KAMPUNGBERITA.ID-Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Penanggulangan dan Penanganan Banjir DPRD Kota Surabaya, kini fokus melakukan pendalaman di beberapa titik yang menuju kepada pembahasan pasal-per pasal.
Hal ini disampaikan Sekretaris Pansus Raperda Penanggulangan dan Penanganan Banjir, Hj. Aning Rahmawati. Menurut dia, pada rapat, Selasa (15/7/2025), pansus mendalami terkait normalisasi sungai yang dinilai sangat krusial. Hal ini karena di Surabaya ada 17 muara sungai yang seharusnya bisa menampung air yang luar biasa banyak. Artinya Surabaya ini tidak mungkin banjir ketika muara sungai ini normal.
“Faktanya, 17 muara sungai ini tidak pernah dinormalisasi. Ini merupakan kewenangan Pemprov Jatim karena secara peraturan perundang-undangan terkait dengan laut tersebut, kewenangannya bukan di Pemkot Surabaya,”ujar dia, Rabu (16/7/2025).
Lebih jauh, politisi PKS ini menegaskan, untuk penyelesaian penanggulangan banjir memang harus ada koordinasi antara provinsi, pusat, untuk melakukan normalisasi tersebut secara bersamaan. Sehingga tidak saling menggantungkan kewenangan.
“Karena 17 muara sungai ini belum pernah dinormalisasi, maka ketika banjir dan Surabaya pada posisi hilir pasti akan selalu berulang banjir. Nah, penanggulangannya akan sulit,”ungkap Aning yang menyayangkan
saat pembahasan di Komisi C perwakilan dari Pemprov Jatim yang hadir tidak begitu kompeten untuk saling sharing mengatasi banjir di Surabaya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, untuk menangani banjir memang harus melakukan normalisasi sungai. Selain itu, juga pendalaman sungai, bozem, sumur resapan, dan biopori. Hal ini agar air tidak langsung mengalir ke muara.
“Ini nanti kita bahas di titik berikutnya. Intinya, kita akan memperdalam beberapa titik yang ini harus benar-benar clear and clean,” tambah dia.
Aning menuturkan, setelah normalisasi sungai, akan membahas masalah bangli atau bangunan liar. Di mana bangli ini juga luar biasa di Kota Surabaya. Banyaknya bangli ternyata menjadi hambatan besar bagi Pemkot Surabaya untuk melakukan proses pengendalian banjir.
“Untuk normalisasi itu sendiri, ketika nanti dibangun box culvert, maka akan muncul titik banjir baru. Sedimentasi di box culvert sulit diatasi, sehingga harus ada inovasi teknologi agar proses normalisasi tersebut berjalan dengan baik,” tandas Aning.
Dia juga menyampaikan, hampir seluruh wilayah kelurahan-kelurahan yang dia turun ke lokasi lapangan, banjir itu terjadi bukan karena belum dibangun box culvert, tapi karena banyak saluran existing ditutup inrit-inrit (beton penutup saluran) rumah. Akhirnya, air melimpah keluar sehingga terjadi banjir.
Aning menegaskan, jika setiap kelurahan melakukan normalisasi sendiri, tidak hanya badan air, tapi setiap RT/RW-nya atau rumah- rumah yang menutup saluran air ini dinormalisasi, tentunya tidak cukup berat bagi Pemkot Surabaya untuk membangun box culvert. Cukup dinormalisasi selesai.
Hanya saja yang menjadi persoalan adalah satgas yang ada di kelurahan tidak dilengkapi alat memadai. Ketika akan melakukan proses normalisasi masih menunggu alat berat dari Pemkot Surabaya. Karena itu, satgas di kelurahan ini butuh tambahan sarana dan prasarana (sarpras).
Kalau di kelurahan-kelurahan selesai, lanjut Aning, maka Pemkot Surabaya cukup fokus pada normalisasi muara sungai, kemudian membangun saluran primer dan sekunder.
“Ini yang jadi perhatian kami. Harapan kami perda ini betul betul menyelesaikan banjir untuk seluruh Kota Surabaya, “tegas dia.
Terpisah, Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo mengatakan, sesuai anggaran tahun 2025, pembangunan saluran merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Begitu juga untuk pemeliharaan normalisasi juga sudah merata di delapan rayon yang tersebar di Kota Surabaya.
“Normalisasi saluran jadi prioritas dan akan kita laksanakan. Karena terjadinya banjir juga tak lepas adanya sedimentasinya yang sangat tinggi,”ungkap dia.
Windo menjelaskan, untuk wilayah Gunung Anyar, Pemkot Surabaya memiliki
sistem drainase di Kebon Agung dan Wonorejo dirancang untuk mengatasi masalah banjir.
Drainase Kebon Agung, yang memiliki panjang 11 kilometer, menggunakan dua rumah pompa (Kutisari dan Kebon Agung) untuk mengurangi genangan. Sementara drainase Wonorejo, yang juga dikenal sebagai avour, berfungsi mengalirkan air menuju hilir dan mengurangi intensitas banjir di kawasan Medokan.
Dia mengaku, ada beberapa permukiman yang dilewati sistem drainase Pemkot Surabaya. “Ada juga yang mendekati pesisir pantai dan itu tidak terlindungi oleh sistem kami, ” beber dia.
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya merencanakan agar permukiman-permukiman yang dilewati sistem drainase tersebut bisa terlindungi kembali. Tentunya, ini butuh anggaran cukup besar dan juga ada pembebasan lahan dan segala macam.
Karena itu, masalah ini akan dikomunikasikan dengan DPRD Kota Surabaya agar terlaksana dengan baik. Mana yang menjadi prioritas akan dilaksanakan. Mengingat membuat satu sistem drainase itu cukup besar anggarannya.
“Masterplannya masih dibuat yakni sistem drainase gorong-gorong. Selain itu, Surabaya juga pasti butuh tanggul laut untuk mencegah banjir rob yang masuk ke rumah-rumah warga. Sementara tanggul laut yang jadi prioritas Pusat berhenti di Gresik,” terang dia.
Menurut Windo, meski tanggul laut dibutuhkan, tapi belum bisa dilaksanakan karena butuh anggaran cukup besar. Untuk itu, pihaknya berusaha menyelesaikan dengan tanggul nonteknis, yakni
tanggul yang dibuat dari material alami seperti tanah dan pasir, dan seringkali dibangun untuk mengatasi masalah banjir atau erosi di wilayah pesisir yang dekat dengan permukiman warga. KBID-PAR- BE