KAMPUNGBERITA.ID Pengurus Wilayah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur mengingatkan bahwa ruang digital saat ini menjadi ujian baru bagi persatuan bangsa. Algoritma media sosial yang mengejar viralitas dinilai mengancam prinsip kebenaran dan keberagaman.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Timur, H Samiaji Makin Rahmat, S.Pd., S.H., M.H., saat mewakili Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan bertema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital” yang dihadiri tokoh masyarakat, dan perwakilan ormas se-Jawa Timur di Resto Nine, Senin (3/8/2026). “Kita sedang diuji. Yang katanya jin gepeng ini, handphone (HP) yang kita bawa, memegang peranan luar biasa dalam menyebarkan informasi. Media ditantang bagaimana memfisikkan tantangan ini menjadi kesadaran masyarakat,” ujar dia.
Menurut H. Makin, sapaan akrab Samiaji Makin Rahmat, ada tiga tantangan utama saat ini. Pertama, kecepatan. Publik cenderung “viral dulu, cek belakangan”. Informasi dari grup WA langsung disebar tanpa verifikasi, apalagi jika sejalan dengan pandangan pribadi.
Kedua, semua orang bisa jadi media tanpa terikat kode etik. Cukup punya HP terbaru, copy paste, beri narasi sendiri, lalu sebar. Padahal jika konten itu provokatif, berisi ujaran kebencian, atau mengarah pada terorisme, ada ancaman pidana UU ITE hingga 15 tahun.
Ketiga, logika bisnis. Konten yang viral dan banyak like lebih diutamakan daripada konten yang sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Yang jadi pertanyaan, siapa yang menjaga kebenaran di ruang digital kita?” tanya dia.
H Makin mengingatkan kembali lima fungsi pers dalam UU Pers, yakni fungsi informasi yang edukatif, mendidik, kontrol sosial, ekonomis, dan sebagai perekat kebangsaan. Untuk menjawab tantangan, dia menyebut ada empat peran yang harus dijalankan. Pertama, Kurator Kebenaran. Setiap menerima informasi harus dilakukan tabayun atau konfirmasi ke minimal dua sumber. Contoh: jika berita terkait Pemkot Surabaya, konfirmasi ke humas. Jika ada objek atau narasumber, harus diklarifikasi. “Tolak upload cepat,” tegas dia.
Kedua, Guru Literasi Digital. Setiap personal, terutama guru, harus memulai gerakan cek, cari, dan cocokkan sebelum share. Ini untuk menghindari narasi yang menimbulkan kontradiksi.
Ketiga, Perekat Bangsa.
Ganti mindset “Kita versus Mereka”. Narasi harus diarahkan pada “Kita adalah Indonesia, kita adalah Binneka Tunggal Ika”. Isi pemberitaan harus menjaga toleransi lintas agama, gotong royong lintas suku, dan mengangkat prestasi anak bangsa. “Ini disebut jurnalisme damai,” tegas dia.
Keempat, Pengawas dan Kontrol. Media harus berani benar dan berani lurus. Termasuk membongkar jaringan buzzer kebencian dan mengawal isu-isu strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat agar tidak keluar dari jalur.
Lebih jauh, H Makin menekankan, sebelum membagikan konten, publik perlu bertanya: Apakah berita ini benar? Apakah perlu? Apakah membangun persatuan? “Jika media menjadi jembatan, maka medsos menjadi ruang silaturahmi. Di situ ada nilai kasih sayang,” ungkap dia.
Dia menutup dengan mengutip potongan ayat yang sering dibaca saat umrah/haji: Innal ladzi farodho ‘alaikal Qur’aana larodduka ilaa ma’ad. “Ma’ad diartikan sebagai tempat kita kembali, tanah air kita dilahirkan. Kalau tanah air kita Indonesia, maka kita wajib membela kepentingan Indonesia. Produk pers harus menjembatani kepentingan rakyat.”
