KampungBerita.id
Headline Madrasah Teranyar

Dindik Surabaya Jor-joran Terima Siswa SMP Negeri, Sekolah Swasta Terancam Gulung Tikar

Sejumlah kepala sekolah saaat mendatangi gedung DPRD Surabaya. Mereka memrotes kebijakan penerimaan siswa baru yang terkesan jor-joran.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – Usai menggelar aksi demo di Balai Kota Pemkot Surabaya, Puluhan Kepala Sekolah dan Guru Swasta tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS) Surabaya mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya.

Mereka memrotes sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang merugikan sekolah-sekolah swasta dan terancam gulung tikar karena tidak banyak siswa yang mendaftar. MKKS menilai, Pemkot Surabay jor-joran dalam menerimsa siswa sekolah masuk ke negeri.

Seperti diketahui, penambahan pagu yang dinilai bisa menyelesaikan persoalan lantaran banyak siswa yang dinilai layak masuk SMP negeri belum tertampung, justru menjadi petaka bagi sekolah-sekolah swasta.Pasalnya, Pemkot Surabaya tidak hanya menambah pagu sesuai yang diamanatkan Permendiknas, namun justru mebuka jalur baru masuk SMP Negeri yakni Jalur Apresiasi.

Alhasil, hampir semua siswa yang sebelumnya tidak masuk SMP Negeri bisa diterima. Hal ini lantaran penambahan pagu melebihi dari yang dibutuhkan. “Kami datang kesini untuk menemui anggota dewan guna memprotes kebijakan PPDB tahun ini,” ujar Mohammad Kholil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya, Selasa (02/06)

Kebijakan PPDB 2019, menurut ia, dinilai melanggar sebuah kesepakatan bersama yang sudah lama antara lain, tidak boleh melebihi atau menerima rombel (Rombongan Belajar) kebih dari 32 siswa tiap rombel. “Tapi kenyataannya sekarang mencapai 40 rombel, artinya tidak sesuai dengan kesekatan yang sudah lama disepakati bersama,” katanya.

Dia menjelaskan, persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan diberi BOPDA. Namun, persoalan utamanya adalah PPDB yang berdampak kepada guru swasta. “Kami sebenarnya menuntut berkeadilan dalam PPDB tahun ini antara sekolah negeri dan swasta, agar pengelolaan sekolah swasta biar lebih baik, ”terangnya.

Dia mengaku, pihaknya sudah bertemu dengan Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal kesepakatan bersama yang sudah disepakati mulai sejak awal dilibatkan dalam PPDB. “Kita tidak pernah dilibatkan, bahkan sampai ada tambahan pun (Pagu), kita juga tidak pernah dilibatkan sama sekali, akhirnya membuat seenaknya dia sendiri,” ungkapnya.

Merasa tidak dilibatkan soal PPDB, lanjut Ia mengatakan, sekolah swasta berangsur-angsur bisa mati akibat kebijakan sistim zonasi PPDB, seharusnya pemerintah berpikir, bahwa sekolah swasta dan guru swasta sangat banyak.

“Kebijakan sistem PPDB ini harus ditinjau ulang, karena berimbas ke sekolah swasta yang mendapat sedikit,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap, agar anggota dewan bisa membantu memperjuangkan aspirasi sekolah swasta dan guru swasta, jangan hanya sekolah negeri saja. “Wong kita ini bagian mitra Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi,” katanya. KBID-DJI

Related posts

Komisi C Minta RS di Surabaya Update Data Pasien Covid-19 secara Realtime

RedaksiKBID

504 Perwira Tinggi Polri Dimutasi, Empat Diantaranya Kapolres di Jajaran Polda Jatim

RedaksiKBID

Pengurus PWI Jatim 2021-2026 Dilantik, Cak Item Ajak Insan Pers Kritis Dalam Membangun Daerah dan Berperan Sebagai Kontrol Sosial

RedaksiKBID