KAMPUNGBERITA.ID-Meski sejumlah puskesmas buka 24 jam, namun masih banyak warga Surabaya yang mengeluh, khususnya terkait ambulans.
Warga masih kesulitan untuk menggunakan ambulans, terutama di luar jam kerja.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono mengatakan, pada APBD Surabaya 2024 dirinya menekankan kalau bisa masing-masing puskesmas diberikan Key Performance Indicator (KPI). Karena masing-masing puskesmas ini jumlah tenaganya kan berbeda-beda.
“Jadi ketika ada KPI-nya, kita bisa tahu apakah puskesmas itu memenuhi standar atau tidak,”ujar dia, Kamis (7/12/2022).
Tjutjuk menjelaskan, sepengetahuannya, selama ini puskesmas di Surabaya mayoritas sudah utama dan paripurna. Artinya, dengan status tersebut berarti pelayanannya harus ditingkatkan. Karena di sejumlah tempat warga masih mengalami kesulitan ketika membutuhkan ambulans pada saat bukan jam kerja.
“Di luar jam kerja warga sangat kesusahan untuk mendapatkan ambulans. Mereka telepon 112 atau call center juga sulit,” ungkap dia.
Karena itu, Tjutjuk yang juga Ketua Fraksi PSI mengusulkan kepada Pemkot Surabaya agar menambah driver atau sopir ambulans yang hanya satu. Sementara layanan puskesmas di Surabaya kan sudah 24 jam, maka seyogyanya menambah sopir ambulans. “Itu yang utama,”tandas dia.
Jika toh Pemkot Surabaya saat ini sedang melakukan pengetatan ikat pinggang pasca pandemi Covid-19, lanjut Tjutjuk, alangkah baiknya puskesmas yang ada di satu kecamatan itu bergantian masuknya.
Dia mencontohkan, misalnya di Kecamatan Sukomanunggal, maka puskesmas yang ada di Tanjungsari masuk pukul 07.00 hingga 16.00. Selanjutnya, di Simomulyo masuk jam 18.00 sampai 23.00. Sedangkan sisanya nanti dipakai puskesmas yang lain.
Fungsinya apa? “Ketika warga membutuhkan ambulans pada malam hari, maka warga di wilayah kecamatan itu, bisa menggunakan ambulans tersebut,” ungkap dia.
Tjutjuk menyatakan, jangan sampai pelayanan yang berdasarkan survei terakreditasi utama dan paripurna itu pelayanannya malah mengecewakan warga. Karena banyak sekali kasus di Surabaya, di mana warga membutuhkan ambulans di luar jam kerja mengalami kesulitan. Mereka telepon 112 responsnya sangat susah untuk masuk. Makanya, ini perlu menjadi perhatian Pemkot Surabaya, setidaknya layanan kesehatan bagi masyarakat itu terpenuhi.
Karena kalau bicara soal kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tandas Tjutjuk ada dua faktor. Pertama adalah monumental dan kedua kesehatan serta pendidikan. “Ini sangat penting kalau masyarakat memang sudah mendapatkan pelayanan Universal Health Coverage (UHC), tapi alangkah baiknya Pemkot Surabaya juga menyediakan ambulans 24 jam. Karena di beberapa puskesmas itu mengalami kendala,” ungkap dia.
Istilahnya, kalau KPI-nya ada, bisa tahu bagaimana menyimpan obat dan jangan sampai ada obat kedaluwarsa bisa keluar, meski Pemkot Surabaya sudah punya sistem yang bagus. Tapi KPI kan tetap dibutuhkan juga.
“Sampai saat ini yang saya minta pada saat R-APBD, Fraksi PSI belum menerima KPI puskesmas di Surabaya,” imbuh dia.
Untuk itu, Tjutjuk mendorong Pemkot Surabaya untuk memberikan (KPI puskesmas di Surabaya) dan kalau bisa dipublikasikan. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui puskesmas di sekitarnya itu sudah memenuhi standar atau tidak. Ini kan juga untuk memacu. Kadang memang kepala puskesmas-nya sudah bagus, tapi staf-stafnya yang di bawah kurang memberikan pelayanan secara maksimal.
“Inilah yang mendorong Fraksi PSI agar pelayanan puskesmas lebih baik lagi,” pungkas dia. KBID-BE