KAMPUNGBERITA.ID-Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan belanja infrastruktur sebagai strategi pembangunan jangka panjang.
Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 pada sidang Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Lebih jauh, dia menjelaskan, total kekuatan R-APBD Surabaya 2026 mencapai Rp12,62 triliun, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp10,77 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 8,15 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,61 triliun.
Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp12,60 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp 9,79 triliun, belanja modal Rp 2,77 triliun, dan belanja tidak terduga Rp 37,5 miliar.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp1,85 triliun, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman daerah, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 24 miliar. “Seluruh program yang kita rencanakan bersama ini didasarkan pada pengelolaan yang efisien dan akuntabel, untuk mewujudkan tema pembangunan 2026, yaitu Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur,” jelas Eri Cahyadi.
Dia menegaskan, Pemkot Surabaya memprioritaskan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 2,83 triliun (22,49 persen) dan anggaran kesehatan Rp2,46 triliun (19,54 persen). Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 6 triliun atau 48,72 persen dari total APBD. Belanja infrastruktur tersebut diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, hingga penyediaan transportasi publik.
Dia menambahkan, berbagai program pembangunan ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 85,7 persen serta menekan rasio kesenjangan (Gini Ratio) ke angka 0,37. “Surabaya tidak akan pernah mundur. Dengan gotong royong, strategi yang matang, dan inovasi yang berpihak pada rakyat, maka setiap tantangan harus menjadi pijakan menuju kemajuan,” tegas dia.
Lebih jauh, Eri Cahyadi menegaskan, meski bantuan transfer daerah menurun, pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak boleh mundur. Untuk itu dibutuhkan keberanian, keteguhan dan kekuatan kebersamaan. Seluruh anggaran itu tetap harus bisa menggerakkan perekonomian Surabaya dan tidak melupakan masyarakat yang rentan.
Karena itu, di APBD 2026 seperti beasiswa untuk memakmurkan masyarakat Surabaya agar warga miskin dan pra-miskim ini bisa berubah kehidupan keluarnya, maka diluncurkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Mereka akan dikuliahkan sampai lulus. Menurut Eri Cahyadi, ini juga tantangan karena biasanya orang-orang yang kondisi seperti itu memilih bekerja, ketimbang kuliah. “Tapi tidak akan pernah berubah, kalau kerjanya dengan tidak lulusan sarjana maka pendapatannya tidak bisa tinggi untuk mengubah nasib keluarganya,”ujar dia.
Selain itu, Eri Cahyadi memastikan bahwa setiap siswa SMA/SMK diberikan bantuan pendidikan sebesar Rp 350 ribu per bulan kepada para siswa. “Kita nanti akan kumpulkan sekolah swasta SMA/SMK, sehingga tidak ada lagi penanganan ijazah. Pemkot ini sudah bolak balik menebus ijazah,” tandas dia.
Karena itu, Eri Cahyadi berharap dengan program ini, pihaknya mohon, karena ini ada di Kota Surabaya meski bukan di bawah Pemkot, sekolah- sekolah juga harus menghitung bagaimana untuk membantu masyarakat miskin di Surabaya. “Sekolah-sekolah juga sudah mendapatkan bantuan BOSDA dan BOSNAS dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga kami memberikan bantuan lagi agar tidak ada untuk bantuan gedung dan akan support untuk itu,” beber dia.
Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya bisa menggerakkan ekonomi Surabaya dengan mengubah nasib anak-anak yang bisa mengubah nasib keluarga miskin. Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga membangun rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang semakin banyak. “Kalau diteruskan ya tidak akan pernah mampu, maka siapa yang akan dibuatkan. Karena itulah, nanti akan dibuatkan Perda Rumah Layak Huni yang kini masih dibahas di Komisi A, ” tandas dia.
Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, Surabaya adalah kota dengan fiskal terkuat, hampir 75 persen adalah PAD kita. “Dengan fiskal yang kuat maka tantangannya makin besar. Potongan transfernya juga kian besar, dengan begitu bantuan yang diberikan kepada Pemkot Surabaya semakin kecil. Karena itulah dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kebersamaan dengan DPRD karena Surabaya dijadikan percontohan ketika dengan fiskal yang kuat, maka tidak akan pernah dibantu. Jika toh dibantu akan terus berkurang titik-titik tertentu. Di situlah dibutuhkan inovasi masing-masing masing daerah. Karena itu Surabaya harus melakukan hal itu,” beber dia.
Eri Cahyadi menargetkan, meski bantuan pusat menurun, kemiskinan tetap harus turun dari 4,65 persen menjadi 3,96 persen, pengangguran menurun dari 6,76 persen menjadi 4,91 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,8 persen. “Tidak boleh ada alasan mundur. Fiskal turun, tapi semangat melayani tidak boleh turun. Pemerintah harus hadir di setiap rumah warga Surabaya,” pungkas dia. KBID-BE