KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Komisi D DPRD Surabaya Minta BPJS Kesehatan Tunda Terapkan Aturan Baru

Ibnu Shobir.@KBID2018

KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Surabaya meminta kepada BPJS Kesehatan untuk menunda aturan rujukan berjenjangnya. Sebab, di Surabaya masih minim ketersediaan rumah sakit tipe D sebagai awal rujukan.

Disampaikan Ibnu Shobir, anggota Komisi D DPRD Surabaya, aturan pelayanan baru BPJS Kesehatan berupa rujukan berjenjang yang akan diterapkan mulai 16 Oktober 2018, sebaiknya ditunda dulu. Alasannya terkait kesiapan insfrastruktur dari rumah sakit tersebut.

Bahkan penolakan itu sudah disampaikan Komisi D DPRD Surabaya yang seminggu lalu melakukan audiensi dengan manajemen BPJS di Jakarta. Saat itu disampaikan jika aturan baru yang mengharuskan rujukan berjenjang dimulai dari puskesmas, rumah sakit tipe D, tipe C dan seterusnya.

“Ini kami anggap sangat memberatkan pasien. Sebelumnya sangat mudah, untuk bisa dirawat di RSUD, pasien cukup membawa rujukan dari puskesmas. Jumlah rumah sakit tipe D yang dijadikan tempat rujukan di Surabaya jumlahnya tidak banyak. Dibandingkan dengan jumlah warga yang harus dilayani oleh rumah sakit, jelas tak berimbang,” ungkap Ibnu Sobir.

“Katakan saat ini ada 2,6 juta penduduk Surabaya yang ikut BPJS harus dilayani berobat oleh rumah sakit. Kalau rujukan online itu diterapkan, berapa rumah sakit tipe D atau C yang ada saat ini. Bagaimana juga sebarannya, kalau itu sebarannya tak diperhitungkan akan menjadi masalah,” tambah politisi PKS ini, Selasa (16/10).

Kondisi wilayah Surabaya juga tidak sama dengan daerah lain. Menurutnya, ketika warga harus menempuh jarak 10 Km menuju rumah sakit, di Surabaya bisa ditempuh dalam waktu satu jam atau lebih. Berbeda dengan daerah lain yang tingkat kepadatan lalu lintasnya tak terlalu padat. Ini akan membahayakan untuk penyelamatan jiwa pasien yang butuh perawatan segera.

Mestinya kebijakan itu harus ditunda dulu mengingat kondisi di masing masing kota tidak sama. “Sebenarnya yang penting adalah untuk penyelamatan pasien, kalau jaraknya terlalu jauh dengan rumah sakit yang dirujuk BPJS bagaimana?” sesal dia.

Tak hanya kepada BPJS aspirasi terkait keberatan ini disampaikan, Komisi D juga menyampaikan hal yang sama kepada Kemenkes. Intinya sama agar kebijakan baru pelayanan BPJS itu ditunda dulu, jangan diterapkan 16 Oktober 2018.

Keberatan soal penerapan aturan baru BPJS ini juga tak hanya ditinjau dari sisi pasien atau masyarakat saja. Komisi D juga menyerap aspirasi dari kalangan rumah sakit swasta yang tergabung dalam Persi.

“Menurut teman-teman Persi, selama ini ada kendala pembayaran biaya dari BPJS kepada rumah sakit. Info yang kami terima pembayaran bisa sampai beberapa bulan. Hal ini yang kemudian mengharuskan rumah sakit mencadangkan dana operasional berobat pasien BPJS itu sampai empat bulan,” jelas Ibnu Shobir. KBID-DJI

Related posts

Pemkot Ajukan Dana Kelurahan dalam PAK, Dewan Tegaskan Lurah dan Camat harus Netral

RedaksiKBID

Jelang Ramadan, Polresta Kediri Rutin Gelar Operasi Gabungan

RedaksiKBID

Segera Dilelang, Pembangunan RSUD Gunung Anyar Gunakan Skema KPBU

RedaksiKBID