KampungBerita.id
Kampung Bisnis Surabaya Teranyar

Tagihan Gas Perajin Lontong Rp 21 Juta, Armuji Minta PGN Beri Tarif Khusus UMKM

PGN
Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji saat meminta klarifikasi PGN terkait kenaikan gas.@KBID2022

KAMPUNGBERITA.ID – Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji, Selasa (4/1/2022) memanggil Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memberikan klarifikasi soal kenaikan gas.

Kenaikan yang dinilai tak wajar itu dikeluhkan pengusaha lontong di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Sawahan, yang menerima tagihan dari PGN sebesar Rp 15 juta hingga Rp 21 juta.

Armuji meminta agar PGN Surabaya segera melaporkan ke PGN Pusat mengenai kejadian di Kota Surabaya.
Dia juga mengajak agar PGN bisa selaras dengan upaya Pemkot Surabaya untuk pemulihan ekonomi.

“Masuknya jaringan gas bumi PGN di Kota Surabaya itu spiritnya adalah membantu masyarakat supaya lebih ekonomis,” kata Cak Ji, panggilan Wawali.

Untuk itu, Cak Ji meminta PGN dapat memberikan kebijakan khusus kepada warga di Kampung Lontong Surabaya. Di antaranya memberikan tarif khusus bagi UMKM atau bahkan menjadikan Kampung Lontong sebagai binaan PGN.

Dengan demikian, lanjut dia, tarif yang dibebankan tidak mengganggu dan operasional pengusaha lontong bisa tetap berjalan.

“Mereka itu warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perajin kecil. Jadi kita harap PGN bisa memberikan perhatian khusus, sehingga tarifnya tidak terlalu mahal,” tandas Cak Ji.

Sementara Area Head Manager PGN Surabaya Arief Nurrachman menilai jumlah tagihan itu sudah wajar. Jika toh
keberatan membayar tagihan, dia meminta kepada para pengusaha lontong di Surabaya untuk memberikan jaminan dengan membayar tagihan dengan cara dicicil sebanyak enam kali.

“Karena saat ini perajin lontong masih masuk kategori rumah tangga, jadi diharapkan pindah ke kategori pelaku usaha kecil. Nanti kita bantu lakukan migrasi ke kategori pelaku usaha kecil,”ujar Arief

Perwakilan Paguyuban Perajin Lontong Surabaya, Joko Prasetyo, menyampaikan bahwa warga keberatan dengan jaminan dan penerapan tarif rumah tangga oleh pihak PGN.

“Sejak awal kan (PGN) tahu bahwa di sini perajin lontong, kok diterapkan kategori rumah tangga? Seharusnya langsung dipindah ke kategori pelaku usaha mikro tanpa harus migrasi lagi,”pungkas Joko. KBID-BE

Related posts

Diduga Lakukan Pungli PTSL, Warga Probolinggo Luruk Kantor Kepala Desa

RedaksiKBID

Pilkades Serentak Digelar, Polresta Sidoarjo Minta Keselamatan dan Kesehatan Warga jadi Prioritas

RedaksiKBID

KPK Bersama Wali Kota Risma Sapa Warga Surabaya di CFD Taman Bungkul

RedaksiKBID