KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Bojonegoro.Rabu (9/10/2024)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar tersebut dihadiri oleh Pj Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro, serta para undangan.
Dalam penyampainya Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengatakan, bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
“Kebijakan anggaran pada Tahun 2025 diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan yang telah berjalan. Tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2025 ini difokuskan pada pemantapan sektor unggulan daerah.” katanya.
Ia menyebutkan diantara sektor unggulan yang dimaksud adalah, sektor agronomi, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kinerja birokrasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan perkotaan.
Pj Bupati menerangkan, bahwa total pendapatan daerah yang direncanakan untuk APBD 2025 sebesar Rp5,112 triliun, sementara belanja daerah diperkirakan mencapai Rp7,44 triliun. Jadi defisit anggaran sebesar Rp2,252 triliun, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto. Terkait Dana Abadi Daerah dan APBD 2025, Adriyanto berharap agar segera dipercepat pembahasanya.
Fraksi-fraksi DPRD Bojonegoro menanggapi nota penjelasan yang disampaikan Pj Bupati terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2025. Masing-masing Juru bicara (Jubir) dari Fraksi DPRD menyampaikan tanggapanya.
Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyapaikan terkait penurunan pendapatan daerah sebesar 5%, penurunan belanja daerah sebesar 10,08%, pnyerapan anggaran baru mencapai 32,66%. “Evaluasi mingguan dan bulanan untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal.” harapnya. Pihaknya menekankan pentingnya perhitungan yang cermat dalam pembiayaan.
Dilanjutkan Fraksi Gerindra, pihaknya menyampaikan pentingnya penyusunan APBD yang sesuai dengan regulasi dan aspirasi masyarakat. Seta mendorong percepatan pembahasan Perda tentang Dana Abadi Daerah. “Perda tersebut dapat disahkan sebelum pengesahan RAPBD 2025 demi kelancaran pembangunan berkelanjutan.” katanya.
Jubir Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa pihaknya meminta penjelasan lebih lanjut terkait antisipasi resiko deviasi dalam pencapaian target inflasi di tahun 2025. Ia juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparatur pemerintah, transparansi dan efisiensi, siaga bencana, banjir, kebakaran dan kekeringan. “Penyerapan belanja daerah baru mencapai 32,66%, perlu kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran.” ungkapnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Jubirnya mengatakan, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif harus menjadi prioritas dalam APBD 2025. “Pengembangan ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif terhadap PAD, mengingat 49,12% dari total penduduk Bojonegoro berada dalam usia produktif.” ungkapnya.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, bahwa pendapatan daerah harus diarahkan sesuai rencana pembangunan, serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam belanja. “Setiap program harus memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal dan menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” harapnya. KBID-JUP