KAMPUNGBERITA.ID – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii berharap Pemkot Surabaya meneluarkan program yang tepat sasaran di masyarakat. Setidaknya hal itu didapati Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya tersebut saat melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Surabaya.
Menurut politisi yang juga mantan jurnalis tersebut, banyak temuan di lapangan mengenai banyaknya program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setidaknya, kata dia, masyarakat mulai dari tingkat RT hingga kelurahan diajak untuk berembuk mengenai program yang akan dilaksanakan.
Hal ini, ujar dia, berkaitan dengan bakal digelontorkanya dana kelurahan yang jumlahnya tidak sedikit. Saat reses di wilayahnya, ujar Imam, ada beberapa pengurus RT dan RW yang ternyata tidak mengetahui mengenai program Pemkot Surabaya.
Dia berharap, Bappeko sebagai pilot project program Pemkot Surabaya bersedia berembuk dengan segenap lapisan masyarakat. Sebab, kata dia, apabila tidak semua memahami mengenai program pembangunan Kota Surabaya maka akan sia-sia anggaran yang digelontorkan.
”Dari 5 lokasi reses, kami menemukan beberapa RW yang tidak menulis berita acara karena tidak tahu. Itu berarti nantinya programnya tidak direalisasikan,” jelasnya, Rabu (10/11).
Imam berharap, program pembangunan Kota Surabaya dengan menitikberatkan pada kebijakan anggaran untuk RT, RW, dan Kelurahan tidak melenceng dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Paling tidak, kata dia, dibimbing untuk membuat program di kampung-kampung mereka yang sesuai kebutuhan.
“Kemarin saya ketemu dua RW di daerah Ikan Kerapu dan Sidoyoso. Kebutuhanya justru pengadaan sendok, piring dan gelas, padahal ndak butuh seperti itu. Jangan-jangan hanya untuk memenuhi platform anggaran,” ujarnya.
Dia berharap, hasil Musrenbang tidak dikaitkan dengan kondisi politik saat ini. Sebab, Surabaya bakal menggelar Pilwali yang bukan tidak mungkin bermacam kepentingan akan ada di dalamnya.
Imam meminta Pemkot Surabaya untuk tetap menjalankan permendagri Nomor 130 tentang dana kelurahan, dimana pointnya adalah setiap program yang sudah dibiayai APBD tidak bisa menggugurkan tanggung jawab Pemerintah Kota untuk mengerjakan sarpras dan pemberdayaan lewat APBD.
”Kita berharap, program-program pembangunan tidak ada unsur politik di dalamnya. Jika demikian, maka realisasi program akan berjalan dengan baik,” kata dia. KBID-PAR