KampungBerita.id
Kampung Raya Surabaya Teranyar

Komisi A Geram Gedung di Surabaya Banyak Tak Punya SLF, Ayu: Dua Minggu Enggak Diurus Harus Disegel

Hearing Komisi A DPRD Kota Surabaya dengan OPD tekait dan pemilik gedung tinggi. @KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Masih banyaknya gedung vertikal di Surabaya yang belum mengantongi surat Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan berbagai macam alasan, membuat Komisi A DPRD geram. Jika dalam tempo dua minggu tak ada upaya untuk melengkapi SLF, Komisi A merekomendasikan gedung tersebut disegel.

“Kami hanya mengingatkan pemilik gedung vertikal jangan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya yang memang mewajibkan setiap gedung tinggi harus mengurus SLF. Tahun lalu namanya Izin Layak Huni (ILH), sekarang diubah SLF,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, Kamis (21/4/2022).

Politisi perempuan Partai Golkar ini mengatakan, dari 109 gedung, ada 51 gedung lagi proses pengurusan SLF. Dia meyakinkan kerja sama Pemkot Surabaya dengan komisi dibidang pengawasan akan menuntaskan kejadian yang akan dan belum terjadi. Sehingga semua gedung tinggi harus mengantongi SLF.

Diakui Ayu, SLF ini sangat penting demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung, penghuni gedung maupun pekerja. “Kami benar-benar intens dan akan memanggil semua gedung tinggi yang belum mengantongi SLF, “ungkap Ayu.

Hanya saja yang disesalkan Komisi A, kata Ayu, banyak pemilik gedung yang malas mengurus SLF, sehingga membuat dampak kurang baik, yakni kecelakaan kerja. “Saat ini mungkin belum terjadi. Tapi kalau sampai terjadi bagaimana. Nanti Pemkot dan DPRD dari sisi pengawasan disalahkan,” ucap dia.

Diakui Ayu, Surabaya yang notabene kota terbesar kedua di Indonesia adalah contoh yang kurang baik, terkait kepatuhan SLF. Di DKI Jakarta semua gedung mengurus SLF dengan baik. Kenapa pemilik gedung Surabaya malas, tapi cari duitnya enak di sini. Pemilik gedung itu jangan ingin menang sendiri. ” Kalau Surabaya mau aman, tolong pemkot jangan mempersulit. Kalau ada yang dipersulit laporkan ke Komisi A, kami akan tegur, ” kata Ayu.

Tidak hanya itu, saat diundang rapat di DPRD Kota Surabaya yang dikirim hanya setara manajer. Seharusnya yang hadir itu pemilik gedung atau paling tidak tangan kedua bosnya. “Mereka tidak menghargai kami sebagai lembaga DPRD. Kalau kami mau keras-kerasan bisa merekomendasikan kepada Pemkot untuk menutup, selesai, ” ungkap Ayu.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A, Imam Syafi’i. Menurut dia, seharus ini bukan lampu kuning lagi bagi gedung vertikal yang belum memiliki SLF, tapi sudah lampu merah.
“Pemkot harus tegas, tapi harus dipilah-pilah dan dicari akar persoalannya. Karena ada yang sudah mengurus tapi belum selesai, terutama jika bangunan itu lama sebelum ada Perwali, ” jelas Imam.

Dengan adanya SLF itu, lanjut dia, pemilik bangunan harus memiliki kolam tampung, padahal sudah tidak punya lahan. Hal-hal seperti ini apa tidak ada jalan keluarnya.

“Tapi kalau kemudian dipilah-pilah ada yang masuk kategori bandel atau mokong, enggak mau susah, ya menurut saya lebih baik disegel. Dari pada nanti ada korban, ” tandas mantan jurnalis ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Pemkot Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, dua tahun lalu masih bergulat dengan pandemi Covid-19, sehingga dirinya yang baru menjabat pada Januari 2021 langsung melakukan evaluasi. Bahkan, pihaknya telah mengirimkan surat teguran kepada 197 gedung tinggi di atas 8 lantai yang belum punya SLF.

Setelah dievaluasi ada 49 gedung yang sudah selesai. Yang mengurus peralihan dari ILH ke SLF ada 12 gedung, dan sebagian izinnya sudah habis.

“Tanggal 4 Februari lalu kami tegur semua dan beberapa sudah berproses,” kata dia.

Irvan menjelaskan, dalam proses pengurusan SLF memang harus mendapatkan rekomendasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)

“Ketika semua rekomendasi dari OPD sudah lengkap kita rapatkan dan langsung terbit SLF,” tandas dia

Irvan mengakui, mungkin ada beberapa rekomendasi yang dirasa terlalu berat, ketika menyangkut di luar persil pemilik gedung. Ini dialihkan untuk kontribusi dalam bentuk lain, tapi masih di bawah kontrol persilnya. Misalnya, dulu rekomnya harus membuat drainase di luar persil. Tapi ada keluhan di luar susah karena banyak kabel-kabel utilitas. Akhirnya, ganti sistem drainase di dalam persil pemilik gedung, tapi dibawah pengawasan persilnya. ” Intinya kami tak ingin mempersulit pengurusan SLF. Ini demi keamanan dan keselamatan serta kenyamanan para pengunjung dan penghuni, ” beber dia.

Dia menambahkan, saat ini 116 gedung yang sedang berproses.Ada yang berjanji dua Minggu. Yang penting, kata Irvan ada progres sebenarnya enam rekomendasi itu sudah didaftarkan ke unit pelayanan terpadu. “Itu sudah niatan baik mereka,” tandas dia.

Perwakilan dari Landmark mengaku, untuk SLF memang masih berproses. Ini karena ILH yang dimiliki sudah mati dan terlambat melakukan perpanjangan.

“Semua dokumen lengkap, tapi belum dimasukkan secara online karena ada tunggakan PBB. Dalam Minggu ini akan saya selesaikan,” kata dia. KBID-BE

Related posts

Kualifikasi Piala Dunia 2022, Malaysia Kalahkan Indonesia

RedaksiKBID

Kader PSI Semprot Disinfektan ke Rumah Warga Simo Gunung Kramat

RedaksiKBID

Launching CFD dan Merpati Putih, Wabup Pesan Inovasi Harus Konsisten

RedaksiKBID