KampungBerita.id
Madrasah Surabaya Teranyar

Ketua Komisi D Tersinggung Dituding Jubir Dinas Pendidikan Surabaya

Lokked Jatim
LoKKed Jatim, Irsal Ghaffar .@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah merasa tersinggung dituding jadi juru bicara Pemkot Surabaya oleh Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi (LoKKed) Jatim.

Hal itu diungkapkan Khusnul saat rapat hearing dengan Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi (LoKKed) Jatim di ruang Komisi D, Kamis (30/9/2021).

Rapat hearing yang semula hendak membahas persoalan kasus adanya oknum menjual seragam sekolah bagi murid jalur mitra warga atau afirmasi.
Tapi di pertengahan hearing tiba-tiba ketua Komisi D naik pitam karena tersinggung atas sebutan “jubir” dari Dinas Pendidikan Surabaya yang dilontarkan pihak LoKKed Jatim kepada Komisi D.

“Komisi D itu bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan, bukan seperti yang diasumsikan oleh mereka (LoKKed Jatim), bahwa kita sebagai juru bicara Dinas Pendidikan,” kata Khusnul kepada wartawan.

Dalam rapat tersebut, politisi perempuan PDI-P menjelaskan kepada LoKKed Jatim bahwa Komisi D bersedia menerima aspirasi mereka sepanjang hearing.

“Dan itu sangat kami sesalkan dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita semua, bahwa kalau tidak tahu, maka sebaiknya bertanya. Itu yang kita tekankan kepada mereka,” tandas Khusnul.

Sementara perwakilan LoKKed Jatim, Irsal Ghaffar menyampaikan bahwa pernyataan yang diucapkan tadi merupakan sebatas asumsi belaka.

“Kami mengasumsikan dewan sebagai jubir dari Dinas Pendidikan, karena rapat koordinasi tidak dihadiri oleh Dinas Pendidikan pada pertemuan ini, dengan dalih para anggota dengan percaya diri dapat menyelesaikan masalah yang kami bawa tanpa perlu dihadiri Dinas Pendidikan,” jelas dia

Sehingga, kata Irsal, pihaknya bakal meminta dilakukannya rapat hearing kembali dengan menghadirkan Dinas Pendidikan.

Ditanya yang jadi aduan Lokked Jatim, Irsal mengatakan, ada tiga poin yang diadukan, yakni maslah seragam, koperasi di dunia pendidikan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ” Kita akan lebih lanjut pada dinas pendidikan.

Data apa yang dimiliki untuk pengaduan ini? “Banyak temuan yang terbaru. Ya, seragam, legalitas koperasi di dunia sekolah . Setelah itu bicara pengembalian uang dari pihak sekolah.
Jadi beberapa wali murid itu ketika disuruh membayar oleh pihak sekolah, entah mengapa tiba tiba pihak sekolah mengembalikan uang itu,” ungkap dia. KBID-BE

Related posts

Pasar Kapasan Ditutup Lantaran Ditemukan PDP, John Thamrun: Tidak Ada Koordinasi, Bikin Pedagang Resah

RedaksiKBID

Jelang PPDB Surabaya, Kualitas Sekolah Swasta Diharapkan Bisa Bersaing

RedaksiKBID

Ning Ita Siapkan Operasional Bus Bandara, 21 Maret Resmi Beroperasi

RedaksiKBID