KAMPUNGBERITA.ID –Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C, Selasa (1/9/2026), diwarnai perbedaan data anggaran dan perdebatan soal prioritas belanja.
Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati menyebut, dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran DLH disebut berkurang Rp 24 miliar. Namun data yang disampaikan DLH justru menunjukkan penambahan sekitar Rp190 miliar. “Di TAPD anggarannya dikurangi Rp 24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” kata Aning.
Sementara Ketua Komisi C, Eri Irawan menegaskan, sinkronisasi data harus segera dilakukan. Data final dibutuhkan untuk dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. “Yang kemarin di Banggar itu turun Rp 24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” ujar Eri.
Selain itu, lanjut Eri Irawan, Komisi C juga menyorot penganggaran pembangunan jamban senilai sekitar Rp13 miliar. Padahal Surabaya sudah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF.)
Menurut Aning, hasil pendataan DTSEN terbaru masih menemukan 1.487 warga yang belum memiliki jamban. “Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkap dia.
Anggota Komisi C lainnya, Siti Mariyam meminta agar kebutuhan sanitasi tidak terhambat persoalan data. Dia mendorong penambahan MCK portable untuk kegiatan masyarakat dan fasilitas umum. “Untuk Surabaya ini sudah waktunya butuh penambahan MCK portable,”ungkap dia.
Siti Mariyam juga meminta anggaran gerobak sampah dan bak sampah tidak dipangkas karena masih sangat dibutuhkan di kampung, sekolah, masjid, dan fasilitas umum.
Sorotan lain diarahkan pada program alat pengolahan sampah senilai Rp1,5 miliar. Aning menilai alat tersebut belum mampu mengolah sampah setingkat satu RW.
“Kalau anggaran Rp 1,5 miliar itu dirupakan gerobak sampah, saya kira bisa jadi sekitar 500-an gerobak sampah. Sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah gerobak sampah,” ungkap dia.
Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser menjelaskan data 1.487 warga penerima jamban berasal dari DTSEN dan sudah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan, dan Dinas Kesehatan. Bantuan ditujukan bagi warga yang punya rumah tapi belum punya jamban.
Untuk kekurangan, lanjut dia, DLH akan mencari alternatif pembiayaan lewat pihak ketiga, CSR perusahaan, dan Baznas.
Soal sampah, Fikser menyebut DLH sedang menyiapkan desain gerobak baru dengan kapasitas lebih besar dan pemisahan organik serta anorganik. DLH juga menyiapkan komposter dan perangkat pengolahan di tingkat TPS. “Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.
Dia juga membeberkan kebutuhan anggaran untuk 4.155 personel Satgas DLH. Untuk gaji Satgas saja, kebutuhan per bulan mencapai Rp17 miliar.
“Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelas dia.KBID-BE