KAMPUNGBERITA.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony menilai kinerja Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya kurang baik.
Menurut dia, banyak hal yang mengindikasikan Dinas Pendidikan tidak bekerja maksimal. Permasalahan diwajibkannya pembelian seragam bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk program mitra warga , kemudian masih banyaknya Plt Kepala Sekolah yang tidak segera dicarikan penggantinya, menjadi beberapa hal yang layak disorot.
Artinya, koordinasi dari dinas dengan sekolah tidak jalan. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan dinas di sekolah-sekolah kan berarti tidak jalan sama sekali.
“Sekolah sudah libur sekian tahun, kemudian masih banyak hal-hal yang tidak dipenuhi, Plt kepala sekolah lebih dari 70 tidak ada, 13 kepala sekolah SMP kosong, kemudian masalah seragampun masih ada tarikan seperti itu,” jelas dia, Kamis (9/9/2021).
Dengan adanya permasalahan ini, Thony menilai Dinas Pendidikan tidak memiliki cara kerja yang sistematis di masa pandemi Covid-19. Bukti paling nyata, kata Thony, dengan masih tersedianya rumah sehat di sekolah yang dijadikan tempat pembelajaran tatap muka (PTM).
Seharusnya, menurut Thony, Dinas Pendidikan sudah memiliki road map penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Sehingga peralatan rumah sehat harus sudah steril jika sekolah itu memberlakukan PTM.
“Masih ada sekolah yang ada kasurnya. Artinya ini belum fit. Ini yang saya katakan bahwa tidak ada satu sistem kerja yang sistematis di Dinas Pendidikan,” tegas dia.
Lebih jauh, Thony menyatakan, satu hal yang membuat Dinas Pendidikan tidak menunjukkan performa baik adalah karena posisi Kepala Dinas Pendidikan yang tidak berasal dari orang pendidikan.
“Ini konsekuensi dari Dinas Pendidikan yang tidak diisi dari orang pendidikan,” pungkas dia. KBID-BE