KAMPUNGBERITA.ID
Asosiasi Tukang Jagal dan Pedagang Daging Sapi se-Kota Surabaya mengancam mogok kerja massal dan aksi unjuk rasa besar-besaran jilid II. Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas relokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dari Pegirian ke Tambak Osowilangun (TOW) yang dinilai tidak layak. “Kami sudah sampaikan keluhan, tapi tidak ada penyelesaian cepat. Karena itu kami sepakat akan ada alarm ke depan. Akan ada mogok kerja bersama dan demonstrasi besar jilid II,”ujar Koordinator Tukang Jagal Surabaya, Abdullah Mansyur usai hearing di Komisi B bersama OPD terkait dan RPH Surabaya, Senin (6/7/2026).
Dia merinci ada tiga tuntutan utama yang belum terpenuhi. Pertama, para mitra jagal meminta dikembalikan ke RPH Pegirian. Alasannya, fasilitas di TOW belum memenuhi standar. “Bukti konkretnya ada genangan darah di area pemotongan yang tidak mengalir maksimal. Lalu katrol atau rol untuk mengangkut daging juga tidak berfungsi optimal, sehingga butuh tenaga ekstra,” beber dia.
Kedua, akses jalan. Pemkot Surabaya sejak awal berkomitmen menyediakan fasilitas, termasuk akses. Namun kenyataannya, jalur distribusi dari TOW menuju pasar tradisional sering tersendat kemacetan dan proyek dari kontraktor. “Kami setiap hari berperang dengan kontraktor dan kemacetan. Akibatnya distribusi daging tidak maksimal,” tegas dia.
Sementara Pemkot Surabaya akan mengebut penambahan saluran untuk mengurai genangan air. Proses pengerjaan diklaim tidak akan mengganggu operasional mitra jagal. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma. Dia menjelaskan penambahan saluran akan dikerjakan secara paralel pada malam hari. “Teman-teman di DPRKPP akan menangani. Ini tidak akan mengganggu operasional teman-teman mitra jagal. Operasionalnya dari pukul 22.00 malam hingga 06.00 pagi,” ujar Vykka.
Menurut dia, pekerjaan yang dilakukan bukan perbaikan saluran skala besar. Fokusnya pada penambahan titik alir agar air genangan bisa lebih cepat mengalir.
Meski demikian, perbaikan elevasi saluran menjadi sorotan dalam rapat. Sejumlah pihak menilai penambahan saluran saja tidak akan optimal jika kemiringan atau elevasi tidak dibenahi. Vykka menyebut memang ada rencana penambahan elevasi. Titiknya berada di sisi utara dan selatan yang mengarah ke saluran tengah.
Sementara Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho menegaskan, inti persoalan yang disuarakan para mitra jagal saat rapat dengan Komisi B DPRD Surabaya adalah masalah elevasi lantai di RPH Tambak Osowilangun. “Kami prinsipnya sudah bisa memahami keresahan mitra jagal. Dari sekian masalah itu sebenarnya hanya fokus pada masalah elevasi lantai yang memang harus diselesaikan solusinya,” ungkap dia.
Menurut Fajar, Komisi B sudah memberikan arahan dan instruksi kepada kontraktor agar lantai dibuat miring sehingga darah dan genangan air bisa langsung mengalir ke saluran. Pekerjaan itu ditarget rampung dalam tenggat tiga minggu.
Lebih jauh,
Fajar menekankan, proses perbaikan tidak boleh mengganggu aktivitas pemotongan di RPH TOW Alasannya, penghentian operasional akan berdampak langsung pada pasokan daging di Surabaya, di tengah kondisi stok sapi hidup yang sedang terbatas. “Harapan kami pemotongan itu tetap berjalan, tapi tidak mengganggu pekerjaan ini. Kita kawal dan tidak sampai mengganggu operasional pemotongan di RPH TOW,” tambah dia.
Soal wacana kembali ke RPH Pegirian selama perbaikan, dengan tegas Fajar menolak. Dia menyebut lokasi lama sudah tidak layak pakai.
“Tidak mungkin. Karena Pegirian sudah kami off-kan. Lampu sudah tidak ada, air tidak ada, dan IPAL-nya dalam keadaan tidak berfungsi. Maka mau tidak mau ya tetap di TOW, kita atur. Sambil digarap, sambil ada pemotongan,” jelas dia.
