KAMPUNGBERITA.ID-Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya mengajak seluruh masyarakat kota Surabaya untuk mewujudkan suasana damai dan adem ayem dalam coblosan atau pemungutan suara Pemilu 2014.
Pemilu merupakan perintah konstitusi. Tercantum dalam UUD pasal 22E ayat (2), dinyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Sesuai amanat UUD pasal 22E ayat (1), Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Sudah rutin diselenggarakan setiap lima tahun. Sehingga harus disikapi sebagai hajatan yang rutin, menjadi kebiasaan yang tidak perlu mengagetkan,” kata Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Surabaya, KH Umarsyah.
Karena itu, lanjut dia, pemilu seharusnya berjalan dan berproses wajar-wajar saja, dan dihadapi wajar pula.
Menurut KH Umarsyah, perbedaan pilihan merupakan keniscayaan. “Perbedaan itu fitrah manusia. Termasuk perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Sama seperti perbedaan keyakinan, ada perbedaan dalam pilihan politik,” jelas dia.
Tetapi perbedaan dalam pilihan politik, juga tergolong biasa-biasa saja. Bahkan budaya di pondok pesantren NU, sering terjadi perbedaan dalam menentukan status hukum.
“Dalam bahtsul masail, dan berbagai halaqah, perbedaan itu biasa, selalu ada tasamuh (saling menghargai),” tambah KH. Umarsyah.
Tetapi tidak pernah terjadi, perbedaan berlangsung selamanya. Selalu ada waktu akhir. Kalau sudah ditemukan dasar hukum yang diakui lebih kuat, maka wajib disepakati. “Ketika sudah dicapai kesepakatan, maka perbedaan itu harus diakhiri,” tandas dia.
Lebih jauh, dia menyatakan, bahwa politik bagi Nahdliyin, merupakan paradigma berkebangsaan. Wujud dari kemerdekaan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat. Wawasan politik kebangsaan, dinyatakan PCNU Kota Surabaya saat menerima kunjungan audiensi mahasiswa Universitas Airlangga (Unair).
Kunjungan dalam rangka pemantauan Pemilu bertema “Election watch 2024: International Student’s Exploration of Indonesia’s Trajectory to Democracy.”
PCNU sekaligus berpesan untuk mewujudkan partisipasi coblosan yang lebih baik. Mengajak masyarakat berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan hak pilih. Partisipasi Pemilu tahun 2024, harus lebih baik dibanding tahun 2019 lalu, yang sudah mencapai 82 persen.
“Mari kita menuju TPS dengan perasaan bahagia, dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan tasamuh (saling menghargai),” kata Sekretaris PCNU Kota Surabaya, Ir. H. Masduki Toha.
Dia menjelaskan, , PBNU telah men-sosialisasi Nawacita Politik sebagai arahan untuk Nahdliyin (warga NU). Nawacita merupakan sembilan pedoman berpolitik warga NU yang direkomendasikan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 2023. Yakni, sebagai partisipasi keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi hak setiap warga negara. Prinsip kedua, adalah keutuhan kebangsaan. Ketiga, sebagai wujud kemerdekaan untuk mendidik warga mencapai kemaslahatan. Keempat, akhlaqul karimah. Kelima, kejujuran berdasar moralitas agama, konstitusional, dan adil.
Prinsip keenam, politik untuk memperkuat konsensus nasional. Ketujuh, menghindari perpecahan bangsa. Kedelapan, visi ukhuwah (persaudaraan), tawadlu’ dan saling menghargai (tasamuh). Serta kesembilan, mewujudkan masyarakat mandiri mampu sebagai mitra pemerintah.
“Visi Nawacita politik NU, wajib menjadi pedoman warga NU dimana saja, kapan saja. Terutama prinsip ukhuwah, dan saling menghargai walau terdapat perbedaan pendapat,” papar H Masduki.
Bahkan di kalangan warga NU, lanjut dia, niscaya terjadi perbedaan. Karena NU meliputi 56,9 persen dari total jumlah rakyat Indonesia (sekitar 158,5 juta jiwa), dengan beragam latar belakang pendidikan, bahasa, dan kultur.
“Sehingga ukhuwah, dan tasamuh (saling menghargai), menjadi sikap wajib, dan telah membudaya di kalangan NU,”pungkas mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini. KBID-BE