KAMPUNGBERITA.ID – Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo ke Istana, kemarin (27/9). Pemanggilan terhadap keduanya tidak masuk dalam agenda resmi Presiden.
Mobil Wiranto dan Panglima TNI terparkir di samping kanan Istana Negara sekitar pukul 15.30 WIB. Keduanya masuk melalui pintu khusus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah bertemu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk meminta penjelasan mengenai pernyataan kontroversial soal pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer. Pertemuan itu dilakukan di Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (26/9) malam.
“Ya tadi malam, setelah saya dari Bali, (Panglima) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan,” katanya usai membuka Pameran Kriyanusa Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2017 di Hall A dan B Balai Sidang, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Kendati sudah bertemu, Kepala Negara menolak untuk membeberkan hasil pertemuan. Dia menegaskan, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik.
“Ya tidak bisa semua saya sampaikan,” singkatnya.
“Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi,” sambung dia.
Diberitakan sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi non-militer yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Pernyataan itu disampaikannya dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).
Menko Polhukam Wiranto kemudian mengklarifikasi polemik pernyataan Panglima. Wiranto menuturkan polemik itu terjadi akibat kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Penjelasan Wiranto disampaikan setelah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Wiranto menjelaskan, senjata itu sebetulnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk.
Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan informasi soal pembelian 5000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri yang disampaikan saat acara silaturahmi purnawirawan bukan informasi intelejen. Sebab, kata Gatot, informasi yang disampaikan pada acara silaturahmi baru sebatas rencana dan pembelian senjata yang belum terealisasi.
Informasi intelijen, kata Gatot, harus terpenuhi formulasi menyangkut identitas pelaku, apa yang dilakukan, kapan melakukan, dimana, bagaimana dan mengapa.
“Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka belum terjadi,” ujar Gatot usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa di Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).
Gatot mengklaim telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, informasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak,” tegasnya.
Mantan KSAD ini mengaku telah melaporkan data tersebut kepada Presiden Jokowi.
“Ya kan saya bilang, itu laporan saya kepada beliau (Jokowi), ya saya nggak boleh melaporkan (ke media). Masak lapor sama atasan saya laporkan (ke media)?” ujar Gatot.
Gatot mengatakan ucapannya soal senjata itu hanya untuk konsumsi internal. Jika dipanggil DPR untuk memberi penjelasan, Gatot siap.
“Kalau ditanya DPR, nah beda. Dipanggil DPR, saya sampaikan saya tidak salah, begitu,” tegas Gatot.
Gatot mengakui punya informasi intelijen soal pembelian senjata itu. Namun dia hanya akan memberi penjelasan kepada Jokowi. Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu, kata Gatot, tak berwenang meminta keterangan kepadanya.
“Semua informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak,” cetus Gatot.
Mengenai adanya teguran dari Presiden lantaran dia menyebut ada institusi non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata, Gatot merasa tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.
“Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden,” kata Gatot. Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.
Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.
Bahkan, Menteri Pertahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pun tidak ia informasikan.
“Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden. Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu,” ujar Gatot.KBID-NAK