KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Peristiwa Surabaya Teranyar

Komisi A Desak Pemkot Surabaya Pertajam Perwali SLF agar Tak Diremehkan Pengelola Gedung Tinggi

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Hj. Pertiwi Ayu Krishna.@KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Belajar dari kasus terbakarnya Tunjungan Plaza (TP) 5 beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD Kota Surabaya menekankan tiap mal ataupun gedung tinggi vertikal wajib mempunyai sertifikat laik fungsi (SLF).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Hj. Pertiwi Ayu Krishna, Selasa (10/5/2022).

Menurut dia, sampai saat ini ada 2.000 lebih gedung di Surabaya belum memiliki SLF. Padahal keberadaan dokumen ini sangat penting dan diperlukan sebagai penunjang keamanan sebuah bangunan. Mengapa begitu? Karena dokumen ini diterbitkan untuk menyatakan bahwa bangunan tersebut aman. Dan, SLF ini baru bisa diberikan setelah bangunan selesai dibuat dan sudah siap huni.

Dari 2.000 gedung tersebut, lanjut Ayu, 116 baru mendaftar dan
yang selesai 59. Padahal, kata Ayu pihaknya telah mensosialisasikan perihal SLF sejak 2019. Sehingga, Komisi A menduga para pengelola gedung tinggi sengaja tidak mendengar atau bahkan menganggap remeh keberadaan SLF.

“Perwali terkait SLF sudah ada sejak 2018. Komisi A sudah memberitahu dan mensosialisasikan mulai awal 2019,” ungkap Ayu.

Pengertian SLF juga telah termaktub dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 27/PRT/M/2018 terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dikatakan bahwa “Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung khusus oleh Pemerintah Pusat, guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk bisa dimanfaatkan.”

Lebih jauh, politisi perempuan Partai Golkar ini menegaskan, jika pengusaha abai, akan banyak pihak yang dirugikan. Mulai dari pegawai atau karyawan maupun pengunjung yang hadir. Baik warga Surabaya maupun pengelola itu sendiri.

Karena itu, tandas Ayu, Komisi A meminta Pemkot Surabaya untuk tidak memberikan rekomendasi bagi gedung yang belum memiliki SLF.

Tidak hanya itu, kata Ayu, Komisi A juga mendesak Pemkot Surabaya merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) agar lebih dipertajam. “Hal ini agar biar tidak merepotkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, dengan mendatangkan sejumlah pakar atau ahli, ” beber dia.

Lebih jauh, Ayu mengakui, meski di perwali sudah ada teguran dan sanksi, namun dari sudut pandangnya, sanksi itu terlalu ringan.

“Hanya sanksi denda. Saya kira kurang berat, sepele buat mereka. Karena terlalu dianggap sepele atau remeh itulah, maka mereka malas untuk mengurus SLF,” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Ruko di Candi Terbakar, Tujuh Unit Sepeda Motor Ikut Hangus

RedaksiKBID

Gelar Raker, Pagar Nusa Gagas Pendekar Digital, Penguatan Intelektual dan Kearifan Lokal

RedaksiKBID

Panen Raya di Lamongan, SBY Serap Aspirasi Petani

RedaksiKBID