KAMPUNGBERITA.ID
Ratusan massa dari aliansi mahasiswa Cipayung Plus (HMI, GMNI, IMM, dan GMKI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026).
Mereka menyampaikan pernyataan sikap dan mendesak DPRD Kota Surabaya mengawal sembilan tuntutan rakyat ke Pemerintah Pusat, mulai dari penolakan kenaikan BBM, revisi UU Polri dan UU TNI, sampai audit total program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur.
Para pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai di dampingi Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko dan anggota Komisi A, Azhar Kahfi. Kebetulan tiga orang tersebut dari Fraksi Partai Gerindra.
Ketua HMI Cabang Kota Surabaya, Muhammad Alakil Mullazam mengatakan, pihaknya aksi ini bentuk kecintaan pada NKRI sekaligus peran mahasiswa sebagai mitra kritis republik. “Kami rela panas-panasan menemui bapak-bapak dewan karena keresahan bangsa hari ini nyata dirasakan rakyat. Kebijakan ekonomi dan hukum yang diambil harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar dia saat menyampaikan aspirasi.
Terkait BBM, HMI menolak kenaikan harga karena dinilai langsung memukul harga barang dan jasa, terutama UMKM yang bergantung pada distribusi. Mereka juga menyorot BBM non subsidi yang berpotensi menggeser konsumsi ke pertalite sehingga membebani subsidi. “Masih ada kelompok mampu yang menikmati BBM subsidi lewat kendaraan bernilai ekonomis tinggi. Ketidaktepatan sasaran ini harus dibenahi dulu,” tegas dia.
Untuk UU Polri, mahasiswa menolak pembahasan dan pengesahan yang dinilai cepat dan prematur. Mereka menuntut DPRD Surabaya bersama Cipayung Plus mendorong revisi atau amandemen karena minim partisipasi publik dan belum ada urgensi jelas perluasan wewenang. “Banyak persoalan kinerja kepolisian yang justru lebih urgent dibenahi sebelum menambah kewenangan,” tegas dia.
Satu fokus lain adalah program MBG. HMI mendukung tujuan pemenuhan gizi, tapi menuntut evaluasi menyeluruh. Rekrutmen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus berbasis kompetensi, terutama tenaga gizi. Mereka juga mendesak pemerintah memprioritaskan warga sekitar sebagai tenaga operasional dapur MBG untuk menggerakkan ekonomi lokal. HMI juga meminta audit total keuangan Yayasan dan Dapur MBG di Jatim menyusul dugaan ketidaksesuaian anggaran dan laporan adanya jual beli titik dapur.
Aksi unjuk rasa damai berjalan tertib setelah nota komitmen resmi ditandatangani.
Meski sudah membubarkan diri, Aliansi Mahasiswa menegaskan akan mengawal ketua janji anggota dewan. Mereka memberikan tenggat waktu 14 hari kepada DPRD Kota Surabaya untuk memberikan progres nyata. “Jadi kami beri waktu 14 hari untuk di follow up nyata. JIka dalam dua pekan ini komitmen tersebut tidak terealisasi, kami akan turun lagi ke jalan dengan massa lebih besar lagi,” tandas Alakil seraya berharap DPRD Kota Surabaya menerima dan menindaklanjuti aspirasi ini ke tingkat nasional.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menanggapi tiga tuntutan utama mahasiswa. Soal kenaikan BBM, dia menegaskan Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto fokus menguatkan ekonomi masyarakat bawah. “BBM bersubsidi baik solar maupun Pertalite tidak ada kenaikan,” ujar Bahtiyar.
Dia menyebut kenaikan hanya berlaku untuk Pertamax, Dex, dan Dexlite karena mengikuti harga pasar dunia sesuai arahan presiden di forum resmi kenegaraan.
Kemudian soal revisi UU Polri, Bahtiyar menyatakan DPRD Surabaya tidak memiliki kewenangan. Mekanisme yang bisa ditempuh adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “DPRD akan siap mendukung selama sesuai konstitusi Republik Indonesia,” kata dia.
Untuk Program MBG, dia mengakui MBG masih punya kekurangan karena program baru. Namun Pemerintah Pusat sudah melakukan perbaikan tata kelola. “Ini program prioritas dan amanah kampanye beliau yang wajib dilaksanakan. Kalau tidak, jadi bumerang,” tegas Bahtiyar.
DPRD Surabaya, lanjut dia, akan terus mengawal MBG. Jika ditemukan penyelewengan atau kecurangan, pihaknya siap membersamai pergerakan mahasiswa untuk perbaikan demi kepentingan rakyat. KBID-BE