KAMPUNGBERITA.ID-Usulan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkaitan dana operasional RT/RW sebesar Rp 200 ribu dan Rp 300 ribu memicu banyak silang pendapat di antara anggota DPRD Kota Surabaya. Ada yang setuju dan ada yang meminta untuk ditunda mengingat kemampuan anggaran Pemkot Surabaya.
Ide ini, menurut anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya,
Fatkur Rohman, seiring dengan semangat desentralisasi layanan yang menjadikan balai RW dan balai RT sebagai pusat kegiatan positif masyarakat.
“Saya setuju, asalkan tepat sasaran dan melibatkan mereka. Ajak mereka bicara, ” ujar dia, Selasa (12/9/2023).
Fatkur mengatakan, bahwa melibatkan RT-RW bicara itu sangat penting agar ide ini benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Pemkot dan DPRD Surabaya mungkin memiliki sudut pandang tertentu terkait ini, namun dengan melibatkan para ketua RT/RW dan melihat sudut pandang mereka, ini akan menjadi data penting untuk menjadi bahan pertimbangan pembahasan di Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya.
Lebih dari itu, Fatkur mengingatkan bahwa balai RW saat ini menjadi pusat kegiatan warga termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan, bisa dipergunakan untuk diskusi-diskusi pengentasan problem kemiskinan dan pengangguran, maupun sinergi kegiatan dengan pihak ketiga seperti kampus dan lembaga pemerhati kemasyarakatan. Ada kebutuhan listrik, operasional dan lain-lain.
”Dengan mengajak bicara mereka, kita bisa mendengar, benarkah support operasional ini yang dibutuhkan atau ada hal prioritas yang lain yang justru mereka lebih butuhkan. Ada beberapa policy (kebijakan) itu perlu pendekatan bottom-up,” papar Fatkur.
Jika toh benar ide ini dikehendaki oleh warga termasuk para ketua RT/RW, Fatkur mendorong agar balai RW/ RT ke depan bisa digunakan untuk aktivitas yang benar-benar bisa menuntaskan masalah-masalah utama warga, terutama pengentasan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pendampingan yang serius.
”Contoh, program Padat Karya Pemkot Surabaya sebenarnya sudah bagus, namun menurut saya, sustainability nya perlu diperkuat, jangan sampai hanya sukses di awal tapi kurang bertahan lama. Perlu ada coaching (pendampingan) dalam durasi tertentu sampai stabil. Misal terkait SOP, marketing, keuangan dan sisi bisnis yang lain. Pendamping bisa dari pemkot/lembaga profesional untuk program-program di bawah, bukan sekadar short-training”, tambah Fatkur.
Politisi PKS ini berharap bahwa balai RT/RW ini benar-benar menjadi pusat edukasi dan solusi warga. Tidak hanya menjalankan program pemkot namun juga program semua pihak, baik dari perusahaan/swasta atau lembaga pemerhati yang ingin berkontribusi membangun kampung kita. Jika ini yang terjadi, ide operasional untuk balai RT/RW acceptable (dapat diterima). KBID-BE