KAMPUNGBERITA.ID – Munculnya klaster pabrik rokok Sampoerna Surabaya dengan jumlah kasus karyawan positif Corona menimbulkan pertanyaan dari DPRD Jatim. Satgas COVID-19 baik di tingkat kota dan provinsi diminta tidak kecolongan lagi.
“Kita minta lebih ekstra pengawasannya. Apalagi banyak perusahaan besar di Jatim khususnya di Surabaya yang juga perlu dilakukan identifikasi sejak dini. Mengingat virus Corona ini semakin meluas penyebarannya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subianti di kantornya, Senin (4/5).
Wanita yang akrab dipanggil Anti ini melihat kasus klaster Sampoerna merupakan salah satu klaster terbesar di Jatim. Hingga saat ini ada 65 karyawan yang positif COVID-19, termasuk 2 karyawan meninggal dunia.
“Apalagi menimbulkan kematian 2 karyawan karena postif COVID-19. Ini menunjukkan perusahaan dengan jumlah karyawan besar sangat berpotensi terpapar virus tersebut,” jelasnya.
“Ini harus segara disikapi oleh tim gugus tugas COVID-19, baik Jatim maupun kab/kota yang ada perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup besar,” imbuhnya.
Anti menilai kasus Sampoerna bukti virus Corona sangat cepat menyebar. Selain itu satgas diminta tidak terpaku dengan kasus yang saat ini ada, melainkan juga mempertimbangkan potensi penyebaran agar tidak kecolongan.
Dia membeberkan ada banyak perusahaan di Jatim yang memiliki karyawan dalam jumlah ratusan. Seperti Pabrik Rokok Gudang Garam, Pabrik Rokok Wismilak, Pabrik Rokok Bentoel, Pabrik Mie Sedap, Maspion maupun beberapa perusahaan lainnya. “Satgas COVID-19 harus jemput bola bergerak ke perusahaan besar yang ada, untuk melakukan pemeriksaan karyawannya,” tegasnya.
Pihak perusahaan, jelas dia, harus terbuka saat pemeriksaan dilakukan. Data pekerja dan alamat pekerja harus diberikan kepada tim satgas. Dengan begitu akan memudahkan tim satgas dalam melakukan tarcing bila nantinya ditemukan karyawan yang terpapar. Baik positif, PDP, ODP bahkan OTG.
“Keterbukaan data harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus open, jangan sampai kasus PT Sampoerna yang kejadian tanggal 14-17 April baru dilakukan tindakan barusan alias terlambat penanganan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini wanita yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim minta agar semua pihak pemangku kebijakan untuk saling bahu membahau dalam mengatasi Corona ini. Ia meminta jangan ada saling menyalahakan antar instansi satu dengan lainnya. Koordinasi intens dan menyeluruh harus terus dilakukan baik dari tim satgas COVID-19 Provinsi, kab/kota hingga tingkat desa.
“Kita menyayangkan adanya saling lempar terkait penanganan karyawan PT Sampoerna antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya. Yang kita butuhkan saat ini bagaimana kepentingan masyarakat. Pemimpin jangan saling lempar tanggung jawab. Imbasnya masyarakat yang bingung. Mari bersatu bersama perangi COVID-19 ini,” pungkasnya. KBID-DAY