KAMPUNGBERITA.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan kepada anggota DPRD Kota Surabaya tentang titik-titik kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang terkait dengan fungsi mereka, yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Peringatan ini memang perlu disampaikan, mengingat di Indonesia kasus korupsi yang dilakukan anggota DPRD menempati peringkat kedua, setelah swasta.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan, ada sejumlah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan DPRD, yakni penyuapan dan gratifikasi, serta pengadaan barang dan jasa.
“Kasus yang paling sering kita temui adalah penyuapan, kemudian pengadaan barang dan jasa dengan modus mark-up, serta keterlibatan dalam pelaksanaan proyek. Jadi, Ini merupakan titik yang paling rawan terjadinya korupsi. Makanya, kita (KPK) mengingatkan titik-titik rawan yang harus dihindari oleh rekan-rekan anggota DPRD, ” ujar dia usai memberikan supervisi kepada 50 anggota DPRD Kota Surabaya di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPR Kota Surabaya, Senin (14/10/2024).
Karena itu, lanjut dia, anggota DPRD perlu tetap bersama-sama melakukan pengawasan untuk bagaimana bersama-sama melakukan langkah- langkah pencegahan tindak pidana korupsi, yakni pada 8 areal rawan korupsi.
“Supervisi KPK sewaktu-waktu siap mendukung. Kalau memang membutuhkan, kami siap hadir di sini dengan memerintahkan tim atau anggota DPRD Surabaya ingin ke Gedung Merah Putih (Kantor KPK RI), kami siap menerima, berapapun jumlahnya, ” tandas dia.
Sementara anggota Satgas Pencegahan Direktorat III Korsup KPK, Irawati juga mengingatkan kepada anggota DPRD Kota Surabaya, terkait Program Pokok Pikiran (Pokir) yang menjadi kewenangan mereka, harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu daerah melalui prioritasnya.
Selain itu, lembaga anti rasuah ini meminta agar DPRD tidak ikut cawe-cawe ketika program tersebut sudah dimasukkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya.
Cawe-cawe yang dimaksud KPK adalah berusaha untuk ikut menentukan sosok atau lembaga yang akan mengerjakan proyek dan lain sebagainya.
“Pokir ini bukan bicara soal pagu, bukan bicara suatu pemaksaan, tapi keselarasan. Terpenting ketika Pokir hasil reses ini sudah dimasukkan dan sudah menjadi program kegiatan OPD, jangan ada yang namanya cawe-cawe di sana,” tegas dia seraya meminta anggota DPRD jangan berpikir Pokir sama dengan pagu. Lantas di benak mereka setiap tahunnya akan punya pagu sekian miliar, lantas akan mencoba menawarkan ke semua pihak, meski bukan dapilnya, dengan harapan dapat cashback 20 persen.
. “Ini bahaya. Kebudayaan buruk ini jangan ditiru, “tegas dia.
Lebih jauh, Irawati menjelaskan, kalau bicara mengenai potensi tentang kerawanan tipikor yang selama ini terjadi, berdasarkan data penanganan kasus di KPK masih terdapat di area tata kelola, penganggaran, dan perencanaan.
“Proses perencanaan harus betul, tepat sasaran dan sesuai prioritas atas pembangunan daerah. Kemudian data dasar terkait perencanaan harus dapat dibuktikan terkait dengan validasi dan juga kebutuhan atas daerahnya,” ungkap dia.
Terkait penganggaran, yakni dalam konteks mengalokasikan APBD menjadi suatu belanja, baik belanja modal, operasional dan lain sebagainya, lanjut dia, harus dilihat dari konteks efisiensi dan efektivitas.
Lebih jauh, di menuturkan,
KPK memiliki dua alat ukur dalam menilai kepatuhan pengelola negara pada pencegahan korupsi. Yakni, Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dari dua alat ukur tersebut, expert di Surabaya cukup baik. Untuk SPI nasional rata-rata 71 persen, sedangkan Surabaya lebih 78 persen. Artinya lebih terjaga. Namun bagaimana Surabaya ini bisa menjaga agar SPI tetap terjaga sampai akhir tahun (2024).
“Pada Oktober-November ini adalah bulan survei. Karena itu, kalau ada survei terkait SPI tolong berikan penilaian secara objektif. Lantaran DPRD adalah salah satu bagian dari expert,” tandas dia.
Irawati melihat di Surabaya antara SPI dan MCP korelasinya sama baik. Artinya input proses yang ada MCP berkorelasi positif terhadap hasil SPI.
Lalu MCP ini bicara soal apa? Irawati menuturkan, KPK roadshow ke beberapa daerah dan bertemu dengan anggota DPRD dalam konteks melalui fungsinya, yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
“Bicara tentang tata kelola pemerintahan, MCP bisa menjadi salah satu trust. Kenapa? Karena untuk melihat kinerja pemerintahan daerah dinilai dari hasil input prosesnya. Jadi SPI dan MCP harus berkorelasi positif,” ucap dia.
Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengaku bersyukur 50 anggota DPRD Kota Surabaya diperkenalkan dengan delapan titik kerawanan dan jenis korupsi yang bisa dicegah dengan fungsi anggota dewan, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Apalagi, lanjut dia, KPK menyampaikan data di Surabaya cukup membanggakan. MCP Surabaya sampai 97 persen, kemudian SPI 78 persen.
Soal Pokir, dia menyebut bahwa Pokir adalah usulan dari hasil reses segenap anggota DPRD Kota Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya.
“Kami hanya mengusulkan melalui reses dan tidak ikut mengurusi atau mengawasi pelaksanaan proyek, karena yang mengerjakan adalah Pemkot Surabaya, ” jelas dia.
Sementara politisi Partai Demokrat, Moch. Machmud mengaku supervisi dari KPK ini sangat bermanfaat karena akan membuka pola pikir anggota dewan agar tidak korupsi. Lantaran anggota dewan itu membahas APBD yang berpotensi terjadinya KKN.
“Ya ini bagus sekali. Karena kita dibekali dan diingatkan agar hati-hati dan tidak terlibat korupsi, ” imbuh dia. KBID-BE