KAMPUNGBERITA.ID – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan berharap pendapatan transportasi publik yang dikelola Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan tiket belaka, tapi juga dari pendapatan non tiket.
Menurut dia, daerah lain bisa optimalisasi pendapatan non tiket (non-fare box). Kota
Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, seharusnya jauh lebih mampu.
“Halte dan seluruh sarana transportasi publik harus dijual untuk hak penamaan dan branding pihak ketiga,” ujar Eri Irawan.
Dia mencontohkan di Jakarta, band terkenal D’ Masiv berani ‘membeli’ halte Trans Jakarta di daerah Petukangan. Sehingga band ini mendapat hak penamaan (naming rights) menjadi halte ‘Petukangan D’Masiv’.
Halte lain di Jakarta yang juga ‘dijual’ adalah Halte Bundaran HI Astra, Halte Senayan Bank DKI, Halte Widya Chandra Telkomsel, Halte Cawang Sentral 1 Polypaint, dan Halte Swadarma Paragon.
“Pendapatan dari naming rights itu mencapai ratusan miliar. Di luar negeri, berbagai halte hingga stasiun telah dibeli hak penamaannya oleh merek-merek dunia,”ungkap Eri Irawan.
Dalam konteks Surabaya, diakui Eri Irawan memang tidak bisa sebesar Jakarta. Tapi ‘menjual halte’ adalah ikhtiar awal untuk memulai langkah penataan transportasi publik yang semakin baik.
Salah satu syaratnya adalah alur birokrasinya harus dibikin simpel agar dunia usaha tertarik. “Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Langkah memacu pendapatan non-tiket ini penting sebagai penunjang operasional, mengurangi ketergantungan dukungan APBD,” tandas politisi muda PDI-P ini seraya menambahkan di Surabaya total ada 73 halte dan 838 bus stop.
Langkah ini, lanjut dia, juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan pengembangan transportasi publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi semua daerah di Indonesia, termasuk Surabaya.
Skema pendapatan non-tiket bisa juga penamaan terminal yang dikelola Pemkot Surabaya. Bahkan bisa juga hak penamaan pada jembatan penyeberangan orang (JPO).
Skema lain adalah iklan di armada transportasi yang bisa menempel dalam bentuk konvensional maupun digital di armada Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri.
Kemudian skema merchant partnership melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Bentuknya macam-macam, bisa pemberian diskon produk dunia usaha untuk pengguna transportasi publik, atau pemasaran bersama antara transportasi publik dan dunia usaha.
Dengan jumlah pergerakan penumpang Suroboyo Bus yang mencapai 2 juta per tahun dan Wira-Wiri 1,42 juta per tahun, lanjut Eri, semestinya bisa menjadi ‘modal’ menarik minat dunia usaha untuk bekerja sama.
“Jumlah armada yang mencapai 70 unit, serta feeder 102 unit, juga bisa dimonetisasi untuk mendapatkan pendapatan non-tiket, ” tutur dia.
Menurut Eri, pendapatan non-tiket tidak semata-mata soal uang atau monetisasi saja. Tapi upaya menyempurnakan ekosistem transportasi publik, utamanya mengkolaborasikan semua stakeholder untuk membangun dan mengampanyekan transportasi publik di Surabaya. KBID-PAR-BE