KAMPUNGBERITA.ID-Sebanyak 15 orang jagal sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian dan Kedurus menemui Direktur Utama (Dirut) PD RPH Surabaya,Fajar Arifianto Isnugroho, Senin (16/5/2022).
Para jagal itu menemui Fajar untuk menyampaikan keresahannya tentang dampak penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang mewabah di beberapa wilayah Jatim.
Selain itu, para pelaku usaha daging segar (jagal sapi)
Kota Surabaya mulai kesulitan untuk mendapatkan sapi siap potong. Karena itu, mereka mengancam mogok pemotongan di RPH karena kesulitan mendapatkan sapi, setelah banyak pasar sapi ditutup imbas PMK.
Para jagal sapi juga akan mogok pemotongan bila tidak ada tindakan dari Dinas Peternakan Provinsi Jatim untuk mengatasi kelangkaan sapi.
“Para jagal bersama pengurus Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS), Kamis (19/5/2022) depan berencana berkomunikasi dengan Disnak Jatim untuk membicarakan dampak ekonomi PMK, terutama nasib para jagal yang akan rugi besar dan terancam gulung tikar, ” ungkap Fajar.
Dalam pertemuan tersebut, Fajar menyampaikan, pihaknya sangat memahami keresahan para jagal sapi dalam situasi seperti ini. “Semoga wabah segera teratasi dan ada solusi terbaik untuk kelangsungan usaha jagal, ” kata dia.
Untuk itu, Fajar mengarahkan memang sebaiknya berkomunikasi ke Dinas Peternakan Jatim. Sebab, kata dia, RPH hanya unit jasa potong hewan yang fokusnya mencegah masuknya virus PMK ke lingkungan RPH Kota Surabaya.
Sementara Ketua PPDS Muthowif berharap ada penjelasan dari Disnak Jatim tentang penanganan wabah PMK, sekaligus solusi mengatasi kelangkaan ternak.
Bila kondisi sapi siap potong sulit didapat di pasar tradisional,
kemudian ada pembatasan sapi keluar di sentra sapi siap potong, maka dirinya khawatir terjadi beberapa hal.
Pertama, harga sapi siap potong mahal, secara otomatis para jagal akan menaikkan harga daging segar sesuai kenaikan harga sapi siap potong.
Kedua, jika anggotanya (jagal) secara terus menerus kesulitan mendapatkan sapi siap potong dari daerah sentra ternak di Jawa Timur, dikhawatirkan terjadi mogok tidak jualan daging segar di pasar tradisional, seperti yang terjadi pada akhir 2012.
Thowif menilai, kebijakan jika ada sapi keluar dari kabupaten/kota, para jagal dituntut dilampirkan dokumen, seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas terkait, sebenarnya bagus untuk mengurangi penyebaran PMK yang sedang terjadi di Jatim.
Akan tetapi, dampaknya akan menimbulkan kelangkaan stok sapi siap potong. “Wong tidak ada wabah PMK, para jagal kesulitan mendapatkan sapi siap potong, ada wabah lagi lebih sulit untuk mendapatkan sapi siap potong, ” ungkap dia. KBID-BE