KAMPUNGBERITA.ID – Kalangan DPRD Surabaya mereaksi aksi para relawan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di arena Car Free Daya (CFD) pada Minggu (11/11). Mereka menilai ada nuansa politis yang diusung para relawan dan itu melanggar komitmen wali kota yang menyebut CFD dilarang untuk tujuan politik tertentu.
Seperti diketahui, saat CFD rutin digelar di Jl Raya Darmo pada hari Minggu, diduga jadi tempat ajang panggung politik. Ada kegiatan yang berbau kampanye dan dukung-mendukung salah satu nama yang dikabarkan maju pada pilkada nanti.
Ratusan orang berkumpul dan mengatasnamakan dirinya ‘Relawan Risma Selamanya’. Selain membawa spanduk, mereka ada juga yang mengenakan topeng Risma.
Juru Bicara Relawan Risma Selamanya Lailiana Indriawati mengatakan bahwa aksi diinisiasi ratusan relawan yang tersebar di seluruh penjuru Surabaya. Mereka bergerak karena belum muncul satupun sosok mumpuni dengan wibawa dan kerja nyata seperti Bu Risma.
“Yang muncul di baliho dan pemberitaan sebagai calon walikota kebanyakan amat diragukan kapasitasnya,” ujar Indri.
Indri dan para relawan Risma Selamanya menyadari bahwa Risma tak mungkin menjabat lagi. Tapi bukan berarti tongkat estafet kepemimpinan Risma harus berhenti. Sebab, hal itu bisa membahayakan masa depan Surabaya jika Kota Pahlawan ini jatuh ke politikus busuk.
Kalau memang Bu Risma tidak bisa menjabat lagi, kata Indri, paling tidak ada satu sosok yang nantinya ditunjuk oleh Bu Risma sendiri sebagai calon walikota yang pantas menggantikannya.
Kontan aksi ini mendapat reaksi kalangan dewan. Kegiatan itu dinilai mencoreng pernyataan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang melarang kegiatan politik di lokasi tersebut.
’’Bu Risma sendiri yang pernah mengatakan tidak boleh menggelar kegiatan politik di ajang Car Free Day,’’ kata Imam Syafi’i Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem.
Legislator komisi A Dewan Surabaya ini menegaskan, Risma maupun para simpatisan pendukung harus fair.’’Jangan pilih kasih. Kalau dilarang ya dilarang. Lantas karena pro bu Risma lalu dibiarkan,’’ ujar Alumnus Universitas Jember ini.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim ini mengkhawatirkan, jika kondisi tersebut dibiarkan akan berdampak kepada kegiatan politik di CFD.
“Justru membuat kegiatan aksi politik di Car Free Day, yang lainnya juga pasti tidak mau kalah. Karena itu kalau mau fair ya sekalian saja diperbolehkan untuk semua pendukung bakal calon wali kota,’’ terang mantan wartawan ini.
Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz juga beranggapan senada. Dia mengkritisi, hal tersebut merupakan bentuk kecolongan dari pihak Satpol PP Surabaya.’’Ini Kepala Satpol PP nya kecolongan atau pura-pura tidak tahu,” ujarnya.
Ke depan dia berharap CFD dijadikan ajang tempat sebenarnya untuk olahraga dan jalan sehat bagi warga Surabaya. “Harus steril dari kepentingan politik. Karena sudah melanggar aturan yang dibuat sendiri. Perwali Nomor 17 Tahun 2018,” imbuh pria yang juga wakil ketua PKB Surabaya ini.KBID-DJI