KAMPUNGBERITA.ID – Pasca penetapan peraturan tatib (tata tertib) DPRD Surabaya Surabaya yang digedok pada 16 Oktober lalu, kini DPRD Surabaya kembali membentuk pansus perubahan tata tertib. Langkah ini dilakukan lantaran keluarnya surat Mendagri yang menerangkan Bimtek (bimbingan teknis) dibiayai APBD. Mengetahui hal ini, sejumlah anggota DPRD Surabaya saling melontarkan interupsi saat sidang paripurna, kemarin (29/10).
Sidang yang berlangsung panas sempat beberapa kali diskors lantaran belum menemukan kata sepakat. Bahkan, Ketua DPRD Surabaya, Ir Armuji sempat emosi lantarna masing-masing anggota terus berusaha mengeluarkan pendapatnya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria menuturkan, keluarnya surat Mendagri terkait penjelasan pasal 86 peraturan pemerintah nomer 12 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD yang memasukan klausul penyelenggaran Bimtek dibiayai APBD. ”Namun klausul itu tidak ada di PP, artinya surat Mendagri itu tidak bisa menjadi acuan untuk melakukan revisi tatib kecuali juga ada perubahan di PP tatib,” katanya.
Politisi PKS ini menegaskan, fraksi PKS konsisten tidak setuju dengan perubahan tatib yang diputuskan DPRD. Untuk itu. katanya, fraksi tidak mengirim anggota untuk masuk dalam pansus peribahan tatib.
Sementara Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya dari PDIP mengatakan, klausul dalam surat Mendagri terkait bimtek dibiayai APBD itu berdasar pada UU nomer 23 tahun 2014. ”Artinya walaupun di PP tidak menjabarkan, tapi aturan diatasnya yaitu undang-undang mengatur bimtek dibiayai negara yakni APBD untun daerah,” katanya.
Artinya, kata dia, landasan hukumnya sudah sangat kuat. Sehingga DPRD bisa melakukan revisi peraturan tata tertib yang sudah di dok beberapa minggu lalu. KBID-DJI