KAMPUNGBERITA.ID – Jumlah positif corona di Surabaya sampai Senin (13/4) sudah mencapai 208 orang. Ini menjadi keprihatinan bersama sekaligus menjadi pemacu untuk lebih meningkatkan penanganan penyebaran virus covid-19.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendukung upaya penuh Pemkot Surabaya dalam penanganan pandemi corona di kota ini. Namun semua harus dilakukan secara menyeluruh dan terukur.
“Terutama menyangkut data warga dengan status corona harus terbuka. Terus terang, saat corona ini memunculkan fenomena saling curiga di antara warga. Demi kebaikan bersama, data harus update dan terbuka,” kata Laila.
Siapa di antara warga yang berstatus OPD, PDP, atau OTG semua harus jelas. Ini demi penanganan secara terukur sehingga bisa memutus rantai penularannya. Naiknya jumlah warga yang positif corona membuat Laila prihatin.
Menurutnya jumlah itu sudah menyentuh psikologi warga di kota dengan 31 kecamatan ini. Harus ada percepatan penanganan Covid-19. Sudahkah memiliki standar test, trace dan treat yang tepat.
Perlu ada data base jumlah warga Surabaya yang saat ini terkait corona. Data update dan akurat itu sangat penting untuk menjadi guidance terkait pencegahan dan penyebarannya.
Menurutnya detail pola atau road map yang ditentukan dalam kebijakan sudah seharusnya bisa diakses secara mudah dan cepat oleh DPRD Kota Surabaya. Selama ini dewan belum bisa maksimal mengaksesnya.
“Apa pun, dewan memilki tanggung jawab moral pada rakyat dan juga kewajiban yuridis dalam back up anggaran,” tambah Politisi perempuan PKB ini.
Lebih lanjut Laila mengatakan Surabaya sebagai titik center pergerakan ekonomi dan sosial antar wilayah di Jatim, maka Pemkot Surabaya diharapkan bisa bersinergi dalam berkomunikasi dengan Pemprov Jatim.
Menurutnya Pemkot tidak bisa dan tidak boleh berdiri sendiri. Teknis penanganan yang terpadu dan terintegrasi harus terbangun secara sistematis. Surabaya sebagai ibukota provinsi menjadi barometer penanganan yang lebih baik dan benar.
Menurutnya penanganan di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) dan Rumah Sakit Dr Soewandi, memilki kapasitas yang belum memadai untuk rasio pergerakan kecepatan pandemi Covid-19 di Surabaya. Laila mendorong peran dinas terkait agar lebih pro aktif melakukan interaksi positif di level pemangku kebijakan rumah sakit Provinsi yang menjadi rujukan.
“Misalnya ada pasien rujukan yang berasal dari Pabean meninggal di RS Dr Soetomo, tidak segera ada penanganan teknis sesuai protokol Covid-19. Selain itu harus menunggu untuk dimakamkan, karena sulitnya koordinasi dengan jajaran Pemkot. Akhirnya jenazah di antarkan oleh Ambulance yang standby di Gedung Grahadi,” ungkap Laila.
Laila menambahkan refocusing anggaran yang sudah disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebesar Rp 196 Miliar. Dengan konstruksi Rp 160 M untuk sosial dan Rp 36 M untuk kesehatan.
Surabaya lebih bisa kooperatif dalam bersinergi dengan semua jajaran. Selain itu lebih memprioritaskan akses komunikasi secara harmonis.
Lebih lanjut Laila mengatakan Social safety dan penanganan Sosial yang terdampak Covid-19 harus jelas dan terukur dengan pola yang efektif juga tepat sasaran. Untuk itu menurut Laila dibutuhkan beberapa hal seperti mapping.
“Pergerakan Covid-19 ini jelas pemetaannya. Sehingga zona merah, kuning, hijau, dengan akurasi data yang riil dan bukan asumsi. Ini dibutuhkan aplikasi sistem yang terintegrasi antar stake holder,” jelasnya.
Kedua, menurutnya realokasi anggaran tidak bisa global. Harus detail antara mapping data base dengan kebutuhan logistik. Kemudian treatment berbeda antar zona, tidak bisa digeneralisasi.
Dia mengimbau Puskesmas induk yang ada pada setiap kecamatan bisa sebagai sub pusat pengendali logistik supporting untuk wilayahnya. Seperti stok masker, cairan disinfektan untuk masyarakat, ambulans yang siaga 24 jam.
Khusus anggaran penanganan corona, Laila mendorong harus digunakan sebagaimana mestinya. Begitu juga semua bantuan dan CSR dari semua pihak harus transparan. KBID-PAR