KAMPUNGBERITA.ID-Momen Hari Raya Idul Fitri telah lewat, namun 1.761 pekerja dari berbagai wilayah di Jatim masih mengalami masalah terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang diadukan ke Posko THR LBH Surabaya.
Koordinator Posko THR LBH Surabaya, Dimas Prasetyo mengatakan, pengaduan THR bermasalah dari para pekerja ini beragam bentuknya. Ada yang THR dibayar kurang, dibayar terlambat, dicicil, hingga tidak dibayar sama sekali.
Jenis aduan terbanyak adalah THR dibayar kurang dari nilainya, yang mencapai 65 persen dari total pengadu. Kemudian 31 persen THR tidak dibayar, dua persen THR dibayar terlambat dan dicicil.
“Pekerja yang terlanggar paling banyak dari Kota Surabaya, ada 1.141 orang, kemudian Kabupaten Gresik 418 orang, Kabupaten Pasuruan 150 orang, dan Kabupaten Sidoarjo 52 orang,” kata Dimas seperti dilansir suarasurabaya.net, Kamis (27/4/2023).
Sedangkan untuk perusahaan, total ada 15 yang belum membayar THR keagamaan kepada karyawannya. Rinciannya sembilan perusahaan dari Surabaya, Gresik tiga perusahaan, Sidoarjo dua perusahaan, dan Pasuruan satu perusahaan.
Dimas mengatakan, status pekerja yang dilanggar didominasi oleh PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yakni 1.553 orang, PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) 149 orang, harian lepas 30 orang, dan alihdaya 29 orang.
Lebih jauh, Dimas menuturkan Posko THR LBH Surabaya telah menghimpun aduan sejak 6-18 April 2023. Lalu dalam dua pekan ke depan pihaknya bakal melihat perkembangan pelaporan tersebut. Sebab, pada Selasa (18/4/2023) kemarin, Posko THR LBH Surabaya telah melakukan laporan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.
“Pasca Lebaran ini akan kami follow up untuk tindak lanjut tindakan tegas dari Disnakertrans Jatim,”ungkap dia.
Sementara itu Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, pengaduan yang sudah masuk rekapitulasi akan segera ditindaklanjuti oleh satgas posko setempat.
“Sehingga sinergitas dan integritas seluruh Posko Disnakertrans Provinsi Jatim dapat berjalan dengan baik dan kondusif,” kata Himawan.
Namun, pengaduan yang masuk ke Posko THR LBH Surabaya dan Disnakertrans Jatim terdapat perbedaan.
Menurut Himawan, data yang dihimpun lewat posko THR Keagamaan di Posko Induk Disnakertrans Jatim didominasi oleh laporan pengaduan 74 persen, dengan jumlah 34 laporan dan konsultasi 26 persen dengan 12 laporan.
Kemudian, untuk aduan paling banyak masih didominasi Kota Surabaya sejumlah 22 pengaduan dengan rincian, sembilan sudah selesai atau dibayar, dan 13 masih proses tindak lanjut. Lalu di Kabupaten Gresik ada 14 pengaduan dengan rincian 13 selesai dan satu tidak teridentifikasi.
“Urutan ketiga di Kabupaten Nganjuk, ada delapan pengaduan dengan rincian enam selesai dibayar dan dua masih proses tindak lanjut,”pungkas Himawan. KBID-SS/BE