KAMPUNGBERITA ID-DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mendukung wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) Kota Surabaya. Untuk itu, mereka mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya segera melakukan analisa potensi suara dan potensi pemilih di tiap-tiap kecamatan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC Partai Demokrat Surabaya, Mochammad Machmud, Senin (29/9/2025). Menurut dia, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Intinya menyebutkan bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. “Kalau jumlah penduduk sudah 3 juta plus 1 saja, maka harus 55 kursi,” ujar dia.
Untuk itu, Machmud menyarankan kepada KPU Surabaya harus segera melakukan analisa atau kajian suara, analisa potensi pemilih di tiap-tiap kecamatan. Sehingga analisa itu akan menghasilkan keputusan yang baik, di mana penduduk yang padat jumlahnya seimbang dengan yang lain. Dengan demikian, penambahan atau pemekaran dapil ini benar-benar berdasarkan jumlah pemilih.
“Saya beri contoh, seperti Dapil 5 wilayahnya paling banyak, sembilan kecamatan. Sedangkan yang diperebutkan 10 kursi. Sama dengan Dapil 2 misalnya hanya empat kecamatan atau Dapil 3 dengan tujuh kecamatan. Ini artinya apa, bahwa jumlah penduduk memang berpengaruh untuk pembagian dapil,”ungkap dia.
Maka dari itu, Machmud yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini mendesak kepada KPU agar jangan terlalu lama memberi jawaban atau menyebutkan kecamatan mana, masuk dapil berapa. Karena bagaimanapun partai perlu persiapan untuk perubahan tersebut. “Kami berharap KPU segera memutuskan, karena aturannya sudah ada, sudah mendukung. Bahkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sudah menyebut jumlah penduduk Surabaya akan lebih dari 3 juta,” ungkap dia.
Lebih jauh, mantan jurnalis ini menegaskan, bahwa sepengetahuannya KPU akan bekerja menetapkan berdasarkan Peraturan KPU (PKPU). Sementara PKPU itu akan diubah termasuk jumlah dapil di Kota Surabaya. Maka dari itu, KPU Kota Surabaya harus segera menganalisa dan mengusulkan ke KPU RI untuk dibuatkan PKPU khusus Surabaya.
“Sehingga ketika PKPU itu berlaku, maka seluruh partai tahu dan melakukan persiapan. Saya juga mendengar beberapa hari ini komunikasi dengan KPU Kota Surabaya sudah lebih terbuka,” ungkap dia.
Machmud menyebut, kalau partai politik (parpol) mau konsultasi ada peluang. Kalau tidak, KPU memang akan jemput bola door to door ke partai-partai untuk menjelaskan itu. Terobosan dari KPU Surabaya ini, dinilai Machmud luar biasa. KPU bisa turun ke partai-partai sekaligus berdiskusi menjelaskan soal rencana pemekaran dapil maupun yang lain-lain secara transparan. “Ini tidak pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Maka terobosan ini membuat kita punya informasi lebih transparan untuk menganalisa bagaimana bisa menang di satu dapil,” kata dia.
Sekali lagi, dia mendorong KPU Surabaya segera mengumumkan kecamatan mana, masuk dapil mana. Karena berdasarkan itu, partainya bisa menyusun strategi untuk meraih kursi terbanyak. “Kalau diumumkan jauh-jauh hari, kita bisa menempatkan caleg-caleg di dapil tersebut. Bahkan pemilihan caleg internal bisa dilakukan lebih awal. Selama ini kebiasaan lama KPU Surabaya menetapkan dapil menjelang pemilu.Bahkan tahapan pemilu sudah berlangsung, tapi dapil masih diumek-umek, belum diselesaikan. Ini tak boleh terjadi lagi,” ujar Machmud.
Dia menambahkan, sesuai data yang sudah ada harus segera diselesaikan saat-saat ini. Mengingat ini kan barang kelihatan. Apalagi, Dispendukcapil sudah menyatakan jumlah penduduk sudah lebih dari 3 juta.” Ya, tinggal dianalisa hari ini sampai ke depan soal sebaran penduduk per kecamatan. Sekali lagi, KPU jangan terlalu lama karena birokrasi,” tegas dia.
Untuk pemekaran dapil, di Surabaya idealnya berapa dapil? Machmud menyebut idealnya enam atau tujuh dapil.
Bagaimana jika ada opsi dapilnya tetap, tapi kursinya yang ditambah? Machmud menegaskan, tak ada masalah. Tapi idealnya satu kecamatan seorang anggota DPRD tidak mewakili terlalu banyak. Sekarang ini satu anggota DPRD mewakili 60 ribu. “Jadi masyarakatnya yang akan menjadi korban karena 60 ribu orang (pemilih) diwakili satu anggota dewan. Idealnya memang begitu. Tapi, akhirnya aspirasi itu tidak tersalur dengan baik. Banyak masyarakat yang tidak mengenal DPR. ini enggak yang enggak boleh,” pungkas dia. KBID-BE