FKUB Jatim Soroti Bahaya Fanatisme
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur, Hamid Syarif, mengingatkan bahwa kerukunan di Indonesia tidak cukup hanya “harmoni simbolik”. Damai di permukaan tanpa menyelesaikan akar konflik laten bisa membuat bangsa ini rapuh seperti Yugoslavia. “Kita ini sekian budaya, sekian pulau, sekian bahasa masih berada di Negara RI Karena itu kita patut bersyukur. Tapi fakta pluralitas harus diangkat menjadi pluralisme, menjadi paham,” ujar dia.
Hamid menyebut fanatisme sektarian sebagai musuh utama kerukunan. Dia mencontohkan sejumlah gejolak beberapa bulan terakhir di Matraman, Jalan Tengku Umar, Madura, hingga Banyuwangi. Ini harus dibuang jauh-jauh. Karena fanatisme itu membenarkan kelompoknya sendiri, sukunya sendiri.
Menurut dia, proses Nation Character Building yang digaungkan Soekarno belum tuntas meski Indonesia hampir 81 tahun merdeka. Karakter bangsa yang belum kuat membuat masyarakat mudah disulut. Untuk itu, lanjut dia, FKUB hingga tingkat kecamatan kini gencar mensosialisasikan isu-isu baru seperti post truth, post humanism, dan post colonialism. “Supaya mereka tahu, paham. Kalau tidak paham ya susah,” tandas dia.
Selain terorisme fisik yang ditangani Densus 88, Hamid menyoroti radikalisme non-fisik. Penyebaran kebencian, fitnah, dan caci maki di ruang digital dinilai lebih sulit dibendung. “Secara fisik mungkin sudah ada Densus 88. Tapi yang verbal, siapa yang nanganin? Cyber Polda atau cyber gubernur? Saya tidak sanggup, karena tidak ada dananya,” ungkap dia.
Dia juga mengkritik pluralisme religius yang puritan dan konservatif, yang cenderung menyalahkan pihak lain yang berbeda keyakinan. Ditambah kesenjangan ekonomi yang bisa memicu eksodus besar-besaran, seperti yang terjadi pada 60.000 migran Maroko ke Spanyol beberapa hari terakhir. Untuk menjaga kesatuan, Hamid menekankan tiga hal: Sense of Belonging ( rasa memiliki bangsa), Sense of Togetherness (rasa kebersamaan), dan sense of trustworthiness (rasa saling percaya). “Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara fisik. Tapi secara non fisik saya tidak tahu di dalam masing-masing. Kalau sampai keras terjadi bentrokan etnis, bisa jadi kita seperti Yugoslavia,” jelas dia.
Dia menutup dialog dengan pesan: “Tidak ada bangsa yang besar tanpa persatuan. Tidak ada persatuan yang kokoh tanpa kerukunan. Kerukunan lebih penting daripada segalanya.”
NKRI itu Output, yang Harga Mati Kebhinekaan
Sementara Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabayab, Prof Suko Widodo, mengingatkan bahwa jargon “NKRI Harga Mati” tidak cukup jika tidak dibarengi dengan merawat kebhinekaan sebagai fondasinya. “Kalau ada istilah NKRI Harga Mati saya paling tertawa. Karena yang harga mati itu sesungguhnya bukan NKRI. NKRI itu output. Yang benar itu adalah kebhinekaan yang harusnya dijaga,” kata Suko Widodo.
Dia juga menyoroti melemahnya ruang dialog di tengah masyarakat. Menurut dia era digital justru menjauhkan manusia dari pertemuan yang substantif. “Hari ini banyak orang saling berbincang tapi tidak berkomunikasi. Hari ini banyak pertemuan tapi jarang sekali orang berjumpa. Karena pertemuan tidak mesti berjumpa, tetapi dalam perjumpaan selalu ada pertemuan,”ungkap dia.
Lebih jauh, dia mencontohkan pengalamannya di Taiwan, di mana ada ruang publik yang melarang penggunaan ponsel agar anak muda bisa benar-benar bersosialisasi. “Mereka ingin anak muda Taiwan menjadi manusia yang sebenarnya. Karena internet itu betul-betul menjauhkan persahabatan,” kata dia.
Suko juga menyinggung data akses internet Jawa Timur yang mencapai 84,1%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, dia mengingatkan agar tidak terlalu bangga. “Ini benar-benar PGI (Pusat Gibah Indonesia). Setan gepeng ini bisa berpotensi maksiat,” sindir dia.
