KAMPUNGBERITA.ID-Tren calon tunggal melawan kotak kosong terus meningkat setiap tahun di setiap daerah, utamanya di kota-kota besar. Bahkan, kali ini mulai merambah di Pilkada Surabaya.
Pasangan Eri Cahyadi -Armuji ( Er-Ji) yang didukung 18 parpol telah mendaftar ke KPU Kota Surabaya, Rabu (28/8/2024). Munculnya aksi borong partai ini tak menyisakan celah bagi calon lain diusung melalui sistem pengusungan partai. Sehingga muncullah calon tunggal.
Menanggapi ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni ketika dikonfirmasi, Rabu (28/8/2025) menyampaikan, bahwa Eri Cahyadi mempunyai kemampuan untuk mengharmonikan segala keberagaman politik yang ada di Kota Surabaya dalam satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya.
“Jadi kami tidak heran kalau kemudian seluruh partai politik yang ada di Surabaya memberikan penghormatan kepada Mas Eri Cahyadi untuk melanjutkan apa yang belum dituntaskan dalam periode pertama,”ujar dia.
Mantan jurnalis ini berpikir bahwa (calon tunggal) lebih baik bagi masyarakat Surabaya, sehingga rekonsiliasi akibat polarisasi dukungan politik tidak ada di Surabaya.”Ya mudah-mudahan Er-Ji bisa memenangkan hati masyarakat Surabaya pada 27 November 2024 nanti melawan kotak kosong. Dengan begitu, Er-Ji bisa langsung gaspol untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya,”tandas dia.
Dalam sejarah perpolitikan di Surabaya, munculnya calon tunggal melawan kotak kosong dalam pilkada adalah yang pertama.
Lantas apakah calon tunggal lawan kotak kosong ini sesuai dengan demokrasi? Toni, panggilan Arif Fathoni menyatakan, kotak kosong atau tidak kosong itu sama-sama demokratisnya. Karena ini sudah diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Lebih jauh, mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 ini menjelaskan, apakah kemudian kotak kosong ini sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi? “Itu juga tidak. Karena apa? Karena kita hari ini melewati fase demokrasi liberal. Artinya, tingkat elektabilitas calon ini memengaruhi kebijakan partai politik,”kata dia.
Bagi Golkar sendiri, lanjut Toni, sejak awal dirinya menyampaikan bahwa kalau tidak ada kader yang berpotensi atau punya kans besar untuk memenangkan kontestasi, maka Golkar akan menitipkan artikulasi perjuangan doktrin karya kekaryaan kepada figur lain. Apalagi di Golkar Eri Cahyadi bukan orang lain, mengingat ayahnya adalah penggerak Golkar Surabaya pada zaman dahulu.
Sementara Ketua Tim Pemenangan Bappilu DPC Partai Demokrat Surabaya, Moch Machmud mengatakan, keberhasilan Eri Cahyadi merangkul 18 partai politik ini luar biasa. Karena mungkin baru pertama kali ini ada 100 persen mendukung satu pasangan calon.
“Ini karena memang figurnya menarik atau diterima masyarakat. Partai ini kan perwakilan rakyat, baik yang di partainya maupun yang di DPRD. Dengan begitu, semua bisa bersatu dan mungkin ini jarang juga di tempat lain, ” tegas dia.
Di kota lain, lanjut dia, juga jarang yang ada dukungan partai sampai 100 persen. “Seandainya pada pemungutan suara nanti masyarakat banyak yang memilih kotak kosong, ya Er-Ji bisa kalah. Karena realitanya begitu,”ucap dia.
Tapi yang jelas, kata Machmud, Partai Demokrat akan berjuang keras agar tidak seperti itu (kotak kosong menang).”Kami akan berjuang agar Er-Ji tetap menang melawan kotak kosong,”tegas dia.
Mantan jurnalis ini mengaku calon tunggal melawan kotak kosong secara demokrasi tidak ada masalah karena dari sisi peraturan memungkinkan. Apalagi dari partai-partai itu juga menghendaki satu calon.
Apa ini bukan bentuk kegagalan partai dalam kaderisasi? Machmud menegaskan, kalau kader Partai Demokrat kan realistis saja.
“Kebijakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) itu kan hadirnya tidak sampai seminggu. Lha sebenarnya Demokrat bisa saja mencalonkan sendiri, tapi kan rekomendasi sudah diturunkan ke Er-Ji. Jadi Er-Ji ini milik bersama, milik masyarakat Surabaya, ” pungkas dia.
Sebelumnya, Dosen Komunikasi Politik Unitomo Surabaya, Machmud Suhermono mendorong masyarakat meminta partai politik untuk memunculkan kader terbaiknya yang telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin daerah.
“Parpol ini kan tempat pengkaderan. Selama lima tahun ini mana kader yang harus didorong untuk dipilih oleh masyarakat. Jadi partai politik harus ditagih, mana calonnya, “beber dia.
Lebih jauh , dia menjelaskan, jika muncul calon tunggal akan banyak merugikan dan menutup peluang kader-kader potensial. Mereka ini tidak akan bisa muncul ke permukaan jika sampai calon tunggal. Tentu ini akan menyebabkan proses sirkulasi kepemimpinan daerah berjalan tidak sehat, memperlemah sistem demokrasi, dan cenderung memperkokoh praktik monopoli kekuasaan di tingkat daerah.
“Fenomena seperti ini (calon tunggal) sudah sangat mengkhawatirkan. Akhirnya masyarakat tak punya pilihan, “tandas dia.
Dia mengaku, kekhawatirannya ini terjadi sejak 2018. Kala itu, dia kebetulan melakukan penelitian soal Pilwali Kota Makassar 2018, dimana calon tunggal kalah dari kotak kosong. Kala itu,
pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi gagal meraih lebih dari 50 persen suara sah.
“Saya seminggu di Makassar dan melihat ke tingkat masyarakat bawah. Faktanya, ada perlawanan di sana, masak calonnya kok hanya satu,” tutur dia.
Peristiwa di Pilwali Makassar 2018 itu, lanjut dia, bisa jadi pembelajaran dan jangan sampai terjadi lagi di kota-kota besar, terutama pada Pilkada Serentak 2024.
“Mengkhawatirkan sekali. Pilkada ini adalah kontestasi sehingga harus ada lawan,”beber dia.
Machmud mencatat pada Pilkada 2015 hanya ada tiga calon tunggal di tiga wilayah. Kemudian pada Pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal. Selanjutnya dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan Pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal. Jadi, ada peningkatan 200 persen untuk calon tunggal.
Untuk itu, Machmud kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk menagih partai politik, mana calon-calon pemimpinnya yang nanti akan dipilih. KBID-BE