KAMPUNGBERITA.ID – Kader Kesehatan di Surabaya belum menerima insentif (honor) selama dua bulan, Januari-Februari 2022, dan belakangan mereka merasa resah karena ada kabar pemangkasan. Gonjang-ganjing ini mendapat sorotan Fraksi Demokrat-NasDem.
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kota Surabaya, Moch. Machmud menyatakan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seharusnya berhitung lebih dulu sebelum menjanjikan kenaikan insentif kader kesehatan.
“Iktikad menaikkan (insentif) itu sudah bagus. Tapi harus dihitung dulu idealnya berapa. Kalau memang menjadi beban, ya jangan benyak-banyak kenaikannya. Saya menduga pemkot tak punya uang karena dipakai untuk pengendalian dan penanganan Covid-19 ,” ujar Machmud ketika dikonfirmasi, Jumat (4/3/2022).
Berdasarkan pada Badan Anggaran 2021 untuk insentif kader kesehatan, modin, dan LPMK mencapai Rp 554,8 miliar.
Selain itu, Machmud juga mengaku mendapat laporan kader kepala puskemas mengumumkan adanya pengurangan kader, sehingga satu RT jadi tiga orang yang dikoordinir RW.
Sayangnya, kata dia, Wali Kota menyampaikan tidak ada pemecatan kader. Apa yang disampaikan Eri Cahyadi, menurut dia, bertolak belakang dengan yang disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Saya heran, dalam waktu bersamaan di DPRD kemarin ada pertemuan dengan kepala dinas yang terang- terangan mengatakan bahwa kader dikurangi,” ungkap dia.
Bagi mantan jurnalis ini, silang pendapat antara kepala dinas kesehatan dan wali kota jarang terjadi. Sedangkan yang disampaikan kepala dinkes jelas angkanya disebut, bahwa jumlah kader kesehatan 47. 966 yang idealnya cuma 22 atau 28 ribu orang saja. KBID-BE