KAMPUNGBERITA.ID-Menyambut tahun ajaran baru dan masuk sekolah 2022/2023, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mewanti-wanti ada mafia penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Dia mengatakan, pemenuhan pagu yang tidak sesuai prosedur rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Hal ini disampaikan Reni saat memantau proses layanan konsultasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Rabu (15/6) sore.
Untuk itu, dia mengimbau agar pihak sekolah maupun wali murid untuk melakukan pendaftaran bagi para calon peserta didik baru (CPDB) sesuai dengan prosedur tertera.
“Tahapan pemenuhan pagu agar benar-benar sesuai prosedur dan memperhatikan standar minimal untuk menjamin kualitas pendidikan,”ungkap dia
Melalui PPDB yang dilaksanakan secara online dan tanpa perantara atau pihak ketiga itu diharapkan bisa menciptakan proses penerimaan peserta didik yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Modus pihak tidak bertanggung jawab ini, kata Reni, meresahkan berbagai kalangan khususnya bagi CPDB. Karena itu, dia menekankan agar menghindari praktik mafia PPDB.
Ini berkaca dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya ketika dia menerima laporan bahwa keberadaan mafia PPDB itu sangat merugikan anak didik.
“Dijanjikan masuk negeri dengan menggelontorkan dana sekian, tapi kenyataanya tidak didaftarkan sehingga ketika pengumuman, orang tuanya pun kebingungan,” ungkap politisi perempuan PKS ini.
Buntut kejadian ini pun kerap diselewengkan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi membludaknya lulusan SD/MI dengan terbatasnya keberadaan SMP negeri di Kota Surabaya.
Atas kejadian tersebut, Reni berharap kepada Pemkot Surabaya bersama Dispendik untuk menindak tegas mafia PPDB.
“Bahkan jika ada dari unsur pihak sekolah, dinas itu sendiri yang bermain pada praktik-praktik seperti ini harus dikenai sanksi, jangan ada jalur siluman,”tegas dia.
Seperti diketahui, persaingan masuk ke SMP negeri bakal lebih ketat. Ada 39.617 peserta didik lulusan SD yang berebut bangku dengan daya tampung sejumlah 18.800 siswa di 63 SMP negeri se-Surabaya.
Praktis, 20.817 peserta didik lainnya tidak kebagian kuota. Terlebih lagi di wilayah dengan keberadaan sekolah negeri yang masih minim.
“Bagi siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri, para orang tua dan siswa tetap semangat dan tetap berbesar hati,” ucap Reni.
Dia juga mendorong kepada pemkot agar terus meningkatkan kualitas sekolah swasta supaya para orang tua dan murid merasa nyaman ketika masuk ke sekolah swasta.
“Bagi yang ekonomi kurang mampu pembiayaan di sekolah swasta harus dibantu oleh pemkot, jangan ada putus sekolah,” tegas Reni.
Di sela kunjungannya itu, Reni pun turut menyampaikan apresiasi perihal ruang pelayanan konsultasi PPDB di kantor Dispendik Surabaya. “Secara umum, saya tadi ngecek, saya juga lihat tadi bagaimana masyarakat dilayani ya, jadi relatif solutif lah,” bebernya.
Ruang konsultasi PPDB telah dibuka sejak sebulan lalu. Layanan ini ditujukan demi mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai PPDB. Khususnya, bagi mereka yang terkendala secara teknis utamanya terkait tahapan pendaftaran sekolah.
“Barangkali ada warga yang kesulitan mendaftar secara online atau masih ragu misalkan jarak (zonasi rumah ke sekolah) dia ini benar atau salah, sebaiknya segera datang untuk mendapat solusi di sini,” terangnya.
Saat ini, lanjut dia, tahapan pendaftaran PPDB jenjang SMP di Surabaya sedang berlangsung. Informasi jadwal PPDB, tata cara pendaftaran, cek status CPDB, pengumuman, hingga layanan pengaduan atau bantuan secara lengkap dapat diakses melalui laman melalui https://ppdb.surabaya.go.id. KBID-BE