Lebih jauh, Fajar mengklaim RPH sudah menyelesaikan seluruh permintaan mitra jagal selain elevasi. Permasalahan air dan gantungan disebut telah ada solusinya, dengan debit air PDAM yang kini terpenuhi. “Kalau elevasi itu selesai dan genangan airnya itu masuk ke saluran, selesai sudah masalah. Kalau yang lain sudah tidak ada masalah,” tegas dia.
Terkait isu katrol pengangkutan daging yang tak berfungsi maksimal, dia menilai tidak ada kendala. Distribusi daging disebut berjalan lancar. Untuk sistem katrol, Fajar memilih mempertahankan model manual karena dinilai lebih aman dalam jangka panjang dibanding elektris yang rawan korslet. “Itu faktor beratnya karena mungkin putarannya terlalu kecil. Ini yang perlu kita perbaiki. Putaran rodanya itu. Tapi sebenarnya manual menurut saya lebih aman,”tandas dia.
Lebih jauh,
Fajar menyebut jumlah jagal aktif di RPH Surabaya saat ini sekitar 30 orang. Jika ditambah pedagang kulit dan unsur lain, totalnya 50 sampai 60 orang. Dia juga menepis adanya penolakan massal. “Sejak 1 Juni itu semua mitra jagal Pegirian secara ikhlas dan menerima semua mau pindah. Sekarang pokoknya motong di sana,” kata Fajar.
Dia menilai, aksi protes yang mengarah ke unjuk rasa jilid 2 lebih dipicu kelangkaan pasokan sapi hidup ketimbang fasilitas TOW. “Fokusnya pada kelangkaan sapi. Kalau fasilitas TOW ini selesai, tidak ada alasan tidak motong,”tutur dia.
Sedangkan Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya segera membenahi sarana dan prasarana RPH TOW yang baru. Desakan muncul setelah mitra jagal mengeluhkan kondisi fasilitas yang dinilai belum layak.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta mengatakan, keluhan utama para mitra jagal terkait elevasi lantai yang tidak sesuai. Kondisi itu menyebabkan air menggenang pasca pemotongan sehingga limbah tidak dapat mengalir dengan baik. “Teman-teman mitra jagal mengeluhkan fasilitas di RPH TOW di lokasi yang baru. Elevasi yang tidak sesuai menyebabkan pasca pemotongan air menggenang, sehingga limbah tidak bisa langsung keluar ke saluran dengan baik,”beber Yuga.
Selain elevasi, Komisi B juga mencatat permasalahan lain seperti kondisi katrol dan bangunan yang kurang memadai. Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan retak-retak pada lantai antar kolom yang diduga akibat penurunan tanah atau settlement
“Mungkin karena kondisi existing yang bekas tempat sampah menyebabkan tanah tidak stabil alias ambles. Akhirnya kemiringan sesuai aturan tidak terpenuhi,” jelas Yuga.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyebut, jika benar terjadi settlement, berarti pekerjaan awal berupa perkerasan dan urukan tanah belum dilakukan dengan benar. Temuan retakan itu telah disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Iman Kristian, untuk segera ditindaklanjuti.
Meski para mitra jagal disebut tidak mengalami kerugian finansial langsung, Komisi B mengingatkan dampak terhadap kualitas daging. “Dengan kondisi limbah becek dan daging bercampur air, kualitas daging akhirnya menurun. Yang paling bahaya jangan sampai kerugian ini terimbas ke masyarakat Kota Surabaya yang menikmati daging,” tegas Yuga.
Untuk perbaikan, Komisi B dan DPRKPP menyepakati tenggat waktu tiga minggu. Pekerjaan akan dilakukan secara parsial agar aktivitas jagal tetap berjalan. Targetnya, seluruh perbaikan rampung sebelum Agustus.
DPRKPP, lanjut dia, awalnya mengusulkan waktu dua minggu. Namun Komisi B meminta tiga minggu agar pengerjaan lebih optimal.
Terkait rencana aksi mogok kerja dan unjuk rasa dari mitra jagal, lanjut Yuga, pihaknya meminta agar tidak dilakukan. “Kami menyarankan untuk tidak. Pemkot sudah mendengarkan dan segera melakukan perbaikan. Semua ada ruang dialog dan sudah di-follow up. Saya rasa teman-teman mitra jagal tidak perlu demonstrasi karena suara mereka sudah didengarkan,” jelas Yuga.
Dia menegaskan, relokasi jagal ke TOW harus diimbangi dengan penyediaan tempat yang benar-benar layak. “Keikhlasan para jagal yang sudah pindah harus dijaga. Mereka sudah mau beraktivitas usaha di sana, direlokasi ke tempat yang layak, ya kami harap benar-benar layak,” pungkas dia. KBID-BE