KAMPUNGBERITA.ID-Proses penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029 telah melalui tahapan panjang dan finalisasi dilakukan pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, Selasa (8/7/2025).
Ketua Pansus RPJMD 2025-2029, Achmad Nurdjayanto menyampaikan, bahwa semua masukan dari fraksi-fraksi telah diakomodasi dan dilakukan sinkronisasi bersama Pemkot Surabaya. Kini, dokumen tinggal menunggu persetujuan dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya yang dijadwalkan, Rabu (9/7/2025).
Dia menjelaskan, fokus utama dalam RPJMD 2025-2029, yakni mencakup pembangunan infrastruktur strategis yang menopang sistem transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, beberapa proyek besar, seperti kelanjutan proyek Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT), pembangunan flyover (FO) dan saluran diversi Gunungsari menjadi prioritas untuk menangani persoalan banjir dan genangan di Surabaya yang ditargetkan bebas pada 2027.
Terkait pendanaan, RPJMD membuka ruang fleksibel terhadap berbagai skema pembiayaan. Meski demikian, DPRD Kota Surabaya tetap mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya melalui penambahan objek pajak hingga pemanfaatan aset Pemkot Surabaya yang belum produktif.
“Proyeksi PAD Kota Surabaya lima tahun ke depan ditargetkan mencapai Rp 13 triliun. Angka tersebut cukup realistis dengan kondisi fiskal saat ini,”ujar Ahmad Nurdjayanto.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya rumah sakit baru di wilayah Surabaya Selatan dan Surabaya Utara, serta pengembangan fasilitas RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Hal ini untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk integrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), serta ketersediaan puskesmas yang melayani 24 jam.
“Pemkot Surabaya diminta menambahkan penanda visual agar warga mengetahui lokasi puskesmas yang bisa dijadikan rujukan dalam kondisi darurat, khususnya saat malam hari,”beber dia.
Bidang pendidikan, lanjut Ahmad Nurdjayanto yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, juga menjadi perhatian serius. Pemerintah didorong menambah fasilitas pendidikan di kawasan permukiman padat, seperti Kecamatan Sawahan, meski diakui masih terkendala pembebasan lahan. Optimalisasi lahan aset Pemkot Surabaya menjadi kunci untuk menambah ruang sekolah dan sarana belajar.
Di sektor ekonomi, lanjut dia, DPRD Kota Surabaya mengapresiasi perhatian pemkot terhadap sektor UMKM, pengembangan destinasi wisata hingga penegasan prioritas bagi warga Surabaya dalam hal ketenagakerjaan. Semua ini dikemas dalam misi pertama Wali Kota yang bertumpu pada pembangunan sektor unggulan daerah.
Lebih jauh, Ahmad Nurdjayanto menjelaskan, terkait pelestarian budaya dan situs cagar budaya. DPRD Kota Surabaya mengingatkan agar ke depan tidak terulang polemik -polemik seperti yang terjadi sebelumnya.
“Jadi sinkronisasi dengan Dinas Kebudayaan dan dinas teknis lainnya sangat penting”, pungkas dia. KBID-BE