KAMPUNGBERITA.ID-Komisi C DPRD Kota Surabaya kecewa dengan capaian kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes)Kota Surabaya yang dituding tidak bisa menerjemahkan visi dan misi Wali Kota. Yakni, soal layanan kesehatan gratis untuk warga Surabaya, dimana cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, visi misi Wali Kota Eri Cahyadi sudah jelas. Yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Di antaranya, warga Surabaya yang berpenghasilan di bawah Rp 10 juta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit dengan menunjukkan KTP ataupun KK.
Tapi kenyataannya, warga Surabaya tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan tersebut, di rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit TNI rumah sakit Polri, dan rumah sakit swasta.
“Hanya bisa di RS Soewandie dan RS BDH saja,”ujar Baktiono usai rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, Selasa (29/4/2022) petang.
Menurut dia, bisa jadi rumah sakit di Surabaya belum mendapat sosialisasi dari Dinkes Kota Surabaya terkait program yang menjadi kebijakan Wali Kota tersebut.
“Dinkes tidak mengumpulkan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), belum mengumpulkan rumah sakit milik Pemprov Jatim yang ada di Surabaya. Bisa saja ini akibat Dinkes tidak mengerti, tidak tahu, atau tidak peduli,” tegas politisi senior PDIP ini.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi C akan mengundang kembali Dinkes Surabaya pada Jumat (1/4/2022).
Selain itu, Komisi C juga menyoroti carut marutnya distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kita tahu dalam PPDB 2021, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Seperti distribusi seragam bagi MBR kacau. Karena banyak yang jalur mitra warga, jalur MBR, mereka tidak dapat fasilitas seragam. Bahkan, dipaksa untuk membeli sehingga menjadi temuan kita,”ungkap Baktiono.
Meski demikian, dia mengapresasi kinerja sejumlah OPD lainnya. Karena capaian kinerjanya melebihi target. “Dalan penggunaan anggaran dan pencapaian semuanya terpenuhi. Bahkan, melampaui target, tapi anggaran yang dikeluarkan tidak sampai 100 persen. Artinya itu kinerja yang bagus,”jelas dia.
Apalagi, menurut Baktiono, dalam penganggaran tahun 2021 dilakukan refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.”Termasuk anggaran pembangunan dan anggaran lainnya yang tidak perlu, difokuskan untuk penanganan pandemi. Seperti penanganan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan pemberian vitamin keluarga,” pungkas dia. KBID-BE