KAMPUNGBERITA.ID – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 yang tren terus melonjak. Namun menjelang berakhirnya PPKM Darurat, masih belum ada tanda-tanda melandai
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Pusat mempertimbangkan masa PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli.
Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo, dari pelaksanaan PPKM Darurat jilid 1, ada beberapa catatan atau evaluasi yang harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah. Di antaranya, dampak sosial ekonomi harus menjadi perhatian besar pemerintah.
“Ini karena banyaknya sektor ekonomi yang diketati. Bahkan, ada yang tidak beroperasional. Ini harus benar-benar diperhatikan dampaknya, ” ujar dia, Minggu (18/7/2021).
Selain dampak sosial ekonomi, Cahyo yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini menyoroti kebijakan penyekatan jalan. Sebab tidak sedikit petugas yang berjaga tidak mengetahui siapa yang boleh melintas dan siapa yang dilarang.
“Mereka banyak yang tidak paham mana sektor esensial dan kritikal dan mana sektor non esensial yang tidak boleh. Sehingga terjadi kasus nakes dilarang melintas,” jelas dia.
Masalah ini harus perhatikan serius. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi penghambat para tenaga kesehatan menjalankan tugasnya.
Cahyo juga mendorong Pemkot Surabaya agar menyediakan banyak rumah sakit darurat untuk menangani pasien Covid-19 yang jumlahnya terus meningkat.
“Kami mengapresiasi langkah pemkot dalam pembangunan Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT), meskipun ada kendala dalam penyediaan tenaga kesehatan,” ungkap dia.
Tetapi, lanjut dia, melalui fungsi legislatif pihaknya akan mendorong pemkot untuk terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Kementerian Kesehatan untuk menambah tenaga medis.
“Akan kami dorong terus, karena ini harus ada kerja sama antara Pemkot, Pemprov hingga Kementerian Kesehatan“ pungkas dia. KBID-BE