KAMPUNGBERITA.ID-Isu Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang dinilai tidak bekerja maksimal secara optimal untuk kepentingan masyarakat pada 100 hari kinerjanya, menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh politik.
Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari mengatakan, soal itu (reshuffle) memang ada kajian bahwa 100 hari kepemimpinan pemerintahan, kinerja para menteri harus dievaluasi.
Tapi, menurut Andi Yuslim Patawari, waktu 100 hari itu waktu yang pendek untuk mengatakan menteri atau pemerintah daerah berhasil dan tidaknya.
Kenapa demikian? Karena hambatan dan tantangan yang dihadapi hari itu berbeda dengan yang lalu.
“Kita harus mencegah inflasi yang tinggi, kemudian resesi global, ada konflik Timur Tengah, kemudian investasi dari negara-negara berkembang untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, itu tidak semua berjalan mulus. Dan pemerintah punya tanggung jawab besar bagaimana program makan bergizi gratis (MBG) ini bisa dilaksanakan, “ujar dia usai melakukan konsolidasi dengan DPD Partai Perindo Kota Surabaya, Senin (10/2/2025) malam.
Dia menilai, program MBG ini cukup bagus agar ada kontribusi UMKM untuk terlibat dalam program nasional tersebut. “Yang kita harapkan inflasinya bisa ditekan dan UMKM bisa berkembang,” tandas dia.
Kalau dari kacamata Partai Perindo, menteri mana yang layak direshuffle? AYP, panggilan Andi Yuslim Patawari mengaku tidak bisa berbicara berdasarkan kacamata, tapi kalau Presiden Prabowo memerlukan reshuffle menteri, ya di bidang perekonomian.
“Saya tidak boleh menyebut nama.Karena kenapa? Karena sektor ekonomi itu penting. Jangan sampai ada konflik di lapangan yang mengakibatkan penderitaan masyarakat bawah. Kalau (konflik) itu terjadi bisa menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan,” tegas dia.
Yang layak direshuffle itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian atau kementerian yang ada di bawahnya, AYP menyampaikan, pokoknya yang harus dievaluasi ya kementerian yang ada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan: Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian;
Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata, dan
instansi lain yang dianggap perlu.
Apa isu reshuffle itu karena kisruh elpiji kemarin? AYP yang juga Wakil Ketua Umum KADIN untuk wilayah Kalimantan mengatakan, kalau kalau berbicara soal gas elpiji, sebenarnya elpiji hari ini menjadi kebutuhan primer. Seharusnya itu sensitif. Kalau misalnya harus memberlakukan aturan, itu harus ada sosialisasi. Enggak boleh hari ini langsung dilakukan. Kenapa demikian?
“Karena kesiapan masyarakat kita (mohon maaf) mencari makan hari ini untuk makan besok.Mereka tidak semua punya tabungan untuk hidup selama seminggu atau bahkan sebulan. (Kebijakan) Itu harus dievaluasi, ” imbuh dia.
Menteri itu apa perlu direshuffle juga? “Kalau itu kewenangan Presiden RI,” pungkas dia. KBID-BE