KampungBerita.id
Kampung Bisnis Surabaya Teranyar

Dinilai Memberatkan, Komisi B Sarankan PGN Hapus Jaminan Pembayaran bagi Pelanggan

Komisi B DPRD Surabaya hearing dengan PGN terkait keluhan warga Kupang Krajan adanya jaminan pembayaran. KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelanggan Perusahaan Gas Negara (PGN) mengadu ke Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (21/3/2022). Mereka mengeluhkan kebijakan PGN soal jaminan pembayaran dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen yang dirasa sangat memberatkan.

“Gas bumi itu yang paling memberatkan adalah jaminan pembayaran. Karena menurut teman-teman pelaku UMKM itu tidak rasional,”ujar warga Kupang Krajan, Djoko Prasetyo usai hearing di Komisi B DPRD Surabaya, Senin (21/3/2022).

Kemudian dia memberikan gambaran kalau tarif lama (sebelum kenaikan) Rp 500 ribu per bulan, kemudian tarif baru menjadi Rp 1 juta per bulan. Kalau pembayaran sampai terlambat bisa mencapai Rp 3 juta, karena ada tambahan Rp 2 juta. “Akhirnya kenaikan itu tidak dua kali lipat, tapi menjadi enam kali lipat,” tandas dia.

Sementara jika pelaku usaha sampai telat membayar, menurut Djoko, itu artinya omzetnya lagi turun.Tapi di satu sisi kan terbebani sangat tidak rasional.

Untuk itu, Djoko yang juga Ketua Paguyuban Kampung Lontong Surabaya mempertanyakan kenapa untuk BUMN lain tidak ada aturan seperti itu? “PGN ini kan juga BUMN. Nah, dasar aturan untuk jaminan pembayaran itu apa? Makanya, kami datang ke DPRD Surabaya, khususnya Komisi B, ingin bantuan agar lebih mengetahui dasar hukumnya. Karena kalau tidak ada dasar hukumnya ini menjadi persoalan betul bagi kami,” tegas dia.

Kemudian, lanjut dia, akhirnya ada relaksasi bisa diangsur sampai enam kali“Baru kita mau nafas, ada ketambahan PPN 11 persen,” imbuh dia

Selain itu, Djoko juga mempertanyakan soal PPN 11 persen. Ini juga patokannya yang mana. Kalau Undang -Undang (UU) Harmonisasi memang disitu tidak diatur karena sudah diatur di UU sebelumnya.
“Terus terang, kami ini kan bukan ahli hukum. Makanya, kami datang ke Komisi B untuk menyampaikan persoalan dan minta bantuan untuk mencarikan solusi terbaik. Sehingga pelaku UMKM tidak terbebani, ” jelas dia.

Lebih jauh, Djoko menegaskan, intinya ada dua hal yang dikeluhkan warga. Yakni jaminan pembayaran dan PPN 11 persen. Tapi dia menyadari kalau PPN 11 persen yang mulai berlaku 1 April 2022 tidak hanya diberlakukan kepada pelaku usaha, tapi masyarakat biasa juga kena.

Sementara PGN yang diwakili Arif Nur Rahman, Head Surabaya dan sekitarnya, mengatakan, dalam rapat dengan Komisi B DPRD Kota Surabaya, pihaknya menyampaikan, akan adanya pemberlakuan PPN 11 persen terhadap harga gas bumi yang merupakan tindak lanjut UU Harmonisasi, Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, di mana harga gas akan terkena PPN 11 persen mulai 1 April 2022,.

Selain itu, Arif juga menyampaikan soal implementasi jaminan pembayaran yang dahulu pernah dihearingkan dan PGN memberikan relaksasi kepada masyarakat pengguna gas bumi yang ada masalah jaminan pembayaran, boleh dicicil selama 6 enam kali sampai bulan Juni 2022.

Soal keberatan warga pelanggan terhadap jaminan pembayaran, Arif mengaku beberapa pelanggan memang terkesan pasti ada biaya tambahan, yang dirasa akan berat.
Memang, jaminan pembayaran ini sebagai bentuk, di mana sebenarnya masyarakat menggunakan gas bumi terlebih dahulu dan menikmati lebih dahulu baru melakukan pembayaran.

