KAMPUNGBERITA.ID-Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Mufa), memuji prestasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang mampu menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Karena di saat provinsi lain angka kemiskinannya naik, justru Jatim sebaliknya. Bahkan, penurunan kemiskinan itu terjadi pada kurun waktu Maret hingga September 2021, saat kondisi pandemi Covid-19 sedang gawat-gawatnya.
Gus Mufa mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan angka kemiskinan Provinsi Jatim pada periode tersebut mencapai 313,13 ribu jiwa. Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen.
“Ini fakta, Ibu Gubernur berhasil menurunkan kemiskinan di Jatim. Bahkan kalau melihat data BPS, penurunan kemiskinan di Jatim sangat signifikan. Tertinggi secara nasional. Ini membawa harapan positif seiring melandainya pandemi Covid-19,” tutur Gus Mufa, Rabu (1/6/2022).
Anggota DPRD Jatim asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jember dan Lumajang ini mengingatkan, persoalan kemiskinan jangan dijadikan polemik, apalagi saling menyalahkan. Sebab, ini persoalan bersama yang harus dicarikan solusi yang tepat.
Menurut dia, tidak tepat kalau persoalan kemiskinan hanya dibebankan hanya pada gubernur. Sebab, banyak instrumen yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Para pengkritik itu harusnya juga memberi solusi sehingga fair. Kalau bagi Fraksi Gerindra, Gubernur sudah on the track,” ucap Fawait.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara ini menyampaikan jika dalam persoalan kemiskinan ini harus ada sinergitas bersama. Tak hanya tugas eksekutif dan legislatif saja. Tapi juga harus ada perhatian dari pihak Pemerintah Pusat, khususnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Dia mencontohkan perihal adanya beberapa PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang merupakan milik dari BUMN. Mereka ini menguasai ribuan hektare perkebunan yang ada di Jatim.
Maka dari itu, dia meminta agar pihak BUMN khususnya PTPN yang ada di Jatim tak diam saja melihat kemiskinan. Mereka harus sebisa mungkin membantu masyarakat miskin yang semisal merupakan seorang petani tapi tak memiliki lahan.
“Bagaimana kita menyentuh mereka jika tak ada sinergitas dari BUMN. Saya agak tertawa kalau kemiskinan hanya dibebankan ke gubernur,” pungkas Gus Mufa. KBID-BE