KAMPUNGBERITA.ID-Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti perkembangan transportasi publik di Surabaya, khususnya Wira-wiri Suroboyo atau Feeder yang dinilai tertinggal dari beberapa kota di Indonesia.
Hal ini menjadi pembahasan serius pada rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Rabu (4/6/2025) sore.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan mendorong Dinas Perhubungan untuk mempercepat penggunaan transportasi publik dengan menambah rute. Idealnya di wilayah Kota Surabaya, feeder itu melayani 30 rute, tapi sampai sekarang baru terealisasi 11 rute.
“Ini harus dipercepat sehingga bisa melayani masyarakat lebih baik dan lebih optimal,”ujar dia.
Selain itu, lanjut Eri, Komisi C juga meminta Dinas Perhubungan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Transportasi Publik di Kota Surabaya, dan saat ini masih dalam proses di Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya.
Di dalamnya nanti, kata politisi muda PDI-P ini akan ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya minimal lima persen untuk transportasi umum yang selama ini alokasinya hanya satu persen.
“Ketika nanti lima persen APBD untuk transportasi umum, maka akan ada lompatan yang signifikan di Kota Surabaya, terkait pengembangan transportasi publik,”ungkap dia.
Menurut Eri, di Indonesia hanya ada dua kota yang berani mengalokasikan anggaran lima persen APBD untuk transportasi publik. Yakni di Semarang dan salah satu kota di Kalimantan. Bahkan Semarang sudah tujuh persen dari APBD untuk transportasi publik. “Jadi, dalam hal transportasi publik, kita (Surabaya, red) agak tertinggal dibanding Kota Semarang,” jelas Eri.
Hal ini dinilai wajar oleh Eri Irawan, mengingat Kota Semarang kan mendahului Surabaya. Mereka mengembangkan Trans Semarang sejak 2009, sementara Suroboyo Bus baru ada 2018. Jadi, Surabaya kira-kira sembilan tahun setelah Semarang baru memulai transportasi publik secara lebih serius.
Eri Irawan menyebut feeder ini penting untuk menghubungkan orang ke titik-titik trans Suroboyo Bus. Sehingga masyarakat menggunakan transportasi publik.
Lebih jauh, Eri Irawan membeberkan, dari total pergerakan lalu lintas di Surabaya, pergerakan mobilitas orang hanya satu persen. Sementara, Semarang tahun kemarin (2024) sudah tujuh persen. “Tujuh persen mobilitas pergerakan orang di Semarang sudah menggunakan transportasi publik. Surabaya hanya satu persen saja,” tandas dia.
Eri Irawan menambahkan, kota-kota di dunia, mobilitas pergerakan orang sudah di angka 30 hingga 60 persen. “Kita harus mengejar ke sana. Karena visi kita kan menuju kota dunia,”imbuh dia.
Di sisi lain, untuk meningkatkan pendapatan, Eri Irawan menegaskan, Dishub Surabaya harus lebih kreatif untuk mengoptimalkan pendapatan nontiket. Lantaran selama ini pendapatan nontiket dari Suroboyo Bus dan Feeder Wira-wiri hanya dari tiket, tetapi dari nontiket masih belum ada.
Di Jakarta dan Semarang itu sudah nontiket semua yang diandalkan. Entah itu dalam bentuk iklan atau penamaan halte. Di Jakarta misalnya, ada salah satu halte memakai brand kecantikan. Contoh Halte Wardah atau Halte Kopi Tuku. Dari penamaan halte itu sudah bisa meraup miliaran rupiah, sehingga memberi pemasukan bagi kota dan uangnya bisa untuk pengembangan transportasi publik lebih lanjut.
“Di Surabaya ini belum ada. Saya tadi mencontohkan Feeder Wira-wiri yang didalamnya ada semacam televisi (TV) memutar berbagai siaran, tapi tidak ada satupun yang memutar iklan. Bahkan, TV-nya hanya memutar pidato Wali Kota pada 2024 yang sebenarnya tidak up to date. Waktu itu Hari Otonomi Daerah (Otoda). Padahal saya naiknya sekitar dua bulan lalu, tapi sampai sekarang masih diputar,” tutur dia.