“Fungsi jaminan pembayaran itu adalah sebagai salah satu wadah untuk menjamin apabila pelanggan melakukan kegagalan dalam pembayaran.Sehingga, PGN bisa memotong dari nilai jaminan pembayaran tersebut, ” ungkap dia.

Bagaimana kalau pelanggan berhenti berlangganan?Arif menyatakan, pelanggan akan diberikan dan dikembalikan jaminan pembayaran tersebut. Tentunya sesuai setelah kewajiban- kewajibannya diselesaikan oleh PGN,” tutur dia seraya menambahkan dalam waktu dekat Kan melakukan sosialisasi dengan pemerintah setempat, baik camat, lurah, LPMK maupun RW, khususnya di Kupang Krajan.

Menanggapi kebijakan PGN soal penambahan PPN 11 persen dan jaminan pembayaran yang dikeluhkan oleh pelaku usaha UMKM yang menjadi pelanggan PGN, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun mengatakan, untuk penambahan sebetulnya harga itu bukan naik. Tapi karena ada penambahan PPN 11 persen sesuai dengan UU yang sudah berlaku.

“Permasalahannya kan ada deposito (jaminan) pembayaran. Yang menjadi tanda tanya, jaminan pembayaran itu seharusnya bisa disosialisasikan pada awal pemasangan instalasi, ” tandas dia.

Namun, lanjut politisi PDI-P ini, oleh PGN sampai saat ini tidak tersampaikan.
Penyampaian tersebut, kata John Thamrun, setelah terjadi keterlambatan pembayaran atau penunggakan pembayaran.
“Jadi selayaknya PGN itu memberikan satu kebijakan apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Yakni, memberikan kelonggaran kepada warga masyarakat, terutama pada jaminan pembayaran,” tegas dia.

Kelonggaran jaminan pembayaran itu, menurut John Thamrun, sebenarnya bisa dilakukan, karena itu bukan merupakan suatu peraturan perundang undangan.
“Saya pikir PGN itu bisa memberikan kebijaksanaan bahwa jaminan itu dihilangkan, sehingga bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi Cobid-19,” tandas dia.

Soal jaminan pembayaran tanpa diberitahukan lebih dulu ke pelanggan, bagaimana dari sisi hukum? John Thamrun menjelaskan, setiap BUMD/ BUMN mempunyai kebijakan.
Jadi kalau bicara tentang perundang- undangan mungkin tidak ada. Tetapi juga tidak melanggar peraturan.Karena itu bersifat kebijakan.

“Perlu diketahui, bahwa BUMN sendiri itu juga mencari keuntungan. Kita tidak melihat dari segi itu (mencari keuntungan), tetapi melihat dari kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19,”beber Ketua PAC PDI-P Kecamatan Lakarsantri ini.

Menurut dia, sekarang ini masyarakat susah. Karena itu, dia menyarankan kepada PGN untuk menghapus jaminan pembayaran tersebut. Ini untuk membantu meringankan beban masyarakat, ” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, Komisi B juga menyoroti soal pemberlakuan PPN 11 persen yang menurut PGN sudah disosialisasikan ke masyarakat tapi mungkin kurang maksimal.” Terbukti apa yang disampaikan Camat Sawahan dan perwakilan masyarakat. Sosialisasinya kurang gencar. Seharusnya PGN melakukan sosialisasi tidak hanya pada saat sekarang, tapi sejak terbit harus dilakukan berulangkali. Sehingga ada keberpihakan kepada masyarakat, ” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Target Pertahankan Juara Umum, Wali Kota Eri Cahyadi Lepas Kontingen Kota Surabaya ke Porprov VII/2022

RedaksiKBID

Tolak Dipindah, Pedagang Pasar Pandugo Surabaya Melawan

RedaksiKBID

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran, Pemkot Surabaya Gencarkan Swab dan Vaksin Hunter

RedaksiKBID