KampungBerita.id
Kampung Raya Politik & Pilkada Surabaya Teranyar

Fraksi PDI-P Berharap Usulan Kenaikan Dana Banpol Terealisasi Tahun Ini 

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri.@ KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Usulan Kementerian Dalam Negeri untuk kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik atau dana banpol setiap tahun, disambut positif oleh Ketua Fraksi PDI-P Kota Surabaya, H Syaifuddin Zuhri.

“Usulan itu sebenarnya sudah disampaikan sejak 2021, Tapi belum pernah terpenuhi. Ya, kita berharap bisa terealisasi dalam APBD 2022,”ujar dia.

Banpol adalah hak setiap parpol. Ketentuan sudah diatur di dalam undang-undang. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.

Di dalam perwali, Pemkot Surabaya sudah mengatur besaran banpol serta parpol yang bisa menerima dana tersebut. besarannya dihitung Rp 6.000 per suara. Total suara parpol dalam Pemilu 2019 di Kota Surabaya 1.362.975 suara. Total dana banpol yang harus dikeluarkan mencapai Rp 8,1 miliar.

Karena alokasi dana berdasarkan perolehan suara, maka anggaran paling banyak didapat DPC PDI-P sebesar Rp 2,51 miliar. Dalam Pemilu 2019, PDI-P menjadi pemenang di Surabaya dengan meraup 418.873 suara dengan 15 kursi di DPRD Kota Surabaya.

Terbesar kedua dana banpol milik DPC PKB Surabaya sekitar Rp 921 juta. Berikutnya Gerindra Rp 768 juta, PKS Rp 696 juta, Golkar Rp 690 juta, Demokrat Rp 718 juta, PSI Rp 544 juta,NasDem Rp 517 juta, PAN Rp 469 juta, dan PPP Rp 337 juta.

Syaifuddin Zuhri menilai penggunaan dana banpol memang sangat penting untuk menunjang partai dalam proses kaderisasi dan pendidikan politik. Karena itu, wajar jika tahun ini ada kenaikan dana banpol. Ini merujuk Peraturan Mendagri No 78 Tahun 2020. Sebelumnya, dana banpol juga telah digunakan untuk penanganan Covid-19.
“Dengan dimanfaatkannya sebagian dana banpol untuk penanganan Covid-19, maka wajar jika Tahun Anggaran (TA) 2022, dana banpol dinaikkan,” ungkap dia.

Menurut Syaifuddin Zuhri yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, kenakalan dana banpol itu sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini oleh Pemerintah Pusat hingga ke tingkat provinsi dan daerah-daerah. Ini agar parpol tidak terhambat dalam misi dan tujuannya. Selain itu, agar ada peran pemerintah untuk ikut andil membiayai beban kerja parpol.

Lebih jauh, H Ipuk, panggilan Syaifuddin Zuhri mengatakan, para anggota legislatif tidak semudah itu senang dan bersorak jika dana banpol terealisasi naik tahun ini. Sementara di sisi, kondisi perekonomian di Kota Surabaya ini harus benar-benar diprioritaskan pilih lebih dulu pasca pandemi Covid-19.

“Kami kurang empati bagaimana terhadap persoalan rakyat? Kami ini adalah wakil rakyat yang diberi amanat oleh rakyat dan bekerja sesuai aspirasi rakyat. Rasanya sangat kurang etis jika ada pihak tertentu masih beranggapan ” Kurang Empat Terhadap Persoalan Rakyat, ” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Janda Korban Penganiayaan Bermotif Cinta Segitiga Akhirnya Meninggal Dunia

RedaksiKBID

Masduki Toha: Kalau Tidak Ada Masjid di Lahan Masjid Assakinah Saya Mundur

RedaksiKBID

20 Seniman Ikut Pameran ‘Senyawa Warna’ di Gedung Cak Durasim Surabaya

RedaksiKBID