Dalam dialog tersebut, Suko Widodo mengajak peserta kembali pada nilai Bhinneka Tunggal Ika dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular tahun 1381. Nilai itu, menurut dia, dulu dipakai untuk mendamaikan konflik Siwa-Buddha. “Jangan hanya dihafal Bhinneka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa. Saya tanya mahasiswa, museum Empu Tantular itu di mana? Mereka tidak tahu sumbernya,” ucap dia
Dia juga mengingatkan runtuhnya Majapahit akibat perang Paregreg 650 tahun lalu. Salah satu penyebabnya, kata dia, karena pikiran kaum cendekiawan tidak diperhatikan. Untuk itu,
Suko Widodo menawarkan tiga kunci agar bangsa ini tetap utuh, yakni kemanusiaan, kebaikan, dan tindakan bersama.
“Kalau disebut tindakan bersama, maka jangan meniadakan kelompok lain. Itu rumus nya. Simpel kan?” tegas dia.
Dia juga menolak gagasan penyeragaman cara berpikir. “Jangan pernah menyeragamkan otak manusia. Boleh seragam organisasi, silakan. Tapi otak jangan,” kata dia
Di akhir, Suko Widodo mengusulkan agar ormas-ormas diajak studi banding ke luar negeri agar lebih menghargai Indonesia. “Enggak ada negeri sebagus itu. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah rahmat Allah dan wajib kita jaga,” pungkas dia.
Pentingnya Dialog untuk Jaga Persatuan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa.
Menurut dia, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia adalah anugerah. Dia mencontohkan negara lain seperti Afghanistan dan Suriah yang meski hanya memiliki beberapa suku, hingga kini masih dilanda konflik karena perebutan kekuasaan.
“Ayam aja kalau bertelur pasti menetasnya warna-warni. Warna-warni itulah yang menjadi keindahan. Ini khazanah budaya kita yang harus dipertahankan,” ujar dia
Eddy juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari empat negara besar di dunia. Namun syaratnya, bangsa ini harus bersatu.
“Kalau tanpa bersatu, pasti negara-negara lain akan menguasai negara kita. Lihat Venezuela, negara sangat kaya tapi karena tidak bersatu diacak-acak negara lain,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Eddy memaparkan data jumlah organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan data Dirjen AHU, saat ini terdapat 168.432 ormas. Sementara yang mendaftar ke provinsi sekitar 3.217, dan ke kabupaten/kota mencapai 72.564. “Semua ormas dilindungi undang-undang. Tapi pemerintah sangat terbatas, tidak bisa mencukupi semuanya,” ungkap dia.
Dia menekankan, kunci menghadapi banyaknya perbedaan kepentingan adalah saling menghormati, menolak prasangka, dan mengedepankan dialog. Dia juga menyoroti tantangan di era digital. Dia mengutip istilah “jin gepeng” dari Prof. Suko Widodo jika salah digunakan, media dan informasi bisa menjadi “genderuwo” yang memecah belah bangsa. Namun jika diarahkan dengan benar, bisa mendatangkan kebaikan.
“Setiap hari Pemprov melalui Dinas Kominfo bersama kepolisian men-take down ribuan konten bermasalah, hoaks, dan ujaran kebencian,” jelas dia.
Untuk itu, dia mengimbau masyarakat cermat memverifikasi informasi dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian, kata dia, dapat dikenai sanksi hukum.
Menutup dialog, Eddy menegaskan dua hal yang harus diantisipasi bersama, yakni intoleransi dan konflik.
“Kita berbeda tapi hidup bersama dalam bingkai NKRI. Kita saudara setanah air, harus saling menghormati, “tandas dia.
Dia juga menyampaikan hasil sinergi Pemprov Jatim bersama Forkopimda, TNI, dan Polri. Informasi yang beredar terkait potensi gangguan di bulan Agustus dan September disebut hoaks. “Kami yakinkan kepada masyarakat Jawa Timur dan Indonesia aman, kondusif, dan harus kita jaga bersama,” pungkas dia KBID-BE