KampungBerita.id
Matraman Politik & Pilkada Teranyar

Koruptor, Pemadat, dan Penjahat Seksual Dilarang ‘Nyaleg’

Syamsul Arifin

KAMPUNGBERITA.ID – Pemerintah memperketat prasyarat bagi bakal calon anggota legislatif yang hendak mengikuti kontestasi pada pemilu tahun 2019. Salah satunya, ketentuan bagi mantan terpidana korupsi, kasus narkoba, serta kejahatan seksual pada anak. Negara secara tegas mengharamkan mereka untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Divisi Penindakan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Pacitan Syamsul Arifin menegaskan, ketentuan larangan bagi mantan terpidana korupsi, kasus narkoba serta kejahatan seksual pada anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Para mantan terpidana dalam tiga kasus itu (korupsi, narkoba dan kejahatan seksual pada anak, red) memang dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,” kata Syamsul, Minggu (1/7).

Namun, lanjut dia, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan terpidana pada kasus kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Meski begitu, mereka tetap diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan.

“Seperti surat pernyataan yang dilampirkan salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun, dan surat keterangan dari pemimpin redaksi media lokal atau nasional yang menyatakan kalau yang bersangkutan telah mengumumkan pada publik terkait kasus pidana kealpaan ringan yang pernah dialaminya dan juga dilampirkan bukti penayangannya,” jelas Syamsul.

Terkait status bakal calon yang masih menduduki jabatan sebagai kepala daerah, kepala desa, perangkat desa ataupun staf, diwajibkan mengundurkan diri yang tidak bisa ditarik kembali. Ketentuan itu mutlak harus dilampirkan saat mereka mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif di salah satu parpol kontestan pemilu.

“Perkara mereka jadi calon atau tidak, yang jelas saat mendaftar di parpol peserta pemilu, mereka harus sudah melampirkan surat keterangan pengunduran diri dari jabatannya. Entah itu kepala daerah, kades, perangkat desa serta staf,” bebernya pada wartawan.

Sementara itu terkait formalitas pendidikan bakal calon, Syamsul menegaskan, sebagaimana PKPU 20 Tahun 2018 tersebut mereka diwajibkan melampirkan salinan ijazah SLTA yang telah dilegalisir, sekalipun para bakal calon telah memiliki jenjang pendidikan tinggi atau sarjana.

“Jadi sekalipun para bakal calon telah memiliki gelar kesarjanaan, namun ketentuan melampirkan salinan ijazah SLTA itu wajib hukumnya,” tandas mantan aktivis sebuah LSM ini.

Syamsul juga memberikan warning bagi seluruh parpol peserta pemilu agar memperhatikan ketentuan pemenuhan kuota perempuan yang ditetapkan sebesar 30 persen dari seluruh susunan calon anggota legislatif disetiap daerah pemilihan (dapil).

“Mereka harus menyusun bakal caleg disetiap dapil. Disetiap tiga bakal calon harus ada satu bakal caleg perempuan,” katany. KBID-PCT

Related posts

Dua Rampok Minimarket Akhirnya Ditangkap, Satu Pelaku Ditembak Mati

RedaksiKBID

Seminggu Lebih Lamongan Dilanda Banjir, Ribuan Warga Enggan Menungsi

RedaksiKBID

Tiga Bom Meledak di Tiga Gereja di Surabaya

RedaksiKBID