KAMPUNGBERITA.ID-Acara The Great Leader 2045 di DBL Arena, Jalan Ahmad Yani Surabaya pada Selasa (7/11/2023) menjadi sorotan tajam sejumlah pihak.
Lantaran kegiatan yang diinisiasi Pemkot Surabaya dan Karang Taruna (Kartar) Surabaya tersebut diduga sarat muatan politis karena menggunakan anggaran dari APBD Kota Surabaya.
Menurut informasi, kegiatan yang dihadiri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Ketua Karang Taruna Surabaya Fuad Bernardi, dan para juru bicara kampanye capres tertentu itu serta sejumlah tokoh masyarakat dibiayai Bagian Pemerintahan dan Kesra (Bapemkes) Kota Surabaya.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menegaskan pihaknya akan memanggil Bagian Pemerintahan dan Kesra pada rapat hearing, Selasa (14/11/2023) guna melakukan klarifikasi, apakah informasi itu benar atau tidak.
“Dalam rapat Selasa nanti kita akan mengecek mekanisme undangannya bagaimana dan lain sebagainya,” ungkap Toni, panggilan Arif Fathoni, Sabtu (11/11/2023).
Kalau kemudian rapat Komisi A menyimpulkan ada kesengajaan menghadirkan figur tertentu yang terafiliasi dengan pemenangan salah satu capres tertentu, Toni berharap Inspektorat dan memberikan teguran kepada Bapemkes.
Karena di sisi lain, Wakil Komisi A, Camelia Habiba yang juga Ketua Fatayat NU Kota Surabaya menghadiri undangan pengajian peringatan Maulid Nabi, keesokan hari lurahnya diperiksa Inspektorat.
“Ketidakadilan-ketidakadilan seperti inilah yang akan menciptakan ketegangan,” tandas dia.
Menurut mantan jurnalis ini, dalih keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap anak muda dalam acara tersebut tidak semestinya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik kalangan tertentu.
“Keberpihakan Pemkot terhadap anak muda kami apresiasi, mengingat anak muda adalah calon pemimpin bangsa. Yang perlu diwadahi dan perlu didengarkan apa kemauan mereka, bukan diberi pengarahan oleh figur yang berafiliasi dengan kepentingan pemenangan capres Ganjar-Mahfud,”kata dia.
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini mengatakan, apabila acara
The Great Leader 2045 murni kegiatan politik, dirinya memberi apresiasi bahkan dengan 100 tanda jempol sekalipun. Namun, kata dia, karena acara itu menggunakan anggaran APBD, mestinya Kepala Bapemkes harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
‘Ini sama dengan menjerumuskan Wali Kota Surabaya dalam gendang politik Pilpres,” jelas dia.
Toni menambahkan, kegiatan di DBL Arena tersebut juga berpotensi menggunakan mesin birokrasi pemerintahan. Hal ini, kata dia, karena lurah se-Kota Surabaya diminta menghadirkan karang taruna setempat.
“Ini tentu tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang, tugas dan beban lurah sudah cukup berat melayani warga, itu bagian dari perintah tugas dan perintah agama. Tapi kalau Lurah melakukan mobilisasi anak muda untuk mendengarkan pidato caleg provinsi dan kota dari partai tertentu kalau terus dibiarkan akan mengurangi kekhidmatan lurah dalam melayani warga,”sebut Toni.
Sampai kini, Toni masih meyakini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memiliki sifat yang bisa menjadi teladan yang baik. Meski jabatan yang diemban merupakan jabatan politis, namun menurut Toni, Wali Kota masih bisa membedakan mana urusan politik dan mana urusan birokrasi pemerintahan
“Saya meyakini Mas Eri Cahyadi adalah pemimpin yang memiliki sifat Uswatun Khasanah ( pemberi teladan yang baik), makanya saya berkhusnudzon beliau tidak merencanakan ini semua. Mas Eri tidak akan menggunakan instrumen pemerintahan sebagai mesin politik untuk paslon yang direkomendasikan oleh partainya Wali Kota. Yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra, ini harus ada teguran, agar ke depan kegiatan-kegiatan Pemkot Surabaya tidak ditunggangi kepentingan politik praktis,” ucap dia
Hal itu lanjut dia, penting menjadi pegangan mengingat netralitas ASN adalah kehormatan ASN itu sendiri.
Sebab, ujar dia, sangat disayangkan kalau kehormatan tersebut digadaikan untuk kepentingan kontestasi pemilu.
“Tentunya ini menjadi ironi dengan kegelisahan elite di Jakarta tentang ‘telunjuk’ Presiden Jokowi yang tidak ke mereka dengan menggulirkan narasi bahaya penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan capres yang didukung Jokowi, namun disisi lain ada ketidaksamaan kata dan perbuatan di daerah,” katanya.
Menurutnya, kalau memang takut dengan penggunaan birokrasi sebagai mesin pemenangan mestinya itu juga diinstruksikan kepada seluruh Indonesia.
“Biar kata dan perbuatan sama, tidak tergantung selera,” kata Toni. KBID-BE