KAMPUNGBERITA.ID – Adanya permintaan dari Humas Pemkot Surabaya kepada kantor redaksi JTV untuk mengganti reporter Dewi, dinilai anggota dewan sudah keterlaluan.
“Apa yang dilakukan oleh Humas Pemkot Surabaya, ini artinya Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah mengintervensi independensi media.” Tegas Vinsensius Awey kepada media di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (12/10).
Ia menambahkan, Kantor Redaksi JTV itu merupakan perusahaan media massa televisi bukan kantor SKPD yang nota bene dibawah kekuasaan Walikota Risma.
“Ko seenaknya Walikota melalui Kabag. Humas meminta Dewi untuk diganti, ini jelas sudah intervensi terhadap kebebasan pers.” Kata Awey, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut Awey mengatakan, jika Bu Risma memang tidak suka terhadapa person Dewi sebagai reporter JTV yang nge pos di Pemkot Surabaya, hal ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan Dewi. “Bukan malah mengirim surat ke redaksi untuk meminta Dewi diganti. Memangnya Pemrednya Bu Risma.” Tanya Awey.
Awey kembali mengatakan, tindakan yang dilakukan Walikota untuk mengganti posisi penugasan wartawan itu jelas mengkebiri media massa. “Bu Risma itu pejabat publik, bukan Pemred ingat itu.” Kata Awey.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Dharmawan mengatakan, Walikota Surabaya tidak seharusnya bersifat arogan dan se wenang-wenang terhadap independensi wartawan.
“Walikota Bu Risma memang diketahui masyarakat, sebagai orang yang kadang temperamental.”Ungkap Dharmawan.
Sementara Pimred JTV, Imam Syafii menyatakan tidak akan menanggapi surat permintaan tersebut. Menurutnya, itu sama saja pemkot mengintervensi dapur redaksi sebuah perusahaan media. Menurut dia, langkag-langkah semacam itu sama persis seperti zaman orde baru dimana masyarakat sulit mendapt akses informasi. KBID-DJI