatan kualifikasi guru PAUD agar memenuhi syarat minimal S1. Tahun ini, APBD Surabaya sudah mengalokasikan 200 kuota beasiswa S1 untuk guru PAUD berusia di bawah 50 tahun, sementara Pemerintah Pusat mengakomodasi guru PAUD berusia 50–55 tahun. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan UNESA. “Kalau dihitung, satu guru mendapatkan anggaran sekitar Rp 6 juta per semester atau Rp 24 juta untuk empat semester masa studi (jenjang S-1). Ini bentuk keseriusan Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak jenjang PAUD,”pungkas dia. KBID-PAR-BE