KAMPUNGBERITA.ID – Fasilitas anggota DPRD Kota Surabaya bakal tambah mewah. Mereka tidak hanya dapat tunjangan transportasi, tapi para wakil rakyat ini dipastikan mendapatkan fasilitas ruang baru. Fasilitas gedung baru yang rencanannya untuk keperluan ruang pribadi 45 anggota DPRD danpembangunannya menghabiskan uang rakyat Rp 55 miliar ini, mendapat kritikan keras dariDewan Penasehat Pemuda Demokrat Indonesia Jatim, Budi Harjanto, Senin (23/10).
Rencana pembangunan gedung baru yang dikerjakan akhir September ini, dinilaimenghambur-hamburkan uang rakyat (APBD). “Selama ini, kinerja wakil rakyat masih jauhdari harapan rakyat. Tetapi fasilitas mereka terus saja ditambah,” terang Budi Harjanto.
Seharusnya anggota DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat, meningkatkan kinerjanya untuk menjalankan fungsinya. “Bukan menambah fasilitas untuk keperluan mereka,” tandas dia.
Apalagi, lanjutnya, pembahasan anggaran tidak melibatkan kepentingan rakyat secara langsung. Harusnya dewan dan pemkot saat membahas fasilitas wakil rakyat harus terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat. “Bagaimana terbuka, pembahasan anggaran saja, banyak rakyat yang tidak mengetahui,” urai dia.
Kekecewaan tokoh masyarakat Tandes ini, bukan hanya dari lemahnya produk hukum yang dibuat DPRD Kota Surabaya. Ia juga mengkritisi, tidak selesainya masalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E), menunjukkan tidak ada upaya anggota DPRD Kota Surabaya untuk kritis terhadap kinerja birokrasi.
Budi Harjanto yang juga anggota Dewan Penasehat (Wanhad) FKPPI Jatim ini menyebutkan, sebelum membangun box culvert, tanah penduduk dikenakan garis sepadan (GS) oleh Pemkot Surabaya. Sehingga masyarakat kesulitan mengurus IMB.
“Dan wakil rakyat juga tidak pernah menyuarakan keluhan masyarakat. Begitu ada fasilitas bagi wakil rakyat. Mestinmya masyarakat bisa ikut mengontrol,” ujar dia.
Disain gedung dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya, rencananya di bangun 8 lantai baru di sisi barat gedung dewan lama.
Diperoleh informasi, fasilitas gedung baru DPRD Kota Surabaya ini, dikabarkan harus membongkar masjid dewan. Bahkan, sebagian lahan pembangunan juga menempati gedung kesenian Kota Surabaya. Nantinya gedung baru 8 lantai akan difungsikan masing- masing lantai akan ada dua ruang fraksi, dimana ada ruang khusus bagi ketua dan anggota fraksi.
Sementara gedung lama DPRD yang berdiri tiga lantai, juga dilakukan renovasi yang akan difungsikan untuk kantor secretariat DPRD Kota Surabaya. Sedang fungsi ruang rapat utama tetap berada di gedung lama yakni di lantai tiga yang digunakan untuk rapat paripurna.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Mahmud mengatakan, pembangunan gedung untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan rakyat. Untuk kebutuhan anggaran, fasilitas pembangunan gedung baru tersebut dilakukan multiyear.
“Anggaran disiapkan sejak APBD 2016 lalu. Dan sampai selesai pembangunanya,” terang Mahmud.
Politisi Partai Demokrat ini, menyampaikan kebutuhan pembangunan diperlukan untuk sejumlah kebutuhan dewan. Karena fasilitas gedung dewan saat ini, dianggap kurang representatif dengan sejumlah kebutuhan.
Selain itu, pengerjaan proyek multiyears ini, tahun ini rencanannya akan dibangun 3 lantai dengan anggaran Rp 25 miliar, dan sisanya akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran Rp 35 miliar.
Sementara kemarin, masjid di kompleks Balai Pemuda mulai dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan terkait rencana pembangunan gedung DPRD yang baru di bagian belakang gedung eksisting.
Seorang petugas bangunan mulai membongkari atap gedung masjid yang sehari-hari digunakan tempat beribadah anggota DPRD, petugas sekwan dan juga pengunjung dari komplek Balai Pemuda.
Namun sayangnya, pembongkaran gedung masjid tersebut tidak diiringi dengan penyediaan alternatif tempat beribadah selama proses pembangunan gedung DPRD tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan mengkritisi hal tersebut. Padahal masjid tersebut fungsinya cukup krusial.
“Masjid sekarang sudah mulai dibongkar. Sayangnya tidak ada penyediaan alternatif tempat untuk ibadah yang disediakan, kalau salat, Jumatan terutama, kan bingung juga,” ucap pria yang akrab disapa Aden ini.
Oleh sebab itu ia meminta Pemkot untuk tetap menyediakan ruang untuk tempt ibadah bagi pegawai yang ada di DPRD maupun di komplek Balai Pemuda. Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, sampai saat ini Pemkot belum pernah memberikan desain bagaimana gedung delapan lantai tersebut akan dibangun.
“Tahunya saat penganggaran saja. Kalau masalah desainnya seperti apa, akan ada apa saja di gedung tinggi itu nantinya, kami belum pernah diajak bicara khusus,” katanya. Padahal seharusnya dewan diajak bicara, sebab yang mengetahui kebutuhan atas kondisi saat ini adalah anggota deewan yang aktif. Seperti kebutuhan ruangan, kebutuhan fasilitas, serta kebutuhan yang dibutuhkan di tahun mendatang.
“Saya sempat dengar satu lantai akan ditempati satu fraksi. Padahal ada partai yang satu fraksi hanya lima orang anggotanya. Nah kalau begini kan ya mubazir, kurang manfaat,” katanya.
Oleh sebab itu, ia meminta Pemkot melakukan pemaparan terkait pembangunan gedung DPRD delapan lantai. Termasuk antisipasi atas dampak yang ditimbulkan. Baik pembongkaran masjid yang sudah dimulai, dan juga pembongkaran gedung Dewan Kesenian Surabaya yang juga akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Harus ada relokasi sementara. Sebab tempat beribadah itu juga kebutuhan penting,” katanya.KBID-NAK