KAMPUNGBERITA.ID-Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kota Surabaya menyarankan Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU), harus ada inovasi dan keberanian untuk mencapai sukses.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B, Moch. Machmud usai hearing dengan BPR SAU di ruang Komisi B, Senin (21/10/2024) sore.
Dari pengamatannya selama ini, menurut Machmud, BPR Surya Artha Utama memilih bermain aman. Artinya BUMD milik Pemkot Surabaya tidak berani mengambil risiko, tidak berani ada kredit macet, tidak berani berkembang, dan tak berani menambah anjungan tunai mandiri (ATM), tapi mau besar? “Bagaimana bisa besar kalau tak ada keberanian berinovasi,” ujar Machmud.
Beda dengan Bank Jatim milik Pemprov Jatim yang ATM-nya hampir semua ada di kantor cabang ataupun kantor kas.
Kalau misalnya gaji tenaga kontrak payroll-nya disalurkan di BPR Surya Artha Utama tentu mereka akan kesulitan mengambil uangnya. Akhirnya, harus ke kantornya, karena tidak punya mesin ATM.
“Jangan dipaksakan kalau memang belum siap untuk payroll gaji tenaga kontrak, RT, RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), ASN maupun anggota DPRD Surabaya. Nanti kalau memang sudah siap dan berani ambil risiko enggak apa-apa,” tandas dia.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, BPR Surya Artha Utama adalah bank yang meski santai saja sudah untung. Kenapa? Karena harus melayani pegawai negeri dan sistemnya potong gaji. Dengan demikian, tidak ada risiko macet..
Beda dengan bank-bank lain yang menawarkan kredit, tapi untuk pembayaran bagi yang utang harus datang menyerahkan uangnya atau dengan audit debetnya. Kalau ada uang baru bisa dibayar.
“Ini ada risiko, ada keberanian.Tapi BPR Surya Artha Utama mengharapkan gaji dari pemerintah, pegawai pemerintah yang gajinya langsung dipotong otomatis. Ini enggak pakai direktur utama saja bisa. Karena tidak ada risiko sama sekali, tidur saja sudah untung, ” tegas Machmud.
Bayangkan jika jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya ada 25.000 orang dengan gaji rata-rata Rp 4 juta sebulan, maka ada Rp 100 miliar akan masuk di situ. “Tapi rapotnya, BPR Surya Artha Utama tidak mau melengkapi sarana dan prasarananya. Misalnya, ATM maupun kantor cabang atau kasnya. Karena itu, ya harus introspeksi dulu,” tandas dia seraya menambahkan BRI saja menawarkan KUR, BRILink dan Teras di pasar-pasar, sehingga pedagang tidak sampai keluar pagar pasar untuk menyimpan uangnya di stan BRI. Karena itu, tak heran jika omzet nya menjadi tinggi.
“Masyarakat bisa kerja sama atau franchise dengan BRI. Misalnya untuk pelayanan pembayaran listrik, PDAM dan lain lain. Sehingga BRI banyak cabang, selain yang resmi.
“Ini BPR Surya Artha Utama tidak ada inovasi. Mengharapkan maju tapi tak mau investasi, ” tandas dia.
Untuk itu, Machmud minta BPR Surya Artha Utama meniru BRI, jangan meniru BCA nanti malah setengah mati karena setiap minimarket ada ATM. “Mereka (BRI dan BCA) investasi besar, orang jadi senang menyimpan uangnya di situ. Sedang BPR Surya Artha Utama ini enggak mau investasi ATM, tapi berharap orang menyimpan uang di situ,”tutur dia.
Terkait penyertaan modal untuk BPR Surya Artha Utama, Machmud menyatakan, bahwa penyertaan modal itu kan diberikan kepada perusahaan daerah yang tidak berkembang-berkembang. Kalau berkembang dia bisa dengan usahanya sendiri. “Kalau BPR Surya Artha Utama ini kan tidak mau berkembang, pilih main aman saja. Artinya enggak mau ambil risiko. Karena itu, tak heran kredit macetnya hampir nol karena yang diberi kredit sedikit. Itupun hanya dapat potongan dari gaji pegawai negeri,” beber mantan jurnalis ini.
Terkait BPR Surya Artha Utama yang punya tanggung jawab moral memberikan bantuan kredit kepada UMKM, tapi enggak maksimal, Machmud menegaskan karena bantuan itu disertai bunga dan batasan utang Rp 2,5 juta. Itupun harus membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang salah seorangnya ditunjuk jadi juru tagih. “Inilah yang membuat UMKM malas ambil kredit untuk modal usaha,” tandas dia.
Sementara Direktur Utama BPR Surya Artha Utama, Reni Wulandari menyambut positif.
Dia menegaskan, jika kinerja BPR Surya Artha Utama dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, saat ini punya aset Rp 226 miliar dari modal hanya Rp 30 miliar.
“Aset kita bisa mencapai Rp 226 miliar itu karena BPR Surya Artha Utama mengelola dana masyarakat. Ada dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain, ” ujar dia.
Reni juga mengaku bersyukur sejak 2017 sampai sekarang aset dan laba BPR Surya Artha Utama meningkat terus. Setiap tahun setor deviden ke Pemkot Surabaya Rp 2,3 miliar.
Soal masukan dari Komisi B, agar BPR Surya Artha Utama berani berinovasi dan mengambil risiko, Reni menjelaskan, kalau BPR Surya Artha Utama memang ingin berkembang. Sebab kalau hanya dengan kondisi begini- begini saja kan kurang cepat meningkat. Untuk itu, memang dibutuhkan inovasi dan support dari Pemkot Surabaya dan semua pihak, termasuk DPRD Kota Surabaya.
“Saat ini kalau untuk inovasi digitalisasi kita sudah proses perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait ATM,”ujar dia.
Soal kesiapan BPR Surya Artha Utama menerima penyaluran payroll dari pegawai negeri di lingkungan Pemkot Surabaya, seperti tenaga kontrak, KSH, P3K, RT, RW dan lain-lain, Reni mengaku pasti siap. Ini justru akan lebih mensupport bisnisnya BPR Surya Artha Utama.
Hanya saja, lanjut dia, kecuali UMKM, dana dari Pemkot Surabaya tidak boleh ditempatkan di BPR, harus di Bank Jatim. Ini aturan dari pusat.
“Jadi, meski BUMD milik Pemkot Surabaya bukan berarti dana Pemkot ada di BPR, ” tandas dia.
Dia menambahkan, terkait payroll, yang disalurkan lewat BPR Surya Artha Utama baru sebatas marbot. Kalau untuk tenaga kontrak, RT, RW maupun KSH belum. Masih lewat Bank Jatim.
Lebih jauh, Reni menjelaskan, jika posisi BPR Surya Artha Utama saat ini masih masuk kelompok KU 2. Artinya memiliki modal inti antara Rp 10-50 miliar, sehingga pengurusnya boleh dua direksi dan komisaris.
OJK sendiri menentukan kategori bank ada tiga. Yakni KU 1 yang memiliki modal inti Rp 10 miliar, KU 2 modal inti Rp 10-50 miliar, dan KU 3 yang memiliki modal inti di atas Rp 50 miliar.
“Modal kita baru Rp 30 miliar. Kalau ada penyertaan modal dari Pemkot Surabaya Rp 60 miliar kita bisa masuk KU 1. Sekarang ini kita masih di KU 2. Kalau untuk menjadi bank modalnya harus Rp 3 triliun,” pungkas dia. KBID-BE