KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna Keputusan DPRD Kota Surabaya tentang Pembentukan Pansus yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Wali Kota Surabaya akhir Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (24/3/2025).
Adapun susunan personalia pansus adalah Budi Leksono (PDI-P/PAN), M Eri Irawan (PDI-P/PAN), Hj Zuhrotul Mar’ah (PDI-P/PAN), Ajeng Wira Wati (Gerindra), Bagas Iman Waluyo (Gerindra), Tubagus Lukman Amin (PKB), Aldy Blaviandy (Golkar), Aning Rahmawati (PKS), Josiah Michael (PSI), Moch Machmud (Demokrat/PPP/NasDem), Imam Syafi’i (Demokrat/PPP/NasDem).
“Hari ini sudah kita paripurnakan nama-nama usulan dari masing-masing fraksi yang akan duduk sebagai anggota pansus yang membahas LKPj Wali Kota 2024,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni.
Dia berharap setelah paripurna ini pansus segera bekerja memilih komposisi pimpinan pansus, mengingat masa kerja mereka dibatasi maksimal 30 hari terhitung sejak ditetapkan.
“Mudah -mudahan pansus bisa merampungkan dan memberikan masukan catatan kritis terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2024 selambat-lambatnya 30 hari sejak hari ini,” jelas dia.
Lantas, apa yang menjadi catatan dari LKPJ Wali Kota 2924, Toni, panggilan akrab Arief Fathoni menjelaskan, tentu masing-masing fraksi nanti akan melakukan pendalaman, terkait dengan LKPJ Wali Kota 2024 yang disampaikan oleh masing-masing OPD terhadap serapan, terhadap lain-lain sebagainya.
Dari situ, lanjut dia, tentu nanti fraksi akan memberikan catatan kritis tentang hal apa yang perlu diperbaiki di tahun 2025.
“Sementara ini kita belum bisa lihat.Tetapi kalau kita mendengar dari hasil diskusi dengan beberapa teman kemarin, ya kita berharap realisasi penerimaan target pajak dan retribusi di tahun 2025 bisa membaik. Terutama retribusi parkir tepi jalan yang selama ini memang jauh dari kata memuaskan,” ungkap dia.
Lebih jauh, Toni menjelaskan, ini tentu harus menjadi catatan yang harus diperbaiki dengan serius oleh Pemkot Surabaya pada tahun 2025. Apalagi, realisasi target parkir tepi jalan sangat kecil, yakni Rp 26 miliar. Sementara untuk parkir tepi jalan itu sendiri, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya ditargetkan Rp 60 miliar.
Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menyampaikan, semua tahu dan rakyat Surabaya melihat bahwa kantong-kantong parkir di Surabaya cukup banyak. Bahkan, kadang-kadang dikenakan retribusi jauh dari apa yang menjadi ketentuan. Misalnya, tarif karcis parkir Rp 1.000, tetapi di lapangan oleh jukir ditarik Rp 2.000.
Anehnya, kata Toni, ini tidak berbanding lurus dengan penerimaan retribusinya.
“Makanya, ini harus diperbaiki. Apakah kemudian manajemen sistemnya harus dilakukan perubahan secara fundamental, kemudian manajemen SDM yang terlibat juga harus dilakukan pembinaan oleh Dishub Kota Surabaya,” terang mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.
Apakah ini berarti pembayaran parkir dengan QRIS tidak maksimal? Mantan jurnalis ini menilai mungkin softwarenya atau perangkat lunaknya belum disiapkan dengan baik. Untuk itu, dia berharap ini bisa disempurnakan dalam kerja di Tahun Anggaran 2025. KBID-BE