Menurut Eri Irawan, TV tersebut bisa dimanfaatkan untuk iklan, sehingga bisa menambah pemasukan untuk PAD yang nantinya bisa untuk pengembangan transportasi publik.
Terkait penambahan rute, Eri Irawan memaparkan, bahwa sekarang ini Feeder Wira-wiri memiliki 11 rute dan harus mengejar target 30 rute sampai 2030. Namun, lanjut dia, Komisi C meminta dipercepat agar bisa terealisasi sebelum 2030.
“Tahun ini rencananya akan ada penambahan tiga rute baru. Nanti akan dianggarkan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD,”ungkap dia.
Yang jelas, jika 30 rute ini tercapai bisa mengkaver semua wilayah Surabaya. Idealnya, 30 rute tersebut dioperasikan oleh 256 armada. Sekarang 11 rute baru dilayani 102 armada. Selain itu, satu rute minimal ada 10 armada karena harus ada cadangan jika terjadi kerusakan.
Sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), satu rute, selain rute yang operasional, armada yang operasional harus ada yang dicadangkan untuk memback-up atau mengganti jika ada yang rusak di tengah jalan.
Soal rendahnya minat warga Surabaya menggunakan transportasi publik apakah karena kurang sosialisasi? Eri Irawan menegaskan salah satunya itu (kurang sosialisasi). Sebenarnya peminat transportasi publik cukup banyak. Buktinya, tahun lalu sudah 3,5 juta penumpang yang naik transportasi publik di Surabaya, baik Suroboyo Bus maupun Feeder Wira-wiri. Bahkan, tahun ini ditargetkan 4,5 juta.
“Memang ini secara proporsi masih sangat rendah dibanding total pergerakan. Tapi, saya melihat potensinya besar. Misalnya rute Benowo-Tunjungan, saya pernah nunggu dan tiga kali baru bisa naik. Saya memang terjun langsung biar tahu kondisi di lapangan seperti apa,” jelas dia.
Lebih dari itu, masalah headway (masa tunggu) antar armada masih 15 menit, padahal idealnya di bawah 10 menit. Dengan masa tunggu yang cukup lama, diakui Eri Irawan, orang jadi capek menunggu. Ini yang kemudian membuat orang komplain, dan akhirnya memilih naik kendaraan pribadi.
Jadi, salah satu alasan rendahnya orang naik transportasi publik, ya karena pelayanannya belum optimal. Di samping itu, budaya naik transportasi publik belum bisa masif di Surabaya.
“Kurangnya armada membuat headwaynya agak lama. Hal ini membuat orang jadi malas naik transportasi publik,”ungkap dia.
Komisi C, lanjut dia, juga menyoroti soal pengemudi Suroboyo Bus yang kerap dikeluhkan karena ugal-ugalan di jalan. Terkait ini, menurut Eri Irawan, sebenarnya ada standar operasional prosedur (SOP) yang namanya
Service Level Agreement (SLA) yakni kontrak tertulis yang mendefinisikan standar layanan yang disepakati antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya, pengemudi harus mencapai rute dalam sekian menit. Tapi kadang kondisi di lapangan macet atau ada faktor segala macam, sehingga ketika mereka mendekat itu (batas waktu), akhirnya ngebut.
“Ini juga kita evaluasi agar ada pembinaan. Juga harus ada Closed Circuit Television (CCTV) di dalam armada untuk mengontrol itu semua,”pungkas dia.
Sementara Sekretaris Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan ada peran tiga perusahaan swasta pada transportasi publik di Surabaya.
“Potensi transportasi publik cukup tinggi, bahkan tidak kalah dengan Grab atau Ojol. Tahun ini kita targetkan 4,5 juta penumpang,” tandas dia.
Eny, perwakilan Dishub lainnya, menambahkan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang berminat membranding produk di Freeder Wira-wiri. Tapi kalau di dalam mobil kurang diminati karena keterbatasan orang yang melihat.
“Bank Jatim dan PT Warna- Warni berminat untuk membranding produk. Kami sudah mengirim draft perjanjian ke Bagian Hukum, “jelas dia.KBID-BE